Views: 92
Sukseskan 100 Hari Kerja Bupati
Pemda Bintuni, BPKP PB Akan Sepakati Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan
BINTUNI, PAPUABARAT- INSPIRASI PAPUA- Dalam rangka mensukseskan 100 Hari Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni.
Inspektur Teluk Bintuni I Wayan Sidia melihat ada beberapa program mendesak yang akan diprioritaskan guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparansi, berwibawa serta akuntabilitas sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas pemerintahan melalui penataan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, akuntabel serta transparan.
“Seperti 8 (delapan) program unggulan Bupati Teluk Bintuni diantaranya beasiswa Otsus, konektivitas antar wilayah, pembangunan berbasis kampung, pengembangan agro industri, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta penguatan kapabilitas dan kapasitas lembaga masyarakat.
Terkait hal itu salah satu langkah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana beberapa waktu lalu telah dilakukan pertemuan antara Bupati dengan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Papua Barat (BPKP PB) serta Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni di dalam pengawalan pengelolaan pemerintahan kabupaten Teluk Bintuni yang amanah sesuai visi dan misi Bupati.
Sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Teluk Bintuni dalam hal ini Bupati dengan Perwakilan BPKP Papua Barat menyangkut peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan,” tutur Inspektur I Wayan Sidia kepada wartawan saat ditemui di Kantor Inspektorat Bumisaniari SP-3 Manimeri belum lama ini.
Inspektur itu juga menjelaskan, dalam Nota Kesepahaman itu Pemda Bintuni dan Perwakilan BPKP Papua Barat akan sama-sama mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan dan dari sisi pengawasan akan ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
“Dalam acara itu kita juga akan menyampaikan piagam audit internal berdasarkan SK Bupati bahwa kewenangan ada pada Inspektorat di dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan sesuai visi dan misi Bupati dengan komitmen penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, akuntabel serta transparan.
Pelaksanaan penandatangan nota kesepahaman antara Pemda Teluk Bintuni dan BPKP Papua Barat akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Kami akan segera berkomunikasi dengan pihak perwakilan BPKP Papua Barat terkait waktu pelaksanaannya,” ujar Wayan. Penulis M.Ahmad, inspirasi Papua.
www.inspirasipapua.id
