Views: 44
Fraksi DGN DPRK Bintuni Minta APBD 2026 Lebih Tajam dan Berpihak ke Rakyat
BINTUNI, PAPUA BARAT — Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional (DGN) DPRK Kabupaten Teluk Bintuni menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus disusun secara tajam, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pandangan tersebut disampaikan Fraksi DGN dalam Rapat Paripurna DPRK Teluk Bintuni saat penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD 2026,” ungkap Ketua Fraksi DGN DPRK Teluk Bintuni Ma’dika, S.Pd ketika diwawancarai di Kantor DPRK Teluk Bintuni, Selasa (16/12/2025).
Ketua Fraksi DGN itu juga menyoroti tekanan fiskal daerah akibat menurunnya pendapatan transfer serta lemahnya tata kelola internal, khususnya keterlambatan proses lelang yang berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan munculnya SILPA.
“Fraksi DGN mendorong pembenahan perencanaan dan pengadaan sejak awal tahun anggaran agar APBD 2026 tidak kembali kehilangan momentum pembangunan,” ujar Ma’dika.
Selain itu, Madika juga mengatakan bahwa Fraksi DGN menilai ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tinggi sehingga diperlukan penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah, penataan retribusi yang adil, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal secara profesional. Salah satu aset yang disorot adalah Pasar Rakyat Manimeri yang diminta segera dioperasikan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan PAD.
“Dalam pandangannya, Fraksi DGN juga menegaskan pentingnya keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil, agar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat adat.
Fraksi turut menekankan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah Moskona Barat, Moskona Utara Jauh dan Moskona Timur, termasuk peningkatan jalan, jembatan,a normalisasi sungai, irigasi pertanian, transportasi laut, hingga pembangunan Pelabuhan Babo dengan skema multiyears.
Di sektor pendidikan, Fraksi meminta perhatian serius terhadap sarana pendidikan di wilayah pesisir dan pegunungan serta penajaman kebijakan anggaran yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan disiplin pelaksanaan anggaran, serta meminta seluruh perangkat daerah hadir aktif dalam rapat DPRK sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan,” pungkas Ma’dika.
(MA/Inspirasi Papua)
