Views: 127
Anggota MRP Papua Barat Apresiasi Bupati Maybrat, Desak Bupati Teluk Bintuni Turun Tangan Tangani Zona Konflik
BINTUNI, PAPUA BARAT — Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Eduard Orocomna, ST, memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Maybrat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas langkah cepat dan penanganan serius terhadap wilayah rawan konflik di daerah tersebut.
Menurut Orocomna, kepemimpinan lapangan yang ditunjukkan Bupati Maybrat patut menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki wilayah berbatasan langsung dan menyambung dengan zona rawan konflik.
“Bupati Maybrat menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakatnya. Ia turun langsung, hadir di lapangan, dan mengambil keputusan konkret. Ini kepemimpinan yang seharusnya dicontoh,” ujar Orocomna, Minggu (14/12/2025).
Namun, di sisi lain, Orocomna menyoroti sikap kontras Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang dinilainya belum menunjukkan keseriusan serupa. Ia mendesak Bupati Teluk Bintuni beserta jajaran agar tidak hanya bekerja dari balik meja atau lebih sering melakukan kunjungan ke luar daerah, sementara persoalan konflik di wilayah sendiri terkesan diabaikan.
“Kami meminta Bupati Bintuni untuk benar-benar turun ke lapangan. Zona merah di wilayahnya bukan cerita baru, aspirasi masyarakat sudah berkali-kali disampaikan, baik lewat media maupun langsung kepada MRP dan DPRD Papua Barat,” tegasnya.
Orocomna juga melontarkan kritik tajam kepada Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Dinas PUPR, hingga aparat keamanan di Teluk Bintuni yang dinilainya lamban merespons jeritan warga, terutama masyarakat adat di wilayah konflik.
Padahal, lanjut Orocomna, Teluk Bintuni dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Papua Barat. Ironisnya, kondisi infrastruktur di sejumlah distrik justru sangat memprihatinkan.
“Saya sudah turun langsung ke pesisir dan pegunungan, mengunjungi tujuh kabupaten. Keluhan paling banyak justru datang dari Bintuni. Jalan dan jembatan penghubung antar distrik dan kampung rusak parah, dan hak-hak Orang Asli Papua di wilayah konflik sering terabaikan,” ungkapnya.
Secara khusus, Orocomna mendesak perhatian serius terhadap distrik-distrik yang dinilainya masuk kategori zona merah, yakni Moskona Barat, Moskona Utara, Moskona Timur, Moskona Selatan, Mayado, Tembuni, Merdey, Masyeta, Jagiro, dan Aranday.
“Wilayah Moskona adalah kunci. Jika akses jalan dan jembatan dibuka dan diperbaiki, daerah ini bisa berubah dari zona merah menjadi zona hijau—aman, produktif, dan sejahtera,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan komitmen politik Pemkab dan DPRD Teluk Bintuni, terutama terkait kebijakan anggaran. Menurutnya, tidak masuknya pembangunan jalan dan jembatan wilayah Moskona dalam pembahasan APBD Induk 2026 merupakan persoalan serius.
“Ini harus dijawab secara terbuka oleh Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh wakil rakyat dari daerah Moskona. Di mana keberpihakan anggaran untuk rakyat?” tandas Orocomna.
Selain pemerintah daerah, Orocomna turut meminta keterlibatan aktif aparat penegak hukum dan keamanan. Ia berharap Kejaksaan Negeri Bintuni, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kapolres, dan Dandim Teluk Bintuni dapat mengawal kebijakan pembangunan serta bertindak cepat mengantisipasi potensi eskalasi konflik.
“Kita sudah punya contoh nyata dari Maybrat. Dengan APBD yang lebih kecil, mereka mampu memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan warga di daerah konflik. Sekarang saatnya Bupati Teluk Bintuni membuktikan keberpihakannya—turun ke lapangan dan bekerja untuk rakyat,” pungkas Orocomna. (MA/Inspirasi Papua)
