Views: 81
Bintuni Jangan Hanya Jadi Penonton! Bupati Anisto Bawa 11 Tuntutan ke Forum Papua Barat
BINTUNI, PAPUA BARAT – Suara dari daerah penghasil kembali menggema. Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, SH, MH—yang akrab disapa Anisto—membawa sederet harapan masyarakatnya ke panggung Rapat Kerja (Raker) Bupati se-Papua Barat di Manokwari, Kamis (16/4/2026).
Bukan sekadar formalitas, kehadiran Anisto menjadi representasi dari kebutuhan nyata masyarakat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung migas nasional. Dalam forum itu, ia menyampaikan 11 usulan prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur strategis hingga perlindungan hak masyarakat adat.
Salah satu yang paling disorot adalah dorongan pembangunan Pelabuhan Muturi dan penguatan konektivitas melalui bandara. Bagi masyarakat Bintuni, infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang membuka akses ekonomi dan mempercepat kesejahteraan.
“Pelabuhan dan bandara adalah urat nadi pertumbuhan daerah. Kalau ini kuat, ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” menjadi semangat yang tersirat dari usulan tersebut.
Tak kalah penting, Anisto juga menyoroti revisi Perdasus Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Baginya, ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang keadilan bagi daerah penghasil dan masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan industri migas.
Ia menegaskan, Kabupaten Teluk Bintuni harus mendapat porsi yang layak, mengingat dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin revisi ini benar-benar berpihak pada daerah penghasil. Aspirasi masyarakat adat harus menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.
Desakan ini juga sejalan dengan tuntutan masyarakat adat Sebyar, pemilik hak ulayat di wilayah sumur minyak dan gas yang kini dikelola industri besar seperti BP Tangguh.
Mereka berharap kebijakan DBH tidak lagi jauh dari rasa keadilan.
Selain itu, perhatian terhadap tenaga kerja lokal juga menjadi poin penting.
Bupati Anisto meminta agar pemerintah provinsi melalui Disnakertrans menempatkan pengawas tenaga kerja di Bintuni.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan perusahaan, terutama subkontraktor migas, benar-benar memberikan ruang bagi putra daerah.
“Dengan pengawasan yang baik, kita bisa sama-sama memastikan tenaga kerja lokal tidak hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Di sektor dasar, Bupati juga mengangkat isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: air bersih dan listrik. Ia mendorong pengembangan energi listrik terbarukan serta peningkatan jaringan air bersih agar pelayanan dasar bisa dirasakan merata, hingga ke kampung-kampung.
Tak ketinggalan, pembangunan jalan dan jembatan yang masuk dalam peta jalan provinsi juga diminta menjadi perhatian serius, mengingat masih banyak wilayah yang membutuhkan akses layak.
Sementara itu, terkait kewenangan pendidikan SMA/SLTA yang direncanakan kembali ke kabupaten, Anisto mengingatkan agar kebijakan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Di tengah berbagai usulan itu, satu pesan yang paling kuat adalah harapan agar Bintuni tidak lagi sekadar menjadi daerah penghasil, tetapi juga daerah yang benar-benar merasakan hasilnya.
Raker ini pun menjadi momentum penting—bukan hanya untuk menyampaikan program, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan masa depan masyarakat.
Di balik angka dan kebijakan, ada harapan sederhana dari masyarakat Bintuni: hidup yang lebih layak di tanah sendiri.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
