Views: 114
DPRK Teluk Bintuni Bahas APBD 2026, Komitmen Wujudkan Bintuni yang SERASI
BINTUNI, PAPUA BARAT — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2025 dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026, Senin (15/12/2025) sore.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRK Teluk Bintuni, Kilo 6, dipimpin langsung Ketua DPRK Romilus Tatuta, SE, didampingi Wakil Ketua I Sugandi, Wakil Ketua II Yasman Yasir, serta Wakil Ketua III Budi Irianto Nawarisa.
Agenda penting tersebut dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara, Plt Sekda Ir. I.B. Putu Suratna, Asisten III Setda Yohanis R. Manobi, unsur TNI/Polri, pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya. Dari total 24 anggota DPRK, sebanyak 18 orang hadir dan mengikuti rapat dengan tertib serta penuh khidmat.
Rapat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin Ketua DPRK, serta doa yang dibawakan Ustad H. Nurkholis dari Kantor Kementerian Agama Teluk Bintuni.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Joko Lingara menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan mewakili Bupati Teluk Bintuni. Ia menjelaskan ketidakhadiran Bupati disebabkan tugas penting dan mendesak, yakni menghadiri rapat bersama seluruh kepala daerah se-Tanah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
Meski tidak hadir secara langsung, Wakil Bupati menegaskan bahwa Bupati Teluk Bintuni memberikan perhatian penuh terhadap jalannya rapat paripurna dan berharap pembahasan APBD 2026 dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya, Joko Lingara mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proses perencanaan dan penganggaran daerah dapat berjalan dengan baik sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat Teluk Bintuni.
Ia menjelaskan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 telah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta disepakati dan ditandatangani pimpinan DPRK dan Bupati Teluk Bintuni pada 2 Desember 2025.
Penyusunan APBD 2026 berpedoman pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, serta dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026.
Lebih jauh, Wakil Bupati menegaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 adalah “Penguatan SDM dan Lingkungan Pendukung menuju Bintuni Smart dan Inovatif.” Tema ini selaras dengan kebijakan nasional, program Asta Cita Presiden Prabowo, serta visi-misi kepala daerah dalam mewujudkan Bintuni yang SERASI (Sehat, Energik, Religius, Andal, Smart, dan Inovatif).
Dalam nota keuangan juga disampaikan bahwa struktur pendapatan daerah Teluk Bintuni masih didominasi dana transfer, yakni sekitar 95,10 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 4,90 persen. Kondisi ini menjadi tantangan bersama untuk terus mendorong kemandirian fiskal melalui penguatan potensi ekonomi daerah.
PAD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp126 miliar, sementara pendapatan transfer diperkirakan mengalami penurunan signifikan hingga Rp2,457 triliun. Dari sisi belanja, APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,576 triliun.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan mandatory spending, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat adat, dana desa, pengendalian inflasi daerah, serta penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien, dan tepat sasaran agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Teluk Bintuni.
Menutup pidatonya, Joko Lingara mengajak DPRK Teluk Bintuni untuk bersama-sama mengkaji dan membahas Raperda APBD 2026 hingga memperoleh persetujuan bersama, demi masa depan Teluk Bintuni yang lebih baik.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam setiap upaya pelayanan, pemerintahan, dan pembangunan, demi terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang SERASI,” pungkasnya.
(MA/Inspirasi Papua)
