Views: 42
“DPR RI Komisi XII, Pertamina, dan Pemkab Teluk Bintuni Menguji Mata Rantai Distribusi Energi”
BINTUNI, PAPUA BARAT, inspirasipapua.id— Persoalan energi di Teluk Bintuni tak lagi semata soal ada atau tidaknya bahan bakar. Yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana bahan bakar minyak (BBM), minyak tanah, dan LPG benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Kesadaran itu mengemuka dalam pertemuan yang mempertemukan Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Pertamina Patra Niaga, serta para pengusaha SPBU dan agen LPG, Rabu, 5 Agustus 2026. Forum tersebut lebih banyak membedah rantai distribusi energi daripada sekadar membicarakan pasokan.
Alfons Manibui menilai Teluk Bintuni sebagai daerah yang terus tumbuh dengan aktivitas industri dan ekonomi yang semakin padat. Menurut dia, pertumbuhan tersebut harus diimbangi sistem distribusi energi yang mampu menjangkau masyarakat secara adil.
“Stok memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan distribusinya berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” katanya.
Menurut Alfons, evaluasi perlu dilakukan terhadap kecukupan kuota maupun mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, minyak tanah, hingga LPG. DPR, kata dia, siap mendorong lahirnya solusi bersama agar subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Nada serupa disampaikan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Bupati menyatakan pemerintah daerah membuka ruang untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini dinilai menghambat efektivitas distribusi energi.
Masukan dari Pertamina, pengusaha SPBU, maupun agen LPG akan dikaji untuk melihat peluang perbaikan, termasuk kemungkinan mengusulkan penambahan kuota subsidi apabila kebutuhan masyarakat memang meningkat.
Dari sisi pasokan, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan energi di wilayah Papua Barat masih dalam kondisi aman. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan stok di Fuel Terminal Sorong dan Manokwari—yang menjadi penyangga kebutuhan Teluk Bintuni—bertahan rata-rata selama sembilan hingga sepuluh hari. Kapal pengangkut juga dijadwalkan memasok terminal setiap empat hingga lima hari.
Namun, Awan mengakui stok yang memadai tidak otomatis menjamin masyarakat mudah memperoleh energi jika distribusinya belum berjalan optimal.
Karena itu, Pertamina menilai pengawasan bersama menjadi kunci. Penyaluran BBM subsidi, menurut Awan, tidak bisa hanya diawasi oleh Pertamina, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, DPR, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Di daerah yang sebagian wilayahnya hanya bisa dijangkau melalui jalur laut maupun sungai, tantangan distribusi memang jauh lebih kompleks dibanding wilayah perkotaan. Faktor cuaca, biaya logistik, hingga akses transportasi kerap memengaruhi kelancaran pasokan ke tingkat konsumen.
Diskusi di Teluk Bintuni memperlihatkan bahwa persoalan energi bukan sekadar menghitung berapa liter BBM tersedia di tangki penyimpanan. Yang lebih menentukan adalah apakah energi tersebut benar-benar hadir ketika nelayan hendak melaut, petani membawa hasil kebun, pelaku usaha membuka tokonya, atau keluarga membutuhkan minyak tanah dan LPG untuk memasak.
Pertemuan itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan distribusi energi tidak hanya diukur dari besarnya stok nasional, melainkan dari sejauh mana negara mampu memastikan setiap warga, termasuk yang berada di wilayah terluar seperti Teluk Bintuni, memperoleh akses energi secara adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
***(Tim/red/MA/inspirasipapua.id)***
About Post Author
