Views: 39
Musrenbang 2027 Dibuka, Bupati Yohanis: Pembangunan Harus Terasa hingga Kampung
BINTUNI, PAPUA BARAT – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menegaskan arah pembangunan daerah harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027, di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Bumi Saniari SP-3 Manimeri, 2026.
Kegiatan ini dihadiri langsung Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Wakil Bupati Joko Lingara, Ketua MRPB Judson F. Waprak, perwakilan BP3OKP Papua Barat Irene Manibuy, unsur DPRP Papua Barat dan DPRK Teluk Bintuni, Forkopimda, Plt. Sekda I.B. Putu Suratna, pimpinan OPD, instansi vertikal, perbankan, hingga tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan.
Dalam sambutannya, Bupati Yohanis menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah pembangunan.
“Perencanaan tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Fokus pada Dampak Nyata
Bupati menjelaskan, pembangunan Teluk Bintuni mengacu pada visi 2025–2029: mewujudkan masyarakat yang sehat, energik, religius, dan andal menuju daerah yang cerdas dan inovatif.
Untuk tahun 2027, tema yang diusung adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.
Namun ia mengingatkan, pertumbuhan tidak boleh hanya dilihat dari angka ekonomi semata.
“Yang utama adalah pelayanan dasar, penguatan ekonomi rakyat, dan tata kelola pemerintahan yang responsif,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar pembangunan tidak terpusat di wilayah kota saja, tetapi merata hingga kampung-kampung.
“Pembangunan harus hadir sampai ke pelosok. Orang Asli Papua harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” katanya.
Dana Otsus Harus Tepat Sasaran
Dalam forum tersebut, Bupati memberi perhatian khusus pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil yang dirasakan masyarakat.
“Yang kita kejar bukan sekadar kegiatan selesai, tapi perubahan nyata,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran perwakilan pemerintah pusat yang diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara program nasional dan daerah.
Tantangan Masih Nyata
Bupati mengakui sejumlah kemajuan telah dicapai, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Namun, tantangan seperti kesenjangan wilayah, kemiskinan, pengangguran, kualitas SDM, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan masih perlu ditangani serius.
Karena itu, ia mendorong perencanaan yang lebih terintegrasi. “Tidak boleh lagi berjalan sektoral. Harus lintas sektor, lintas wilayah, dan berbasis sumber dana agar lebih efektif,” ujarnya.
RKPD Harus Implementatif
Kepada seluruh perangkat daerah, Bupati menginstruksikan agar penyusunan RKPD dilakukan secara cermat, realistis, dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “RKPD harus jadi panduan kerja yang kuat, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh elemen untuk bersinergi membangun Teluk Bintuni. “Mari kita pastikan pembangunan itu adil, merata, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Hadirkan Narasumber Nasional
Sementara itu, laporan kegiatan disampaikan Plt. Sekda I.B. Putu Suratna. Ia menjelaskan Musrenbang bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, serta menetapkan prioritas pembangunan tahun 2027.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 23-24 April 2026 diikuti sekitar 150 peserta.
Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni yang membahas optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, perwakilan Bappenas Ika Retna Wulandary terkait sinkronisasi program nasional dan daerah, Kakanwil DJPB Papua Barat Moch. Abdul Kobir dengan materi nota keuangan, serta Irene Manibuy bersama Bappeda Papua Barat Nixon Saiba yang memaparkan arah kebijakan provinsi Papua Barat 2027.
Diskusi dan dialog dalam forum dipandu Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni, Rifaldhi Kwando, yang memastikan seluruh masukan peserta terakomodasi dalam perencanaan pembangunan mendatang.
(MA/Inspirasi Papua)
About Post Author
