Migas Diambil dari Tanah Sebyar, Bupati Bintuni Perjuangkan Keadilan bagi Masyarakat Adat

banner 468x60
Bagikan berita ini

Views: 0

Bupati Bintuni Desak Revisi Perdasus DBH Migas: Daerah Penghasil Jangan Hanya Menanggung Dampak

BINTUNI, inspirasipapua.id — Kekayaan minyak dan gas bumi yang diambil dari Teluk Bintuni semestinya memberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil dan masyarakat adat yang hidup di sekitar wilayah operasi. Namun, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas melalui Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan tersebut.

Persoalan inilah yang mendorong Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mendesak revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pembagian, pengelolaan, dan penatausahaan DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas alam dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Bagi Yohanis, perubahan regulasi itu bukan sekadar urusan memperbaiki angka pembagian anggaran. Ada hak daerah penghasil dan harapan masyarakat adat, khususnya Suku Sebyar, yang selama ini memperjuangkan agar kekayaan alam di tanah mereka memberikan manfaat yang lebih nyata bagi kehidupan masyarakat setempat.

“Revisi ini adalah harapan masyarakat adat Suku Sebyar. Mereka selama ini menyuarakan agar pembagian DBH migas lebih memperhatikan daerah penghasil,” kata Yohanis dalam Focus Group Discussion (FGD) pembahasan rancangan perubahan Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 di Ballroom Vita Hotel, Manokwari, Jumat (20/11/2026).

Yohanis menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang telah membuka ruang pembahasan perubahan regulasi tersebut. Menurut dia, revisi ini penting untuk memastikan kebijakan pembagian DBH migas tidak mengabaikan kontribusi dan dampak yang ditanggung daerah penghasil.

Desakan itu, kata Yohanis, memiliki akar aspirasi yang jelas. Pada 6 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bersama DPRK, Forkopimda, Forum Komunikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Suku Sebyar, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh perempuan telah menggelar pertemuan. Salah satu rekomendasi utamanya adalah merevisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 karena dinilai belum berpihak kepada Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil migas dan masyarakat adat yang terdampak langsung.

Persoalan mendasarnya terletak pada mekanisme pembagian DBH. Yohanis menilai ketentuan dalam Perdasus tersebut belum mencerminkan asas by origin, yakni prinsip pembagian dana berdasarkan daerah asal sumber daya alam yang menghasilkan penerimaan negara.

Dalam pandangannya, daerah yang menjadi lokasi eksploitasi migas semestinya memperoleh porsi manfaat yang lebih proporsional. Sebab, selain memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, daerah penghasil juga menghadapi konsekuensi sosial, lingkungan, dan kebutuhan pembangunan di sekitar wilayah operasi.

Perhatian khusus juga diarahkan pada hak masyarakat adat Suku Sebyar. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni meminta agar Pasal 8 huruf d Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 diperjelas, terutama mengenai alokasi 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat adat.

Ketentuan yang berlaku saat ini, menurut Yohanis, masih menempatkan alokasi tersebut dalam kerangka pemberdayaan masyarakat di provinsi sesuai kewenangannya. Padahal, masyarakat adat di kabupaten penghasil, termasuk Suku Sebyar yang berada di sekitar wilayah operasi migas, juga harus memperoleh manfaat secara langsung dan terukur.

“Alokasi dana tambahan DBH migas dalam rangka otonomi khusus berupa dana pemberdayaan masyarakat adat 10 persen yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diatur lebih terinci sampai pada masyarakat adat, namun belum diatur,” ujarnya.

Yohanis menilai, pemberdayaan masyarakat adat tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan provinsi. Regulasi harus memberikan kejelasan mengenai mekanisme penyaluran, pengelolaan, hingga penerima manfaat, sehingga masyarakat adat di daerah penghasil tidak sekadar menjadi pihak yang menyaksikan kekayaan alamnya dikelola.

Ia juga menyoroti sejumlah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan DBH migas, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024, hingga Perdasus Nomor 22 Tahun 2022.

Menurut dia, berbagai ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan yang terperinci mengenai pembagian, pengalokasian, dan pengelolaan DBH hingga kepada masyarakat adat yang berada di sekitar lokasi sumur minyak dan gas bumi.

Karena itu, revisi Perdasus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola dana migas agar lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian manfaat bagi daerah penghasil serta masyarakat adat.

Bagi Teluk Bintuni, persoalan DBH bukan semata-mata tentang besarnya penerimaan daerah. Lebih dari itu, bagaimana kekayaan alam yang selama ini menopang penerimaan negara juga mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas industri migas.

Sebab, pembangunan yang berkeadilan tidak cukup diukur dari seberapa besar sumber daya alam yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di tanah tempat kekayaan itu berasal. (MA/inspirasipapua.id)

About Post Author

banner 468x40

banner 468x40

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *