Views: 31
BPH Migas Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, Usulan Tambahan Kuota untuk Teluk Bintuni Akan Dievaluasi
BINTUNI, PAPUA BARAT – Pemerintah terus berupaya memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM subsidi, benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tepat sasaran.
Komitmen itu ditegaskan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Bambang Hermanto, SE., M.I.Kom., saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (27/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama anggota DPR RI Komisi XII serta PT PLN (Persero) dalam rangka monitoring kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu (JBT), Jenis BBM Khusus Penugasan, serta sektor kelistrikan di wilayah Teluk Bintuni.
Menurut Bambang, pengawasan terhadap distribusi BBM menjadi hal penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah.
Ia menegaskan, BPH Migas memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan, tidak terjadi penyimpangan, dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“BBM subsidi harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu pengawasan terus kami lakukan bersama seluruh pihak terkait,” ujarnya kepada wartawan di Bintuni.
Selain memastikan distribusi berjalan baik, Bambang juga menanggapi usulan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terkait penambahan kuota BBM untuk daerah tersebut.
Menurutnya, setiap permintaan tambahan kuota harus melalui evaluasi menyeluruh dengan melihat kondisi riil di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat, jumlah kendaraan, aktivitas ekonomi, hingga distribusi sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil keputusan secara sepihak, melainkan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan badan usaha terkait.
“Kami akan melakukan evaluasi bersama stakeholder terkait. Jika memang ada kebutuhan tambahan di luar kuota yang ada, tentu akan kami sesuaikan berdasarkan hasil kajian,” jelasnya.
Pernyataan tersebut memberi harapan bagi masyarakat Teluk Bintuni, terutama pelaku usaha, nelayan, dan warga yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Bagi masyarakat di daerah, ketersediaan BBM bukan hanya soal kebutuhan kendaraan, tetapi juga menyangkut roda ekonomi, distribusi hasil usaha, hingga akses pelayanan dasar.
Karena itu, kehadiran langsung BPH Migas bersama DPR RI dan PLN dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat benar-benar mendapat perhatian.
Dengan adanya evaluasi tersebut, masyarakat berharap persoalan kuota BBM di Teluk Bintuni dapat segera mendapat solusi yang adil dan berkelanjutan.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
