Dana MBG Harus Tepat Sasaran, YLBH Sisar Matiti Minta Audit Menyeluruh hingga Papua Barat

banner 468x60
Bagikan berita ini

Views: 7

Jaga Hak Anak, YLBH Sisar Matiti Dorong Kejaksaan Audit Pengelolaan MBG di Daerah

BINTUNI, PAPUA BARAT, inspirasipapua.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia dinilai harus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Direktur Eksekutif YLBH Sisar Matiti, Yohanes Akwan, meminta aparat penegak hukum memperluas pengusutan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana MBG hingga ke daerah-daerah, termasuk Papua Barat.

Menurut Yohanes, langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut dugaan penyimpangan dana MBG di tingkat pusat perlu diikuti oleh kejaksaan di daerah melalui audit dan penyelidikan terhadap yayasan-yayasan yang mengelola program tersebut.

“Program ini hadir untuk kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi yang baik. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yohanes di Teluk Bintuni, Selasa.

Ia menegaskan, audit tidak hanya perlu dilakukan pada tingkat pusat, tetapi juga harus menyasar yayasan atau lembaga yang mengatasnamakan MBG di daerah guna memastikan legalitas serta aktivitas pengelolaannya sesuai ketentuan.

Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi penting karena dana yang digunakan berasal dari anggaran negara yang seharusnya sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan gizi anak-anak justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Yohanes berharap Kejaksaan Tinggi Papua Barat bersama kejaksaan di kabupaten dan kota dapat mengambil peran aktif dalam melakukan audit serta menindaklanjuti berbagai laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.

Ia menambahkan, apabila dalam proses audit ditemukan adanya aliran dana yang tidak sesuai peruntukan atau indikasi tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Program MBG menyangkut masa depan generasi muda. Karena itu, pengawasannya harus dilakukan secara terbuka dan tuntas agar hak anak-anak untuk memperoleh makanan bergizi benar-benar terlindungi,” tegasnya.

Yohanes juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program strategis pemerintah tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu di luar tujuan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, audit yang menyeluruh bukan hanya bertujuan mengungkap potensi penyimpangan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat bahwa program yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak benar-benar dijalankan secara jujur, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

***(MA/inspirasipapua.id)***

About Post Author

banner 468x40

banner 468x40

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *