Views: 1
Tak Sekedar Formalitas, Bupati Bintuni Sebut Audit BPK Kunci Kepercayaan Publik
BINTUNI, PAPUA BARAT — Suasana Aula Kantor Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, Senin (4/5/2026), terasa berbeda.
Di ruang itu, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, resmi membuka entry meeting pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Bagi pemerintah daerah, momen ini bukan sekedar agenda rutin. Bupati Yohanis menyebutnya sebagai bagian penting dari upaya menjaga keuangan daerah tetap transparan, akuntabel, dan berjalan sesuai aturan.
“Ini kelanjutan dari pemeriksaan awal Februari hingga Maret, sekaligus setelah kami menyerahkan LKPD unaudited pada 28 April,” ujar Yohanis.
Ia menegaskan, audit yang dilakukan BPK tidak hanya menilai angka-angka dalam laporan, tetapi juga menguji kepatuhan terhadap regulasi serta kekuatan sistem pengendalian internal. Lebih dari itu, hasil pemeriksaan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh pimpinan OPD, pejabat keuangan, hingga bendahara untuk bersikap terbuka dan kooperatif. Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam menyampaikan data, sekaligus memastikan setiap informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan ada yang menunda. Semua harus responsif agar proses ini berjalan lancar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pimpinan perangkat daerah tetap berada di tempat selama proses pemeriksaan berlangsung, kecuali dalam kondisi mendesak.
Komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa dinilai menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Peran Inspektorat pun tak luput dari perhatian. Bupati meminta lembaga pengawas internal itu aktif mendampingi OPD, terutama dalam memastikan kesiapan dokumen dan menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan sebelumnya.
“Kita tidak ingin temuan yang sama terulang, terutama soal aset, belanja, dan kepatuhan aturan,” ujarnya.
Lebih jauh, Yohanis menegaskan bahwa kehadiran BPK bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan menjadi mitra strategis dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan Teluk Bintuni SERASI—mendorong tata kelola yang bersih, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Ia berharap, dari proses ini, Kabupaten Teluk Bintuni dapat meningkatkan kualitas opini laporan keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar opini, tapi bagaimana keuangan daerah bisa mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
