Views: 154
15.000 Pekerja Rentan Akan Dilindungi: Komitmen Bupati Teluk Bintuni untuk Warga Kecil
BINTUNI, KADATE/Inspirasi Papua — Harapan baru menyapa ribuan warga kecil di Kabupaten Teluk Bintuni. Lewat komitmen yang diusung langsung oleh Bupati, tahun 2025 ditargetkan sebanyak 15.000 pekerja rentan akan mendapatkan perlindungan sosial melalui program jaminan ketenagakerjaan.
“Setiap orang yang bekerja dengan penghasilan di bawah standar adalah pekerja rentan. Mereka inilah yang menjadi fokus perhatian kami, terutama masyarakat pesisir, pegunungan, hingga pelosok kampung,” tutur Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Teluk Bintuni, Abdul Azis Kosepa, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/7/2025).
Menurut Kosepa, dari target 15.000 pekerja, saat ini telah terdata 7.396 Orang Asli Papua (OAP). Namun, data tersebut masih perlu diverifikasi kembali, karena memuat nama dan alamat secara spesifik (by name by address).
“Kami akan terus memperbaiki dan menyaring data, apalagi bisa jadi ada warga yang sudah meninggal dunia. Di sinilah kami butuh bantuan Dinas Dukcapil untuk memastikan validitas datanya,” jelasnya.
Prioritaskan Warga Asli Papua, Buka Peluang untuk Semua
Kosepa menekankan, prioritas utama tetap diberikan kepada OAP, terutama mereka yang tinggal dan mengabdi di daerah terpencil. Ia menyebut, para guru mengaji, marbot masjid, guru sekolah minggu, hingga para pendeta yang bertugas di daerah muara hingga pegunungan adalah bagian penting dari masyarakat yang perlu dilindungi.
“Namun jika kuota 15.000 belum terpenuhi oleh OAP, maka akan dibuka kesempatan bagi non-OAP yang telah lama berdomisili di Teluk Bintuni. “Mereka yang telah hidup dan berkontribusi di daerah ini juga layak mendapatkan kesempatan,” tambahnya.
Dorong Dukungan Anggaran dan Kolaborasi Antarinstansi
Satu hal yang menjadi perhatian serius Dinas Transnaker adalah belum adanya alokasi anggaran dalam APBD Perubahan untuk program perlindungan tenaga kerja rentan. Kosepa berharap, Bappelitbangda dapat mengakomodir program ini, mengingat arahan bupati telah sangat jelas.
“Kami dengar ini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Maka sangat disayangkan jika tak mendapat dukungan anggaran,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses ini, tim dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah turun langsung ke distrik-distrik dan kampung-kampung, bekerja sama dengan kepala distrik dan kepala kampung. Kolaborasi juga terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan Teluk Bintuni.
Untuk Teluk Bintuni yang Serasi
Dengan penuh harap, Kosepa mengatakan bahwa enam bulan terakhir tahun 2025 ini adalah momentum krusial untuk merealisasikan target tersebut. Ia menyebut langkah ini bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat kecil.
“Semoga ini menjadi bagian dari warisan kebaikan Bupati dan Wakil Bupati menuju Teluk Bintuni yang serasi. Di mana semua orang, tak peduli latar belakangnya, bisa merasa aman dan terlindungi,” pungkasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan ajakan terbuka kepada masyarakat dan semua pihak. “Kami terbuka terhadap saran, dan masukan. Karena kami ingin Teluk Bintuni terus melangkah maju, menjadi daerah yang ramah dan peduli pada warganya. (MA/Kadate/Inspirasi Papua).
Versi berita dalam bahasa Inggris:
15,000 Vulnerable Workers to Be Protected: Teluk Bintuni Regent’s Commitment to the Underserved
BINTUNI, KADATE/Inspirasi Papua — A wave of hope is rising for thousands of underprivileged residents in Teluk Bintuni Regency. Under the direct initiative of the Regent, the local government is targeting 15,000 vulnerable workers to receive social protection through a labor insurance program in 2025.
“Anyone who works with below-standard wages and income is considered a vulnerable worker. These are the people we’re prioritizing — from coastal and mountainous areas to the heart of Bintuni city,” said Abdul Azis Kosepa, Head of the Department of Transmigration and Labor of Teluk Bintuni, during an interview on Thursday (July 3, 2025) at his office in the government complex in SP-3, Manimeri District.
According to Kosepa, 7,396 Indigenous Papuans (OAP) have already been recorded, but the data still needs to be verified, as it is collected “by name and by address.
“Some of those recorded may have already passed away, which is why we need the Civil Registry Office (Dukcapil) to assist with data validation,” he explained.
Prioritizing Indigenous Papuans, Opening Doors for All
Kosepa emphasized that the primary focus remains on Indigenous Papuans, especially those serving in remote areas. He highlighted the inclusion of Qur’an teachers, mosque caretakers (marbot), Sunday school teachers, and pastors working in river mouths, mountains, and isolated villages.
“However, if the 15,000-worker quota is not fully met by OAP, the government will include non-OAP residents who have long lived in Teluk Bintuni. “Those who have contributed to and lived in this region for years also deserve an opportunity,” he added.
Pushing for Budget Support and Interagency Collaboration
One key concern raised by the Labor Office is the absence of dedicated funding for this program in the revised regional budget (APBD-P). Kosepa urged Bappelitbangda (Regional Planning Agency) to include this initiative, especially since the Regent had clearly outlined it as a priority.
“We’ve heard this is now considered a National Strategic Program (PSN), so it’s crucial for it to receive proper financial backing,” he said.
To support the data collection, Kosepa’s office is actively conducting surveys across districts and villages, working closely with local leaders. The program is also supported through collaboration with BPJS Ketenagakerjaan Teluk Bintuni, the national labor insurance agency.
For a Harmonious Teluk Bintuni
Kosepa stated that the remaining six months of 2025 are a crucial window to fulfill the 15,000-worker protection target. He underscored that this initiative is not just about hitting numbers but about showing genuine concern for the underserved.
“Hopefully, this becomes part of the legacy of the Regent and Vice Regent in building a harmonious Teluk Bintuni, where everyone — regardless of background — feels secure and valued,” he said.
He concluded with an open invitation to the public. “We welcome any input, suggestions, or constructive feedback. Our goal is to keep improving and to make Teluk Bintuni a better, more caring place for all its people. (MA/Kadate/Inspirasi Papua)
