Views: 0
DPR RI Awasi BBM Subsidi di Teluk Bintuni, Alfons Manibui: Hak Masyarakat Kecil Harus Dijaga
BINTUNI, PAPUA BARAT – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar menjadi perhatian serius pemerintah, terutama agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Dapil Papua Barat dari Fraksi Golkar, drg. Alfons Manibui, DESS, saat melakukan kunjungan monitoring bersama Komisi XII DPR RI, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PT PLN (Persero) di Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (27/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT), Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), serta pelayanan kelistrikan di wilayah Papua Barat, khususnya Teluk Bintuni.
Alfons menegaskan, pengawasan ini sangat penting karena BBM subsidi merupakan hak masyarakat kecil yang harus dijaga bersama. Pemerintah tidak ingin ada penyimpangan dalam penyalurannya, baik dari sisi jumlah maupun penerima manfaat.
“BBM subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai hak masyarakat kecil justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” tegas Alfons kepada wartawan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Alfons didampingi Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Cheroline Chrisye Makalew. Selama dua hari, mereka melakukan monitoring di Manokwari dan Teluk Bintuni dengan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat untuk melihat langsung persoalan yang terjadi di lapangan.
Selain distribusi BBM, tim juga menyoroti kondisi kelistrikan yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Alfons, kunjungan ini bukan hanya sekadar inspeksi, tetapi juga upaya mencari solusi agar pelayanan energi di Papua Barat semakin baik.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar menjalankan tanggung jawab dengan baik, khususnya dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“SPBU harus lebih cermat dan bertanggung jawab. Hak masyarakat kecil harus dipastikan tersalurkan dengan baik,” ujarnya.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di sejumlah SPBU, DPR RI menemukan beberapa catatan penting, salah satunya terkait penggunaan takaran manual yang dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Menurut Alfons, penggunaan takaran manual perlu dievaluasi karena dapat membuka ruang penyalahgunaan, sehingga pihaknya akan merekomendasikan agar sistem tersebut tidak lagi digunakan.
“Penggunaan takaran manual menjadi perhatian kami dan akan direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi karena berpotensi disalahgunakan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, BPH Migas memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi distribusi BBM subsidi agar berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, pengecekan langsung ke lapangan perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun penyaluran yang tidak sesuai peruntukan.
Selain pengawasan distribusi, tim juga memantau kondisi harga BBM di lapangan.
Dari hasil pemantauan, harga Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar di Papua Barat secara umum masih stabil dan tidak mengalami kenaikan signifikan.
Meski demikian, terdapat kenaikan pada produk Dexlite. Namun menurut Alfons, dampaknya tidak terlalu besar karena penggunaan Dexlite di wilayah Papua, khususnya Teluk Bintuni, masih terbatas.
Hasil monitoring ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di Papua Barat, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
