Views: 48
Ketua MRPB Judson Waprak: Otsus Papua Harus Menjawab Kebutuhan Nyata Orang Asli Papua
BINTUNI, PAPUA BARAT – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson F. Waprak, menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua harus benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat adat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), bukan menjadi kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Judson, Otsus harus menjadi instrumen nyata untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan sekedar program administratif tanpa dampak langsung bagi masyarakat di kampung-kampung.
“Harapan kami, program-program pemerintah saat ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat adat. Otonomi khusus ini jangan menjadi kepentingan siapapun, tapi menjadi kebutuhan yang berlaku tidak hanya di Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi seluruh Tanah Papua, khususnya Papua Barat,” ujar Judson, Jumat (24/4/2026) ketika diwawancarai wartawan saat pelaksanaan Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2027 di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati Bumi Saniari distrik Manimeri Teluk Bintuni – Papua Barat.
Musrenbang Harus Dimulai dari Kampung
Judson menilai pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus harus dimulai dari bawah, yakni dari tingkat kampung. Ia menekankan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang benar-benar melibatkan masyarakat secara langsung, bukan hanya formalitas di tingkat atas.
Menurutnya, kepala kampung, tokoh adat, hingga masyarakat setempat harus menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Semua unsur kelembagaan penting untuk mengawal kepentingan Otsus. Musrenbang harus dimulai dari kampung, supaya melibatkan langsung kepala kampung dan masyarakat, lalu naik ke kabupaten hingga provinsi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh elemen kelembagaan seperti Dewan Adat, DPRK, DPRP, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat harus berjalan bersama dalam mengawal pelaksanaan Otsus.
Pembangunan Harus Terintegrasi
Judson menyoroti masih adanya pola kerja sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sering kali membuat pembangunan tidak berjalan maksimal.
Ia mencontohkan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun gedung Puskesmas atau Rumah Sakit, tetapi harus didukung akses jalan yang baik, perumahan layak, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang sehat.
“Jangan asal bilang dana kurang, tapi kita harus ciptakan program yang memaksimalkan anggaran daerah. Harus ada kolaborasi antara dinas kesehatan, perumahan, dan pekerjaan umum supaya menjawab kebutuhan OAP secara baik,” katanya.
Menurutnya, sinergi antar-OPD menjadi kunci agar setiap anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Data Harus Akurat, Anggaran Tepat Sasaran
Selain itu, Judson juga menegaskan pentingnya validitas data dalam penyaluran anggaran Otsus. Ia menyebut bahwa bantuan harus berbasis data yang jelas, mulai dari nama, alamat, hingga domisili masyarakat penerima manfaat.
Hal ini dinilai penting agar anggaran tidak salah sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat asli Papua yang menjadi prioritas utama dalam skema Otsus.
“Kita harus punya data yang baik: nama, alamat, tempat tinggal.
Penggunaan anggaran harus sesuai dengan penyebaran orang Papua. Otsus ini fokusnya ke orang asli Papua,” jelasnya.
Menurutnya, jika data tersusun rapi, maka pemerintah akan lebih mudah memastikan keadilan distribusi bantuan dan menghindari tumpang tindih program.
BLT Otsus dan Harga BBM Jadi Sorotan
Terkait kondisi ekonomi masyarakat, Judson juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok, termasuk Bahan Bkar Minyak (BBM), yang semakin membebani masyarakat Papua.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang jelas terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbasis Otsus agar masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, BLT Otsus harus dirancang dengan regulasi yang matang dan terkoordinasi hingga ke pemerintah pusat agar benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar wacana.
“Kalau regulasinya sudah jelas, BLT Otsus bisa membanggakan orang Papua. Kita lihat sekarang harga BBM sudah sangat tinggi, ini harus menjadi perhatian agar keadilan bisa terwujud,” ucapnya.
Kunci Otsus Adalah Kerja Sama
Di akhir pernyataannya, Judson mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Teluk Bintuni yang telah menyalurkan berbagai bantuan seperti beasiswa bagi mahasiswa.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengawasan dan transparansi tetap harus dijaga agar manfaat Otsus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan berhenti di atas kertas.
Ia menegaskan, keberhasilan Otsus hanya bisa dicapai jika semua pihak bersatu dan bekerja sama.
“Tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka kalau kuncinya pas. Kuncinya adalah kerja sama. MRP tidak bisa berdiri sendiri, butuh Dewan Adat, butuh Pemda, butuh semua elemen membantu pemerintah. Di situlah kuncinya, baru kita bisa buka pintu di pusat,” tutupnya.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
