Views: 0
Sidak Pasar hingga SPBU, Bupati Yohanis Manibuy Turun Langsung Jaga Harga Bapok Tetap Terjangkau
BINTUNI, PAPUA BARAT – Di tengah kekhawatiran masyarakat pasca kenaikan harga BBM nasional, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, S.E., M.H., memilih turun langsung ke lapangan. Rabu (22/4/2026), orang nomor satu di Bintuni itu memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke pasar hingga distributor, memastikan harga bahan pokok tetap terkendali dan tidak memberatkan warga.
Didampingi Wakil Bupati Joko Lingara, Plt. Sekda I.B. Putu Suratna, serta unsur Forkopimda, Bupati yang akrab disapa Anisto itu menyisir Pasar Sentral Bintuni, kios sembako, hingga agen beras, minyak goreng, LPG, dan SPBU resmi seperti CV Sinar Bintuni di kawasan Tuasai dan SP-5.
Di sela sidak, Yohanis tak sekadar memantau. Ia berdialog langsung dengan para pedagang—menanyakan harga, mendengar keluhan, hingga memastikan tidak ada lonjakan yang tidak wajar.
Dengan pendekatan santai namun tegas, ia meminta para distributor berlaku adil.
“Kalau itu stok lama, jangan langsung naikkan harga. Masyarakat belum seharusnya menanggung beban dari kenaikan BBM,” tegasnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan sejumlah komoditas seperti gula pasir dan minyak goreng mengalami kenaikan. Namun, fakta di baliknya membuat Bupati geram—kenaikan itu terjadi pada stok lama yang seharusnya belum terdampak kenaikan BBM.
Pemerintah daerah pun bergerak cepat. Bupati Yohanis langsung menginstruksikan Dinas Perindagkop dan UMKM untuk memanggil distributor dan mengembalikan harga ke kondisi semula.
Plt. Sekda I.B. Putu Suratna menjelaskan, secara teori kenaikan harga minyak goreng seharusnya hanya sekitar 3 persen. Namun di lapangan, ditemukan kenaikan hingga 10 persen.
“Ini yang harus diluruskan. Tidak boleh ada spekulasi harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Tak berhenti di pengawasan harga, Bupati Yohanis juga menaruh perhatian serius pada distribusi BBM bersubsidi. Ia memerintahkan Satgas Pangan dan TPID memperketat pengawasan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan, terutama oleh pelaku industri.
Menurutnya, jika BBM non-subsidi digunakan untuk distribusi barang, maka efek domino berupa kenaikan ongkos angkut akan langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau ongkos naik, harga barang pasti ikut naik. Ini yang harus kita cegah dari sekarang,” katanya.
Sebagai langkah antisipatif, Bupati juga berencana memanggil seluruh distributor BBM di Bintuni untuk mengevaluasi kuota distribusi. Antrian panjang di SPBU menjadi perhatian khusus yang ingin segera ditelusuri penyebabnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi lonjakan harga beras. Saat ini, stok cadangan pangan dinilai masih aman untuk 2 hingga 3 bulan ke depan, dengan total 24 ton beras tersedia.
Cadangan tersebut akan digunakan secara selektif jika terjadi kenaikan harga signifikan atau kelangkaan di pasar.
Tak hanya itu, Bupati juga mendorong penguatan pengawasan hingga ke tingkat bawah. Ia mengusulkan pemanfaatan tenaga PPPK paruh waktu untuk membantu memantau distribusi LPG dan BBM di lapangan.
Langkah ini dinilai penting agar potensi kenaikan harga di tingkat pengecer bisa dikendalikan sejak dini.
Sidak yang dilakukan Bupati Yohanis Manibuy bukan sekadar rutinitas, tetapi pesan kuat bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat—mengawal stabilitas harga, menjaga daya beli, dan memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah dinamika ekonomi.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
