Views: 32
DPRK Teluk Bintuni Siapkan Dua Raperda, Pangan Lokal hingga Perlindungan Petani dan Nelayan
BINTUNI, inspirasipapua.id — Petani membutuhkan kepastian bahwa hasil panennya memiliki pasar. Nelayan membutuhkan perlindungan ketika cuaca buruk membatasi aktivitas melaut. Sementara masyarakat yang mengembangkan pangan lokal memerlukan dukungan agar potensi di kampung tidak berhenti sebagai hasil produksi tanpa nilai tambah ekonomi.
Persoalan-persoalan tersebut menjadi perhatian DPRK Teluk Bintuni melalui penyusunan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRK Tahun 2026. Kedua regulasi itu membahas Pangan Lokal serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.
Untuk menyempurnakan substansi kedua rancangan regulasi tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Teluk Bintuni menggelar harmonisasi dan konsultasi publik di Resto TO Be, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan materi muatan Raperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat.
Ketua Bapemperda DPRK Teluk Bintuni, Ayor Kosepa, SH, mengatakan harmonisasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bapemperda dalam mengoordinasikan penyusunan, pembahasan, hingga penyempurnaan rancangan peraturan daerah.
Menurut Ayor, proses tersebut tidak sekadar memastikan kesesuaian aspek hukum, tetapi juga menguji apakah substansi regulasi benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan.
Ia menjelaskan, Raperda tentang Pangan Lokal diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melindungi dan mengembangkan potensi bahan pangan lokal. Pengaturannya mencakup peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, pemanfaatan bahan pangan lokal, dukungan kepada kelompok petani dan pelaku usaha, hingga penguatan pemasaran serta distribusi hasil produksi masyarakat.
Sementara itu, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan diarahkan untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pelaku usaha di sektor tersebut.
Materi yang diharapkan masuk dalam pengaturan meliputi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, dukungan sarana dan prasarana, kemudahan akses permodalan, teknologi dan informasi, serta perlindungan terhadap risiko gagal panen dan cuaca ekstrem.
Ayor menegaskan, kedua Raperda harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, serta karakteristik sosial budaya masyarakat Teluk Bintuni.
“Pembentukan peraturan daerah bukan semata-mata untuk memenuhi agenda legislatif DPRK, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Kita ingin produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi dapat dilaksanakan, memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani, nelayan serta masyarakat yang mengembangkan pangan lokal,” ujarnya.
Melalui harmonisasi dan konsultasi publik ini, Bapemperda DPRK Teluk Bintuni berharap kedua Raperda dapat disempurnakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan begitu, regulasi yang nantinya dibahas dan ditetapkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Teluk Bintuni, pengembangan pangan lokal dan perlindungan petani serta nelayan bukan sekadar urusan produksi. Keduanya berkaitan dengan kemandirian ekonomi, keberlanjutan sumber daya alam, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke kampung-kampung.
(MA/red/Inspirasi Papua)
About Post Author
