Views: 196
Menjaga Suara, Menjaga Martabat Papua
Oleh: Redaksi KADATE/Inspirasi Papua
Apa arti sebuah suara di bilik kecil Tempat Pemungutan Suara (TPS)? Bagi sebagian orang, mungkin tak lebih dari sekadar formalitas. Namun di Papua hari ini, suara itu menjadi simbol harga diri, perlawanan, dan harapan.
Pidato Benhur Tomi Mano (BTM) di Pantai Cibery bukan hanya orasi politik menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU). Itu adalah suara hati rakyat Papua yang selama ini merasa disisihkan oleh sistem. Ketika BTM berseru, “Saya anak Tabi. Ini negeri saya,” ia tidak sedang merayu pemilih—ia sedang menegaskan eksistensi rakyat Papua di panggung demokrasi nasional.
Pemilu yang bersih bukan hadiah, tapi perjuangan.
Ajakan BTM agar warga mengawal TPS adalah bentuk edukasi politik yang penting. Di negeri yang kadang demokrasi hanya hidup di atas kertas, mengawal suara bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Karena setiap suara yang sah tapi kemudian dicurangi adalah luka yang dalam bagi demokrasi dan keadilan.
Peringatan kepada KPPS, PPD, dan KPU agar bekerja jujur bukanlah ancaman, tetapi pengingat: mereka yang diberi amanah rakyat wajib menjaga kepercayaan itu. Demokrasi hanya akan sehat jika penyelenggaranya bersih.
Politik uang? Rakyat Papua mulai melek.
Ucapan BTM soal “ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya” bisa dianggap kontroversial. Namun pada saat yang sama, itulah realitas. Dalam banyak PSU dan Pilkada, praktik seperti itu bukan rumor, tapi kebiasaan yang membusuk. BTM menyadarkan rakyat: suaramu tak bisa dibeli, karena masa depanmu tak bisa ditukar dengan lembaran rupiah.
Yang paling menggugah adalah pernyataan Constant Karma, bahwa akar rumput Golkar Papua bersama rakyat, bukan sekadar mengikuti garis partai. Ini bukan soal partai mana yang menang. Ini tentang siapa yang benar-benar dicintai rakyat. Dan ketika rakyat sudah bicara, semua elit seharusnya tahu diri.
Rakyat Papua tidak bisa lagi dibohongi.
Itu bukan sekadar tagline kampanye. Itu jeritan dari wilayah yang berkali-kali jadi korban rekayasa politik. Kini rakyat mulai sadar: suara mereka adalah instrumen perubahan. Mereka tidak lagi ingin menjadi penonton dalam pesta demokrasi, tapi pelaku utama yang menentukan arah masa depan.
Pemilu bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini soal mewujudkan keadilan dan harga diri. PSU tanggal 6 Agustus 2025 adalah momen ujian, bukan hanya bagi BTM-CK dan rivalnya, tetapi bagi seluruh sistem demokrasi kita di Papua.
Karena itu, siapapun yang menang nanti, jangan lupakan satu hal: rakyat Papua tak lagi diam. Mereka bangkit. Mereka bersuara. Dan suara mereka—jika benar-benar dijaga—akan menjadi titik balik demokrasi yang lebih bermartabat di tanah ini.***





