Views: 21
Bupati Bintuni: Kompensasi Tanah Ulayat Harus Jadi Jalan Masa Depan, Bukan Sumber Konflik
BINTUNI, PAPUA BARAT – Penyerahan kompensasi pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Sumuri menjadi momen penting yang sarat harapan bagi masa depan masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni.
Di tengah suasana penuh kebersamaan di Gedung Sasana Karya, Kompleks Kantor Bupati Teluk Bintuni, Rabu (29/4/2026), Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, SE., MH., menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat agar dana kompensasi yang diterima tidak dihabiskan untuk hal-hal sesaat, tetapi dimanfaatkan untuk masa depan keluarga.
Menurutnya, kompensasi ini bukan sekadar pembayaran atas pemanfaatan tanah ulayat, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat sekaligus peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
“Ini bukan sekadar uang, tetapi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Gunakan untuk membangun rumah, pendidikan anak, dan membuka usaha produktif,” ujar Yohanis.
Adapun kompensasi diberikan kepada empat marga penerima manfaat, yakni Marga Fossa sebesar Rp6.744.447.000, Marga Sodefa Rp2.333.143.500, Marga Masipa Rp965.973.950, dan Marga Mayera Rp965.973.950.
Total keseluruhan kompensasi yang diserahkan mencapai Rp11.009.538.400, mencakup ganti rugi tanah, tanam tumbuh, serta kerugian lainnya, dengan total luasan lahan 15,22 hektare.
Sementara itu, dua marga lainnya, yakni Marga Simuna dan Marga Wayuri, belum menerima pembayaran kompensasi karena prosesnya masih ditunda berdasarkan surat dari SKK Migas.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah menyurati SKK Migas pada 21 April 2026 guna meminta kejelasan dan kepastian penyelesaian hak kedua marga tersebut agar prosesnya berjalan adil dan tuntas.
Bupati menegaskan, dana sebesar itu harus menjadi modal untuk memperkuat masa depan keluarga dan generasi berikutnya, bukan justru memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan agar kompensasi tersebut tidak menimbulkan konflik antar keluarga maupun antar marga.
Menurutnya, semua persoalan harus diselesaikan melalui musyawarah, dialog, dan semangat kekeluargaan, bukan dengan pertikaian yang justru merugikan masyarakat sendiri.
“Jangan sampai pembayaran kompensasi ini menimbulkan konflik antar keluarga atau antar marga. Semua harus diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan,” tegasnya.
Selain itu, Yohanis juga meminta agar setelah kompensasi dibayarkan, tidak ada lagi pemalangan, gangguan, atau tindakan lain yang dapat menghambat aktivitas investasi di wilayah tersebut.
Ia menilai kehadiran investasi Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. merupakan peluang besar bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Kalau kita ingin pembangunan berjalan, maka situasi harus aman dan kondusif. Kita mau investasi bergerak, pembangunan berjalan, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” tutur Bupati.
Untuk itu, Bupati Yohanis menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat terwujud jika ada sinergi yang kuat antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan.
Menurutnya, ketika hubungan itu terjaga dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut tumbuh secara berkelanjutan.
“Jika kerja sama ini terjaga, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut tumbuh,” tutupnya.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
