Views: 93
Kemenkes RI Visitasi RSUD Teluk Bintuni, Layanan Cuci Darah Segera Hadir untuk Pasien Gagal Ginjal
BINTUNI, PAPUA BARAT – Harapan masyarakat Teluk Bintuni untuk mendapatkan layanan cuci darah di daerah sendiri semakin mendekati kenyataan.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan visitasi dan verifikasi perizinan layanan dialisis di RSUD Teluk Bintuni, Senin (9/3/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh tim visitator Kemenkes RI yang dipimpin Dr. Victor Eka Nugraha, M.Kes bersama tim yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, Perhimpunan Nefriologi Indonesia serta Korwil Wilayah.
Rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara, Plt. Direktur RSUD Teluk Bintuni dr Novita Panggau, Sp.PD beserta jajaran manajemen rumah sakit.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Joko Lingara menegaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan fondasi penting bagi kemajuan daerah, sejalan dengan visi pembangunan Teluk Bintuni dalam semangat SERASI.
“Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berkomitmen memperkuat sektor kesehatan untuk mewujudkan Teluk Bintuni yang sehat, enerjik, religius, andal, smart, dan inovatif,” kata Joko Lingara.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan berkeadilan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala jarak, biaya maupun keterbatasan fasilitas.
Layanan Cuci Darah Jadi Kebutuhan Mendesak
Selama ini, salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat Teluk Bintuni adalah terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan spesialistik, termasuk layanan dialisis atau cuci darah bagi pasien penyakit ginjal kronis.
Pasien yang membutuhkan layanan tersebut harus dirujuk ke daerah lain seperti Manokwari, Sorong bahkan hingga ke luar Papua. Kondisi ini tentu menjadi beban tambahan bagi pasien dan keluarga karena harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya yang tidak sedikit.
“Oleh karena itu, kehadiran layanan dialisis di RSUD Teluk Bintuni merupakan kebutuhan strategis sekaligus kebutuhan kemanusiaan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan hadirnya layanan dialisis di RSUD Teluk Bintuni, diharapkan pasien gagal ginjal tidak lagi harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.
Proses Penilaian Standar Pelayanan
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan dialisis memerlukan standar keselamatan pasien yang tinggi, didukung sarana prasarana yang memadai, peralatan medis sesuai standar, serta tenaga kesehatan yang kompeten.
Karena itu, kegiatan visitasi dari Kemenkes RI dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh persyaratan pelayanan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami memandang visitasi ini bukan sekadar proses penilaian, tetapi juga sebagai proses pembinaan dan penguatan mutu pelayanan kesehatan di daerah,” katanya.
Joko Lingara juga meminta manajemen RSUD Teluk Bintuni mengikuti proses visitasi dengan kesiapan dan keterbukaan penuh agar setiap masukan dari tim visitator dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Kepada tim Kemenkes RI, ia berharap dapat memberikan arahan dan rekomendasi terbaik sehingga layanan dialisis di RSUD Teluk Bintuni dapat segera memperoleh izin operasional.
“Tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah memastikan masyarakat Teluk Bintuni mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Apabila seluruh tahapan perizinan terpenuhi, layanan dialisis di RSUD Teluk Bintuni diharapkan dapat segera beroperasi dan menjadi solusi penting bagi pasien gagal ginjal di Teluk Bintuni dan wilayah sekitarnya.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
