Views: 147
Pemkab Teluk Bintuni Pastikan SK P3K Paruh Waktu Diserahkan Pekan Ketiga April
BINTUNI, PAPUA BARAT — Harapan ratusan tenaga honorer akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memastikan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu akan diserahkan langsung oleh Bupati pada kisaran tanggal 20-an April 2026.
Kepastian tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang RDP Kantor DPRK Teluk Bintuni, Kilometer 6, Senin (13/4/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para tenaga ASN, P3K, serta tenaga paruh waktu yang selama ini menantikan kejelasan status kepegawaian mereka.
Transparansi Fiskal dan Regulasi
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Teluk Bintuni, Ir. I.B. Putu Suratna, MM memaparkan secara terbuka kondisi fiskal daerah yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Ia menyebutkan, total pegawai yang saat ini tercatat mencapai 4.964 orang dengan alokasi belanja pegawai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekitar Rp604 miliar.
Pemerintah daerah juga telah menghitung kebutuhan formasi secara menyeluruh, mulai dari 331 formasi prioritas, optimalisasi 143 tenaga, hingga 1.332 formasi P3K Paruh Waktu.
“Kami melakukan penghitungan ulang secara cermat sesuai arahan Bupati, agar kebijakan ini tetap berada dalam koridor kemampuan keuangan daerah,” jelasnya di hadapan peserta rapat.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. Saat ini, Teluk Bintuni berada pada angka 24,57 persen.
“Artinya, secara fiskal kita masih berada di zona aman dan memungkinkan untuk mengakomodasi formasi baru,” tambah Putu.
Tantangan dan Strategi Anggaran
Meski demikian, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber pendanaan. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima tahun ini sebesar Rp391 miliar, sementara kebutuhan total jika seluruh formasi diakomodasi diperkirakan mencapai Rp773 miliar.
Putu menegaskan bahwa penggunaan dana Otsus memiliki batasan, yakni diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam menyusun strategi belanja pegawai.
Kepastian Penyerahan SK
Menjawab kegelisahan para tenaga honorer, pemerintah daerah akhirnya memberikan kepastian jadwal.
“Untuk penerbitan dan penyerahan SK P3K Paruh Waktu, secara administratif tinggal menunggu keputusan final. Rencananya akan diserahkan langsung oleh Bupati pada tanggal 20-an April ini,” tegas Putu.
Pernyataan tersebut disambut lega oleh peserta rapat yang selama ini menantikan kejelasan status mereka.
Kesiapan Pembayaran Gaji
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teluk Bintuni, Laras Nuryani, SE,MM memastikan kesiapan dari sisi keuangan daerah.
Ia menyampaikan bahwa seluruh perhitungan kebutuhan gaji telah rampung. Setelah SK diterbitkan, proses pencairan hanya membutuhkan penyesuaian teknis dalam mekanisme anggaran.
“Secara substantif tidak ada kendala. Kami siap mencairkan gaji sesuai prosedur segera setelah SK ditetapkan,” ujarnya.
RDP dipimpin Ketua DPRK Teluk Bintuni Romilus Tatuta, SE yang didampingi Wakil Ketua II, Yasman Yasir, SE dan Wakil Ketua III,Budi Nawarisa.
Harapan dan Kepastian
RDP yang berlangsung dalam suasana dialogis ini akhirnya ditutup dengan kondisi yang lebih kondusif.
Para tenaga honorer mendapatkan jawaban yang jelas, sekaligus harapan baru terhadap masa depan mereka sebagai bagian dari aparatur pemerintah daerah.
Kepastian ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut pengakuan atas pengabdian panjang para tenaga honorer yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik di Teluk Bintuni.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
