Views: 17
DPRK Apresiasi Kehadiran Dirjen Kemendagri di Bintuni, Dorong Otsus Tepat Sasaran
BINTUNI, PAPUA BARAT — Kehadiran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fathoni, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan penyusunan RKPD 2027 Kabupaten Teluk Bintuni, mendapat sambutan positif dari DPRK setempat.
Ketua Komisi B DPRK Teluk Bintuni, Jefri Orocomna, menilai kunjungan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi bentuk perhatian nyata pemerintah pusat dalam memastikan pengelolaan Dana Otsus berjalan tepat sasaran.
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami. Kehadiran Bapak Dirjen di tanah Sisar Matiti memberi semangat baru, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Teluk Bintuni,” ujar Jefri, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, arahan yang disampaikan Dirjen sangat relevan, terutama terkait pentingnya sinkronisasi program Otsus dengan RKPD 2027, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Sebagai Ketua Komisi B DPRK yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Jefri menegaskan bahwa hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, yakni mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat secara langsung melalui pendekatan partisipatif.
“Kami di DPRK berkomitmen mengawal seluruh tahapan Musrenbang Otsus hingga penetapan RKPD 2027. Program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur dasar harus benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Jefri yang kesehariannya juga adalah Sekretaris Fraksi NasDem di DPRK Teluk Bintuni menambahkan, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Ia menyebut prinsip SERASI—Sabar, Empati, Responsif, Amanah, Sinergi, dan Inovatif—sebagai fondasi dalam memastikan program berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan Musrenbang Otsus dan RKPD 2027 ini juga dinilai inklusif karena melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, pimpinan OPD, hingga tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan perwakilan masyarakat.
Jefri turut mengapresiasi peran Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni yang telah menghadirkan ruang partisipasi luas, termasuk keterlibatan lembaga adat seperti LMA, MRPB, serta kelompok kerja DPRD Otsus.
“Ini langkah penting untuk membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat dilibatkan, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
