Views: 2
Bupati Yohanis Dorong Pertashop di Bintuni Bisa Jual Pertalite, Demi Warga Distrik Dapat BBM Murah
BINTUNI, PAPUA BARAT – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berkomitmen memperjuangkan kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah distrik dan daerah terpencil.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menegaskan pihaknya akan mendorong PT Pertamina (Persero) agar tidak hanya melihat keberadaan Pertashop dari sisi bisnis semata, tetapi juga dari sisi pelayanan sosial bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang sedang diperjuangkan adalah membuka peluang bagi pelaku usaha UMKM Pertashop agar dapat menjual BBM jenis Pertalite, tidak hanya Pertamax atau BBM non subsidi.
Menurut Bupati, jika memungkinkan dan memenuhi persyaratan, outlet Pertashop yang tersebar di wilayah Teluk Bintuni diharapkan bisa ikut menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yakni Pertalite, sehingga masyarakat di kampung-kampung terpencil bisa memperoleh BBM dengan harga yang lebih terjangkau dan merata.
“Tujuan kita sederhana, bagaimana masyarakat di distrik tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM murah dan satu harga. Jangan sampai hanya masyarakat kota yang mudah mendapatkan akses, sementara warga di pelosok harus membeli dengan harga mahal,” ujar Yohanis dalam pertemuan bersama pelaku usaha agen penyalur BBM di ruang Media Center Dinas Kominfo Teluk Bintuni, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, selama ini masih ditemukan persoalan distribusi kuota BBM bersubsidi yang belum maksimal. Bahkan ada penyalur resmi yang kuotanya besar, namun realisasi penyalurannya masih rendah.
Sebagai contoh, kata Bupati, ada mitra penyalur resmi BBM bersubsidi yang memiliki kuota hingga 1.234 kiloliter per tahun, namun dalam realisasi bulanan hanya mampu menyalurkan sekitar 60 ton atau sekitar 700 ribu liter.
Karena itu, Pemkab meminta agar sisa kuota yang tidak tersalurkan dapat didistribusikan ke Pertashop lain yang lebih membutuhkan.
“Intinya, pasokan BBM bersubsidi atau Pertalite dalam konsep satu harga ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat. Pemerintah daerah ingin ada pemerataan distribusi, stok yang merata, dan bersama-sama menjaga kestabilan harga BBM agar inflasi bisa ditekan,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga energi nasional. Karena itu, ia berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terhadap kebutuhan penyaluran BBM bersubsidi di daerah ini.
“Kita ini Teluk Bintuni adalah pemasok dan penyangga energi nasional. Maka ke depan harus ada perhatian khusus terhadap penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang turut melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Daerah itu, Pemkab juga menegaskan komitmennya menuntaskan Program Strategis Nasional BBM Satu Harga, khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Bupati mengaku masih banyak masyarakat distrik yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM sesuai kuota. Bahkan, di beberapa lokasi masih ditemukan ketidaksesuaian harga, hingga adanya penjualan Pertalite dengan harga eceran yang memberatkan warga.
“Kasihan masyarakat kita di distrik. Kadang kuota tidak cukup, harga juga tidak sesuai, bahkan ada penyalur resmi yang menjual Pertalite dengan harga eceran. Ini yang harus kita benahi bersama,” katanya.
Pemkab berharap, dengan distribusi BBM yang tepat sasaran dan harga yang setara antara wilayah kota dan kampung terpencil, daya beli masyarakat dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah semakin kuat, dan inflasi pangan bisa lebih terkendali.
Sebagai informasi, Pertashop merupakan outlet resmi Pertamina berskala kecil yang umumnya melayani penjualan BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel lainnya, terutama di wilayah desa maupun daerah yang membutuhkan akses layanan energi lebih dekat.
***(MA/Inspirasi Papua)***













