Views: 1
BPS Apresiasi Teluk Bintuni, Penurunan Kemiskinan Ekstrem Terbaik di Papua Barat
MANOKWARI, PAPUA BARAT — Upaya Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam menekan angka kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut berhasil ditekan drastis dari 18,07 persen pada 2024 menjadi 5,86 persen pada 2026.
Capaian ini terungkap dalam pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat pada kegiatan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Papua Barat Tahun 2027 yang berlangsung di Manokwari, Kamis (7/5/2026) lalu.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, menyebut Teluk Bintuni menjadi daerah dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem paling signifikan di Papua Barat dalam periode 2024 hingga 2026.
“Kabupaten yang paling berhasil melakukan penurunan angka kemiskinan ekstrem pada periode 2024–2025 dan 2025–2026 adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
Realisasi penurunannya berhasil menyentuh angka 5,86 persen,” ujar Merry saat diwawancarai.
Menurutnya, capaian tersebut layak diapresiasi karena Teluk Bintuni bahkan masuk dalam daerah dengan penurunan kemiskinan ekstrem terbaik secara nasional.
“Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Teluk Bintuni mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga di kisaran 5 sampai 6 persen. Ini pencapaian yang sangat baik dan patut diapresiasi,” katanya.
Merry menjelaskan, salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan tersebut adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar intervensi program pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Melalui pendekatan berbasis data, pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam menyalurkan program bantuan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.
“Dengan menggunakan data DTSEN, maka ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Intervensi program menjadi lebih terarah sehingga percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” jelasnya.
Meski demikian, BPS mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus terus dijaga melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Merry, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sangat penting, terutama dalam memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan usaha dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat harus terus diperkuat. Program keberpihakan kepada masyarakat harus benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Selain itu, BPS juga mendorong pemerintah daerah membangun kerja sama melalui nota kesepahaman atau MoU dengan BPS setempat agar pengelolaan dan pemanfaatan data sosial ekonomi dapat lebih maksimal.
Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dinilai layak kembali menerima dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi daerah yang berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus menjadi dukungan untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Dengan capaian itu, Teluk Bintuni kini menjadi salah satu contoh daerah di Tanah Papua yang berhasil menunjukkan bahwa program yang tepat sasaran, didukung data yang akurat dan kolaborasi yang kuat, mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
