Views: 5
BINTUNI, InspirasiPapua.id– Masalah penyakit malaria dulu merupakan masalah terbesar di dunia, Indonesia bahkan di Papua dan Papua Barat. Serta khusus di kabupaten Teluk Bintuni sendiri dulunya memiliki kasus malaria tertinggi di Papua Barat.
“Namun melalui inovasi Early Diagnosis And Treatment (EDAT) yang dimiliki kabupaten Teluk Bintuni maka dengan inovasi EDAT atau sistem pelayanan dan pemeriksaan serta pemberian pengobatan secara cepat dan tepat pada setiap kasus malaria mampu dan sukses menurunkas kasus malaria di kabupaten ini.
Untuk penanganan kasus malaria dari dulu sampai sekarang cukup serius ditangani oleh pemerintah. Tetapi kita bersyukur di kabupaten Teluk Bintuni dengan adanya inovasi EDAT Malaria kita bisa mempercepat penurunan kasus angka malaria,” ungkap ungkap Kepala Dinas Kesehatan Franky D. Mobilala, SKM, M.Kes kepada media ini saat dikonfirmasi di Bintuni.
Kepala Dinas Kesehatan itu juga menyebutkan bahwa kabupaten Teluk Bintuni sebelumnya menargetkan eliminasi malaria pada tahun 2020.
“Karena Teluk Bintuni merupakan salah satu kabupaten yang diapit 9 (sembilan) kabupaten kota maka kita masih terus dapat impor penyakit malaria dari luar masuk ke Teluk Bintuni yaitu dari perbatasan-perbatasan dengan kabupaten lainnya sehingga di tahun 2020 kita belum bisa eliminasi malaria.
Tetapi sekarang kabupaten Teluk Bintuni berada di persiapan eliminasi malaria dimana kita menargetkan 3 tahun dari tahun 2020 yaitu pada tahun 2023 kita targetkan eliminasi malaria. Sehingga kita berharap tahun 2023 Teluk Bintuni bisa bebas malaria.
Dimana angka annual paracite incidence (API) atau angka kesakitan per 1000 orang di kabupaten Teluk Bintuni memiliki API 0,3 per 1000 penduduk tetapi sekarang kita ada naik sedikit yaitu kurang lebih sekitar 1 per 1000 penduduk,” jelasnya.
Kadin Kesehatan itu juga menyebutkan bahwa pihaknya kini berusaha bekerja keras melalui tim EDAT malaria sedang berusaha memutuskan rantai penularan yang terjadi dari perambah-perambah hutan yang mengerjakan kayu di hutan itu mereka pemasuk malaria untuk kita di kabupaten Teluk Bintuni sehingga terjadi peningkatan kasus malaria.
Kemudian pekerja musiman yaitu mereka yang kerja jalan, kerja jembatan kita dari kesehatan tidak bisa mengatasi itu sendiri tetapi kita minta bantuan dari Dinas PUPR, Dinas Kehutanan untuk kita sama-sama bagaimana mengatasi malaria dengan memutuskan mata rantai penularan penyebab malaria,” papar Mobilala.
Mobilala juga bersyukur karena banyak teman-teman lintas sektor yang ikut membantu pihaknya maka dirinya berharap di tahun 2023 kabupaten Teluk Bintuni bebas malaria.
“Kalau kita betul-betul mau menjaga supaya mata ratai malaria kita putuskan maka harus ada peraturan bupati atau peraturan daerah (Perda) khusus untuk penanganan malaria.
Pada tahun 2022 ini ada 10 distrik yang sudah bebas malaria dan sekarang lagi gencar diupayakan 14 distrik juga bebabas malaria pada tahun 2023 sehingga kita sudah bisa bebas malaria di tahun 2023.
Jadi memang sangat perlu ada peratuan bupati agar setiap orang yang mau masuk ke Bintuni kita perketat untuk pemeriksaan.
Seperti kita lihat di BP Tangguh kalau orang mau masuk ke LNG kita harus periksa cepat 15 menit kalau positif orang tersebut harus tinggal dulu di situ untuk pengobatan setelah malaria tidak ada baru bisa masuk.
Kalau ada peraturan Bupati berarti tidak hanya orang kesehatan saja yang berupaya memutus mata rantai malaria tetapi semua pihak bisa juga melakukan pencegahan malaria agar jangan sampai masyarakat kita di Teluk Bintuni ini tertular,” paparnya.
Franky Mobilala juga mencontohkan dirinya sendiri sudah 15 tahun terakhir tidak pernah terkena malaria. Artinya kita terus berusaha parasit yang ada di tubuh nyamuk dan tubuh manusia itu hilang.
Ketika nyamuk anopeles yang umurnya hanya sampai 3 minggu mengigit manusia sampai nyamuk tersebut mati lalu nyamuk baru gigit lagi sampai nyamuk mati itu tidak ada parasit.
Jadi parasit ditubuh nyamuk habis atau tidak ada dan juga di tubuh manusia juga tidak ada parasit. Meskipun nyamuk anopeles ada tetapi tidak ada malaria. Kita bisa sebut anopeles tanpa malaria jadi sudah tidak ada parasitnya,” terangnya.
Kadin kesehatan itu juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu provinsi Papua melakukan vidio conference untuk mengatasi malaria di provinsi Papua salah satu yang diundang adalah Sekda Papua Barat.
Lalu Bapak Sekda Papua Barat menghubungi saya selaku Kepala Dinas Kesehatan untuk mewakili beliau berbagi pengalaman untuk teman-teman kita di Provinsi Papua bagaimana mengatasi malaria.
Kemudian saya dari Bintuni menawarkan inovasi EDAT Teluk Bintuni karena telah terbukti mempercepat penurunan kasus malaria.
Lalu saya menginformasikan kepada mereka bahwa dulu kasus penyakit malaria tertinggi itu ada di kabupaten Teluk Bintuni.
Dimana dari 10 penyakit terbesar yang ada di Bintuni penyakit malaria berada di urutan pertama tetapi sekarang dari 10 penyakit terbesar yang ada di Bintuni malaria sudah tidak ada didalam urutan tersebut.
Saya katakan ke mereka bisa pergi cek di rumah sakit saat ini di rumah sakit Bintuni sudah tidak ada pasien yang dirawat karena sakit malaria.
Kami berbagi pengalaman kepada mereka dan mereka sangat antusias untuk belajar di Bintuni. Dan saya katakan kepada mereka bahwa kami Teluk Bintuni siap untuk membantu teman-teman di Provinsi Papua jika mereka meminta kami untuk membantu mereka mengatasi malaria di sana maka kami siap menawarkan inovasi EDAT Malaria.
Dimana yang pernah belajar inovasi EDAT Malaria di Bintuni yaitu dari kabupaten Timika, Jayapura, serta kabupaten Mappi.
Kita berbagi dengan mereka agar kita mampu mengeliminasi malaria di tanah Papua dimana kita sudah membuktikan dengan inovasi EDAT kita mendapat penghargaan Internasional dari PBB pada tahun 2018 di Maroko.
Dimana dari sekitar 700 lebih negara di dunia yang ikut inovasi EDAT Malaria Teluk Bintuni terpilih sebagai juara,” tuturnya. (01-IP)
About Post Author
