Views: 146
Teluk Bintuni Siap Jadi Kabupaten Pertama di Papua Barat yang Rampungkan Syarat Salur Dana Otsus
Laporan: MA | KADATE – Inspirasi Papua
BINTUNI — Di tengah berbagai tantangan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat, secercah optimisme muncul dari ujung barat daya Papua: Kabupaten Teluk Bintuni melaju lebih cepat dibanding daerah lain dalam menyiapkan seluruh syarat penyaluran dana Otsus tahun anggaran 2025.
Hampir semua kabupaten dan kota di Papua Barat hingga kini belum dapat menerima dana Otsus, karena belum menuntaskan tahapan krusial: penginputan Rencana Anggaran Program (RAP) ke dalam sistem aplikasi pemerintah. Namun berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni.
“Untuk di Kabupaten Teluk Bintuni, dana Otsus 1 persen, 1,25 persen, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sudah kami selesaikan penginputan RAP-nya,” ujar Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Teluk Bintuni, Rifaldhi Kwando, S.STP, MAP, saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Bappelitbangda, Jumat (4/7/2025).
Berlokasi di Kompleks Pemerintahan Kantor Bupati Teluk Bintuni, SP-3 Manimeri, Rifaldhi berbicara santai namun penuh keyakinan. Di balik wajah muda dan penuh semangat, ia memimpin langsung proses teknis yang menjadi kunci utama pencairan dana Otsus tersebut.
“Kami juga telah melakukan asistensi dan verifikasi baik terkait RAP maupun pada aplikasi SIPD,” lanjutnya, merujuk pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas belanja daerah saat ini.
Berjalan di Depan, Demi Kepentingan Rakyat
Dana Otsus merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan di Papua Barat. Dengan sumber utama dari skema 1 persen dan 1,25 persen dana alokasi nasional, ditambah DTI serta DBH (Dana Bagi Hasil) Otsus, kucuran ini menjadi harapan besar bagi perbaikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.
“Untuk tambahan DBH Otsus, kami juga telah selesaikan asistensinya. Jadi kami tidak hanya kejar syarat teknis, tapi benar-benar memastikan semuanya sesuai dengan regulasi,” ungkap Rifaldhi.
Ia menyebut bahwa salah satu prasyarat utama agar dana dapat disalurkan dari pemerintah pusat adalah sinkronisasi antara dokumen RAP dan sistem informasi digital pemerintah seperti SIKD dan SIPD. Dalam hal ini, Teluk Bintuni kembali unggul.
“Target kami, minggu depan semua syarat salur sudah selesai. Kalau tidak ada kendala, Teluk Bintuni akan menjadi kabupaten pertama di Papua Barat yang memenuhi seluruh syarat salur dana Otsus,” tegasnya, menyiratkan semangat kolaborasi lintas dinas yang telah bekerja keras dalam beberapa pekan terakhir.
Di Balik Angka, Ada Harapan
Bukan semata mengejar angka dan sistem. Lebih dari itu, Rifaldhi dan timnya menyadari bahwa setiap rupiah dari dana Otsus adalah hak rakyat. Ia menegaskan pentingnya akurasi dan kepatuhan terhadap aturan agar tidak ada hambatan di kemudian hari.
“Kami tidak mau terburu-buru tapi salah. Dana ini milik masyarakat, dan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dengan nada rendah hati, Rifaldhi tak lupa menyebut dukungan dari pimpinan daerah dan sinergi antarinstansi sebagai kunci keberhasilan percepatan ini. “Kami hanya bagian dari tim besar. Ini kerja bersama,” tutupnya.
Di balik kisah teknokratis ini, ada cerita tentang dedikasi, kejelian, dan niat baik. Ketika banyak daerah masih berjibaku dengan pemenuhan teknis, Teluk Bintuni diam-diam menunjukkan bahwa profesionalisme dan pelayanan publik bisa berjalan beriringan — bahkan di ujung timur nusantara.
Semoga langkah cepat Teluk Bintuni membuka jalan agar manfaat Otsus segera sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkannya. ***
Versi berita dalam bahasa Inggris:
Teluk Bintuni Set to Become the First Regency in West Papua to Fulfill All Requirements for Special Autonomy Fund Disbursement
Report: MA | KADATE – Inspirasi Papua
BINTUNI — Amidst various challenges in managing Special Autonomy (Otsus) funds across West Papua Province, a ray of optimism shines from the southwest tip of Papua: Teluk Bintuni Regency is progressing faster than other regions in fulfilling all the requirements for the 2025 fiscal year Otsus fund disbursement.
While nearly all regencies and cities in West Papua have yet to receive the Otsus funds due to incomplete submission of the crucial Budget Revenue and Expenditure Plan (RAP) into the government’s digital system, the story is different in Teluk Bintuni.
“For Teluk Bintuni Regency, we have completed the RAP input for the 1 percent and 1.25 percent Otsus funds, as well as the Special Infrastructure Fund (DTI),” said Rifaldhi Kwando, S.STP, MAP, Acting Head of the Regional Development Planning, Research and Development Agency (Bappelitbangda) of Teluk Bintuni, during an interview in his office at the Bappelitbangda office on Friday (July 4, 2025).
Located in the Government Complex of the Bupati’s Office, SP-3 Manimeri, Rifaldhi spoke in a relaxed yet confident manner. Behind his youthful and energetic demeanor, he personally leads the technical processes crucial for the disbursement of the Otsus funds.
“We’ve also completed the assistance and verification processes, both related to the RAP and within the SIPD application,” he added, referring to the Regional Government Information System that forms the foundation for transparency and accountability in regional spending.
Leading the Way for the People’s Benefit
The Otsus fund serves as a backbone for development financing in West Papua. Primarily sourced from the 1 percent and 1.25 percent allocations of national funds, along with the DTI and Revenue Sharing Funds (DBH) under the Otsus scheme, these funds carry great hope for improving essential services like education, health, and indigenous community empowerment.
“For the additional Otsus DBH, we have also completed the assistance process. So we’re not only chasing technical requirements but truly ensuring everything aligns with the regulations,” Rifaldhi explained.
He noted that one of the main prerequisites for fund disbursement from the central government is the synchronization between the RAP documents and digital government systems like SIKD and SIPD. In this regard, Teluk Bintuni once again leads the way.
“Our target is to have all disbursement requirements completed by next week. If all goes well, Teluk Bintuni will be the first regency in West Papua to meet all criteria for Otsus fund disbursement,” he stated, reflecting the spirit of inter-agency collaboration that has been diligently forged over recent weeks.
Beyond Numbers, There Is Hope
This is not merely a pursuit of numbers and systems. More than that, Rifaldhi and his team understand that every rupiah of the Otsus fund is the people’s right. He emphasized the importance of accuracy and regulatory compliance to prevent future obstacles.
“We don’t want to rush and make mistakes. This fund belongs to the people and must be accounted for,” he said.
With humility, Rifaldhi acknowledged the support from local leadership and inter-agency synergy as key to the accelerated progress. “We’re just one part of a bigger team. This is a collective effort,” he concluded.
Behind this technocratic tale lies a story of dedication, precision, and goodwill. While many regions are still grappling with technical requirements, Teluk Bintuni quietly shows that professionalism and public service can go hand in hand—even in the far eastern reaches of the archipelago.
May Teluk Bintuni’s swift progress pave the way for the Otsus benefits to soon reach the hands of those who need them most. ***
About Post Author
