Views: 204
Dari Hati Papua untuk Rakyatnya: BTM-CK Hadir dengan Aksi, Bukan Janji
Laporan: Tim Redaksi KADATE/Inspirasi Papua
JAYAPURA – Di tengah tantangan birokrasi yang masih kerap dinilai rumit dan tertutup, harapan akan pemerintahan yang bersih dan transparan di Papua kembali menguat menjelang Pilkada 2025. Isu keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik menjadi perhatian utama warga, terutama setelah data menunjukkan rendahnya indeks integritas birokrasi dan masih terbatasnya akses informasi pemerintahan.
Papua saat ini mencatat tingkat keterbukaan informasi hanya 63,63%, dan indeks integritas birokrasi menyentuh angka mengkhawatirkan: 6,67%. Bagi sebagian orang, angka ini mungkin hanya statistik. Namun bagi Mama Martha di Kampung Skow atau Yonas, anak muda pencari kerja di Abepura, ini adalah kenyataan yang dirasakan setiap kali mereka berurusan dengan pemerintahan: lambat, mahal, dan seringkali membingungkan.
Masalah ini mengemuka dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Rabu (30/7/2025). Salah satu nama yang menarik perhatian malam itu adalah Benhur Tomi Mano — atau akrab disapa BTM — calon gubernur nomor urut 1, yang tampil lugas membahas isu transparansi dan layanan publik.
“Kalau Tuhan Yesus mengizinkan saya menjadi Gubernur Papua dan rakyat menyetujuinya, maka langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan APBD Provinsi Papua dikelola secara transparan,” ucap BTM dalam debat, dengan nada suara tegas namun penuh keyakinan.
Ia menyampaikan rencana konkret: memperkuat pengawasan anggaran melalui kolaborasi dengan Inspektorat, BPK, hingga KPK. BTM percaya, dengan pengawasan yang tepat, uang rakyat akan benar-benar kembali untuk rakyat — bukan menguap di tengah jalan.
Namun komitmen BTM tak berhenti pada janji pengawasan saja. Ia membawa visi tentang pelayanan publik yang mudah, cepat, dan dekat dengan rakyat.
“Kami akan bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang benar-benar bekerja. Targetnya, masyarakat bisa urus izin hanya dalam satu jam, bahkan 30 menit,” ungkapnya. Pernyataan ini mengundang tepuk tangan dari hadirin, terutama mereka yang pernah menghabiskan hari-hari hanya untuk satu surat izin kecil.
BTM pun menyinggung rencana besar lainnya: digitalisasi layanan publik. Dalam visinya, masyarakat di kampung-kampung terpencil pun bisa mengakses layanan pemerintahan cukup dari rumah.
“Tak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor dinas. Cukup dari rumah, masyarakat bisa urus SIUP, IMB, atau izin lainnya dengan biaya murah dan waktu efisien,” kata BTM dengan mata yang tampak berbinar.
Ia tahu, digitalisasi bukan hanya soal aplikasi atau internet cepat. Ini soal kepercayaan — bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan dilayani.
Lebih dari itu, BTM juga menaruh perhatian pada kemudahan layanan dasar seperti administrasi kependudukan. Ia ingin layanan seperti perekaman e-KTP bisa dilakukan langsung di tingkat kecamatan, sehingga Mama-Mama di pelosok tak harus naik perahu atau mobil ratusan kilometer hanya untuk mengurus identitas.
Janji-janji itu mungkin terdengar ideal. Tapi bagi warga Papua yang sudah lama berharap pada perubahan nyata, tawaran ini terasa seperti cahaya kecil di ujung lorong birokrasi yang gelap.
Sebagaimana disampaikan oleh BTM, semua ini akan membutuhkan kerja sama lintas sektor: dari kabupaten hingga kota, dari petugas pelayanan sampai pimpinan daerah.
Di tahun politik seperti sekarang, janji bisa datang dari mana saja. Namun, publik berharap kali ini janji tak hanya sebatas retorika panggung. Masyarakat Papua — dari pegunungan hingga pesisir — ingin merasakan layanan yang manusiawi, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
Jika nanti pemimpin baru mampu mengubah wajah pelayanan publik Papua, maka harapan yang dulu samar bisa menjadi nyata. Bukan hanya sekadar angka statistik di laporan tahunan, tapi perubahan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Dari Mama Martha, Yonas, hingga ribuan wajah lainnya yang menantikan Papua yang lebih terang. ***
