Views: 32
Perkuat BUMDes di Wilayah Operasi, Genting Oil Kasuri Dorong Sinergi Pembangunan Ekonomi Desa
Laporan: Tim Redaksi MA | KADATE – Inspirasi Papua
BINTUNI, 11 Juli 2025 — Upaya penguatan kelembagaan ekonomi desa kembali mendapat perhatian serius. Kali ini, Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL) menggandeng Yayasan Syena Ahoro Papua (SAPA Foundation) untuk menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Kapasitas Kelembagaan BUMDes di Wilayah Operasi GOKPL, Rabu (9/7), di Aula Gereja Katolik Teluk Bintuni.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen sosial GOKPL dalam memenuhi kewajiban Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di bidang ekonomi. FGD ini dirancang sebagai forum awal untuk menjaring aspirasi, memetakan kebutuhan, serta menyusun langkah konkret dalam memperkuat kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kampung-kampung yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni, Dr. Drs. H. Haris Tahir Kaitam, M.Si, memberikan apresiasi atas inisiatif GOKPL. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya legalitas kelembagaan BUMDes sebelum berbicara soal pengembangan produk unggulan desa.
“Harapannya, setiap kampung nantinya punya produk unggulan masing-masing, one village one product. Tapi yang paling mendasar, BUMDes harus lebih dulu melengkapi legalitasnya,” tegasnya.
Sementara itu, dari pihak perusahaan, Comdev Lead Team GOKPL, Wahyu Rumagesan, menjelaskan bahwa FGD ini adalah langkah awal untuk menyusun arah kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Ini baru pemantik. Hasil diskusi ini akan kami jadikan bahan dalam merancang program pengembangan masyarakat yang menyentuh kebutuhan nyata di lapangan,” ungkap Wahyu.
Komitmen untuk mendampingi BUMDes tak hanya berhenti di diskusi. Ketua Yayasan SAPA, Wella Saroy, menegaskan pihaknya siap menggelar pelatihan-pelatihan lanjutan yang mencakup manajemen, literasi keuangan, digitalisasi, hingga pemasaran. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci suksesnya BUMDes.
“Keberhasilan BUMDes ditentukan oleh kerja sama erat antara masyarakat, pemerintah, dan mitra strategis. Kita perlu ekosistem yang kondusif dan akuntabel,” ujarnya.
Namun demikian, kritik konstruktif juga muncul dalam forum tersebut. Kepala Kampung Nusei, Melkianus Riantobi, menyoroti belum optimalnya penyerapan produk lokal oleh perusahaan.
“Kami ingin tahu kenapa produk kami belum diserap. Kalau ada kekurangan, tolong sampaikan. Kami siap benahi agar kualitasnya sesuai standar perusahaan,” pinta Melkianus.
Suara dari akar rumput itu mencerminkan semangat masyarakat yang ingin maju, namun butuh arah dan dukungan nyata dari pihak-pihak terkait. Diskusi hangat dan terbuka seperti ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada desa dan pembangunan berkelanjutan.
Pada akhirnya, BUMDes bukan sekadar lembaga ekonomi desa, melainkan motor penggerak kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing kampung. Dengan komitmen dan sinergi berkelanjutan, mimpi akan desa yang mandiri bukan sekadar wacana, tapi bisa menjadi kenyataan. ***
Berita versi dalam bahasa Inggris:
Strengthening Village-Owned Enterprises in the Operational Area, Genting Oil Kasuri Promotes Synergy in Village Economic Development
Report: Editorial Team MA | KADATE – Inspirasi Papua
BINTUNI, July 10, 2025 — Efforts to strengthen village economic institutions are once again receiving serious attention. This time, Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL) collaborated with the Syena Ahoro Papua Foundation (SAPA Foundation) to hold a Focus Group Discussion (FGD) themed Strengthening Institutional Capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the GOKPL Operational Area, on Wednesday (July 9) at the Teluk Bintuni Catholic Church Hall.
This activity is part of GOKPL’s social commitment to fulfilling its Environmental Impact Analysis (AMDAL) obligations through the Community Development Program (PPM) in the economic sector. The FGD was designed as an initial forum to gather aspirations, map out needs, and formulate concrete steps to strengthen the institutional framework of BUMDes in villages around the company’s operational area.
Serving as the main speaker, the Head of the Village Community Empowerment Office (DPMK) of Teluk Bintuni Regency, Dr. Drs. H. Haris Tahir Kaitam, M.Si, expressed his appreciation for GOKPL’s initiative. In his remarks, he emphasized the importance of legal recognition for BUMDes before discussing the development of village flagship products.
“Our hope is that every village will eventually have its own flagship product — one village, one product. But most importantly, BUMDes must first complete their legal documentation,” he stressed.
From the company’s side, GOKPL’s Community Development Lead Team representative, Wahyu Rumagesan, explained that the FGD is a starting point to draft more targeted development policies.
“This is just the spark. The results of this discussion will serve as material for designing community development programs that address real needs on the ground,” Wahyu explained.
The commitment to supporting BUMDes does not stop at discussions. Chair of the SAPA Foundation, Wella Saroy, emphasized that her organization is ready to hold follow-up training sessions on management, financial literacy, digitalization, and marketing. According to her, cross-sector collaboration is the key to BUMDes success.
“The success of BUMDes is determined by close cooperation between communities, the government, and strategic partners. We need a conducive and accountable ecosystem,” she said.
However, constructive criticism also emerged during the forum. The Head of Nusei Village, Melkianus Riantobi, highlighted the suboptimal absorption of local products by the company.
“We want to know why our products haven’t been taken up. If there are shortcomings, please tell us. We’re ready to make improvements so that the quality meets the company’s standards,” Melkianus requested.
This grassroots voice reflects a community spirit that is eager to progress, but still needs direction and tangible support from all relevant stakeholders. Open and dynamic discussions like this are expected to bridge efforts toward policies that favor village development and sustainability.
Ultimately, BUMDes are not merely village economic institutions, but the driving force for independence, welfare, and competitiveness. With ongoing commitment and synergy, the dream of self-sufficient villages is not just a discourse — it can become a reality. ***
