Tim Kajian Teluk Bintuni Akan Bersinergi Dengan Pemkab Sorong Bertemu TAPD PB Untuk Bahas Formula DBH Migas

Views: 2

BINTUNI, InspirasiPapua.id- Persoalan pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) otsus hingga kini belum juga menemukan nilai setiap daerah penghasil dan Kabupaten/ Kota non penghasil.

“Terkait hal itu Tim kajian Teluk Bintuni akan bersinergi dengan tim pemerintah Kabupaten Sorong untuk bertemu dengan TAPD Provinsi Papua Barat untuk membahas tentang forumula pembagian DBH Migas.

Kita sangat berharap formula yang akan diputuskan nanti

harus sesuai dengan proporsi setiap Kabupaten/Kota, karena setiap daerah mendapat bagian sesuai perannya masing-masing.

Saya berharap didukung oleh Pj Bupati Sorong dan tim sebagai daerah penghasil untuk cari formula yang pas, kita tidak rakus tetapi kita menginginkan bahwa semua hasil migas di Teluk Bintuni atau Sorong itu kami kuasai sepenuhnya dengan tidak melihat Kabupaten/Kota non penghasil tapi saya mengajak mari tempatkan daerah penghasil sesuai dengan proporsi yang pantas,” ujar Bupati Teluk Bintuni Ir.Petrus Kasihiw,MT dengan tegas  dalam pressrealisenya yang disampaikan Kabang Humas dan Protokoler Ongen Pattykawa, Sabtu (22/10/2022) kepada wartawan di Bintuni.

Bupati Kasihiw juga mengatakan bahwa formula pembagian DBH Migas tersebut harus dibicarakan lebih teknis antara Pemerintah daerah penghasil Migas dan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar sesuai proporsi.

“Bapak Pj Gubernur sudah memberikan kita waktu untuk bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi di Manokwari, kami dari Teluk Bintuni sudah ada tim kajian terdiri dari Universitas Papua, UGM kemudian beberapa pejabat penting Bintuni yang terlibat didalamnya

Dimana Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi harus mendapat anggaran DBH lebih atau sesuai dengan proporsinya dari Kabupaten/ Kota non penghasil.

Tujuannya agar mendorong pembangunan di Teluk Bintuni dan Sorong sehingga tidak terikat pada anggaran Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat, dengan anggaran yang cukup lebih ini dapat membangun daerah yang juga dari hasil kekayaan alam sendiri,” harap Bupati dua periode itu. (01,03-IP)

About Post Author