Dinas Pendidikan Dan Komisi V DPR PB Turun Tinjau Sapras Dan Ketersediaan Guru Di Bintuni

Views: 29

BINTUNI, InspirasiPapua.id- Dinas Pendidikan Papua Barat melalui Kepala Bidang (Kabid) SMA dan Pendidikan Khusus Timotius Kambu beserta Ketua Komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, SH, MH, Selasa (11/10/2022) mengunjungi beberapa satuan pendidikan tingkat atas di Bintuni untuk meninjau ketersediaan sarana pra sarana (Sapras) serta ketersediaan guru di satuan pendidikan tersebut.

Salah satu satuan pendidikan yang dikunjungi Kabid SMA dan Pendidikan Khusus Timotius Kambu dan Ketua Komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun yaitu SMA Negeri 1 Bintuni di Kilometer V distrik Bintuni.

Kabid SMA dan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Timotius Kambu didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Wilayah I George T.G, Gaspersz bersama Ketua Komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, SH, MH.

Pada saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/10/2022) usai dirinya melakukan pertemuan atau audens dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Alex Hendrik Hattu dan Ketua Komitte SMA Negeri 1 Bintuni Decky Asmuruf mengatakan bahwa dirinya berkunjung ke Bintuni merupakan kunjungan biasa untuk melihat sarana dan prasarana (Sapras) dan ketersediaan guru di Bintuni untuk diusulkan pada anggaran APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2023.

“Salah satu SMA di Bintuni yang kami kunjungi adalah SMA Negeri 1 Bintuni yang merupakan SMA unggulan dan menjadi sekolah favorit bagi anak-anak Bintuni yang akan melanjutkan ke sekolah tingkat atas.

Sekolah yang memiliki jumlah siswa dan siswi cukup banyak yaitu ada sekitar 700 lebih dengan rasio siswa dan siswi dengan ketersediaan guru yang ada di sekolah ini belum mencukupi.

Dimana ada perubahan paradigma terutama menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar maka perlu dukungan dan sinergitas guru yang cukup.

Selanjutnya ketersediaan sarana dan pra sarana (Sapras) di SMA Negeri 1 Bintuni untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah ini.

Dimana dari informasi yang kami terima dari kepala Sekolah SMA Ngeri 1 bahwa mereka memerlukan Aula. Sehingga ketersediaan Aula ini perlu diadakan.

Kenapa Aula ini sangat diperlukan?. Karena proses belajar mengajar kedepan di sekolah tersebut diharapkan menjadi tempat yang nyaman bagi siswa-siswi sekolah ini dalam rangka untuk pengembangan  diri, sikap serta karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut,” ungkapnya.

Kabid SMA dan Pendidikan Khusus itu juga menyebutkan bahwa khusus untuk peralatan praktek di laboratoium sekolah yang ada di sekolah ini belum terisi. Oleh karena itu perlu disiapkan supaya ini menjadi media anak-anak belajar kedepan.

“Kemudian ruang belajar yang ada di SMA Ngeri 1 Bintuni juga tidak mencukupi dimana rasio siswa dengan jumlah ruang belajar yang tersedia belum terpenuhi serta masih kurang.

Sehingga itu menjadi perjuangan kita bersama meyiapkan itu kedepan. Sehingga diharapkan pada tahun 2023 minimal kita bisa penuhi apa yang dibutuhkan di sekolah tersebut.

Terkait hal itu kami berharap kepala sekolah dan jajaran guru di SMA Negeri 1 Bintuni ini  dapat bersinergi dengan masyarakat serta Komite Sekolah dan sebagainya untuk bersama-sama dengan kami Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

Untuk melihat apa yang perlu untuk kita benahi kedepan untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Bintuni sebagai SMA unggulan yang bisa menjawab kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Teluk Bintuni dalam menjawab tantangan  pembangunan di daerah ini,” paparnya.

Utusan Dinas Pendidikan Papua Barat itu juga menjelaskan bahwa minat anak-anak Bintuni untuk masuk di SMA Negeri 1 cukup tinggi. Sehingga itu juga membutuhkan Sarpras yang cukup maupun ketersediaan guru yang juga cukup dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah tersebut.

“Dan selama berada di Bintuni sudah ada 3 (tiga) SLTA yang kita  kunjungi. Serta melakukan pertemuan atau rapat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MMKS) Kabupaten Teluk Bintuni yang diketuai Kepala SMA  Negeri 1 Bintuni serta juga dihadiri beberapa kepala sekolah dari luar kota Bintuni.

Dalam rapat MKKS itu banyak hal yang kita peroleh dan bicarakan serta informasi tentang situasi yang mereka hadapi di sekolah saat ini. Serta ada hal-hal yang mereka sampaikan dan itu sudah kami catat sebagai bahan evaluasi bagi kami Dinas Pendidikan untuk mengambil kebijakan kedepan,” tuturnya.

Timotius juga menambahkan bahwa kedepan sebelum pihaknya melakukan penyusunan anggaran APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 juga akan mengunjungi beberapa SMA yang ada di kabupaten Teluk Bintuni ini untuk kita melihat dari dekat kondisi riil dari satuan pendidikan yang ada di daerah ini.

“Jumlah SMA yang ada di Bintuni yaitu ada 17 satuan pendidikan dimana ada 6 (enam) di dalam kota Bintuni dan 11 di daerah pesisir dan pegunungan,” sebutnya.

Ditempat yang sama Ketua Komisi V DPR Papua Barat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesra Syamsudin Seknun, SH, MH kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya memberikan apresiasi kepada Kepala Bidang SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Barat yang melakukan kunjungan kerja ke Bintuni sesuai harapan guru dan kepala sekolah yang ada di Bintuni.

“Ada beberapa hal yang sudah kami komunikasikan dengan Kabid SMA dan Pendidikan Khusus dan ini hal yang luar biasa karena dengan tingkat kesibukan beliau di 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Papua Barat.

Beliau memutuskan untuk mengunjungi kabupaten Teluk Bintuni yang pertama dan ini menjadi catatan tersendiri bagi saya sebagai anggota DPR Papua Barat dari Dapil V lebih khusus kabupaten Teluk Bintuni.

Saya sebagai Ketua Komisi V DPR Papua Barat memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan beliau selama berada di Bintuni,” ungkap Syamsudin Seknun.

Ketua Komisi V DPR Papua Barat itu juga menuturkan bahwa dirinya telah mendampingi Kabid SMA dan Pendidikan Khusus ketika berkunjung ke  beberapa sekolah di Bintuni.

“Dimana masukan dan saran  dari guru-guru serta kepala sekolah itu menjadi catatan dan kami akan berjuang bersama-sama dan bersinergi dalam Komisi di DPR Papua Barat sehingga target dan pencapaian pendidikan demi kemajuan sumber daya manusia di Papua Barat dapat tercapai,” ujarnya.

Anggota DPR Papua Barat dari Dapil V itu juga menambahkan bahwa sesuai mekanisme pembahasan anggaran nanti akan diusulkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan tentunya dalam perjalanannya kami bersama-sama akan mengawal usulan-usulan tersebut.

Sehingga ini menjadi beban moril bagi saya untuk melakukan pengawasan sehingga apa yang menjadi harapan guru-guru SMA dan SMK yang ada di Bintuni bisa dikawal dalam anggaran APBD Provinsi Papua Barat di Tahun 2023 itu bisa masuk dalam DPA Dinas Pendidikan provinsi,” pungkasnya. (01-IP)

About Post Author