Views: 111
“Gas Sudah Diambil, Mengapa Rumahnya Baja Ringan?” Suara Weriagar Menagih Komitmen BP Tangguh
BINTUNI, PAPUA BARAT, inspirasipapua.id – Penolakan terhadap rencana pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak operasional BP Tangguh di Distrik Weriagar terus meluas. Setelah sebelumnya disuarakan oleh lembaga adat, kini tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat ikut angkat bicara. Mereka mempertanyakan pilihan material bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi geografis Weriagar maupun komitmen yang pernah disepakati bersama masyarakat.
Bagi warga, persoalannya bukan sekedar rumah. Yang dipersoalkan adalah apakah program tersebut benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, atau hanya mengikuti pertimbangan teknis dan efisiensi.
Tokoh Agama Distrik Weriagar, Idris Bauw, mengatakan dirinya hingga kini belum pernah menerima rumah dari program BP Tangguh, meski termasuk masyarakat yang terdampak langsung aktivitas produksi migas.
Ia menolak penggunaan konstruksi baja ringan dan atap asbes sebagai material utama pembangunan rumah.
“Kami dengan tegas menolak rumah yang menggunakan baja ringan dan asbes. Rumah yang kami inginkan adalah rumah yang dibangun menggunakan kayu besi karena kuat, tahan lama, dan bahan bakunya tersedia di daerah kami,” kata Idris, Kamis (9/7/2026).
Menurut Idris, Weriagar merupakan wilayah yang jauh dari pusat distribusi material bangunan. Bila suatu saat rangka baja ringan mengalami kerusakan, masyarakat akan kesulitan memperoleh penggantinya. Kondisi itu dinilai justru akan membebani warga.
Lebih dari itu, ia menilai rumah berbahan kayu besi jauh lebih sesuai dengan karakter wilayah pesisir dan rawa di Teluk Bintuni. Selain telah digunakan secara turun-temurun, material tersebut mudah diperoleh dan dapat diperbaiki sendiri oleh masyarakat.
“Jangan bodohi masyarakat dengan menawarkan rumah yang kualitasnya tidak sesuai dengan kondisi daerah kami. Gas kami sudah diambil, jangan lagi masyarakat diberikan rumah yang cepat rusak. Kami ingin rumah yang benar-benar kuat dan bisa digunakan hingga puluhan tahun,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Tokoh Masyarakat Distrik Weriagar, Arnoldus Bauw. Ia juga mengaku belum memperoleh rumah dari program tersebut dan menilai penggunaan baja ringan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Jika nanti rusak, masyarakat harus mencari material dari kota yang jaraknya sangat jauh. Itu tentu akan menyulitkan kami,” katanya.
Menurut Arnoldus, Teluk Bintuni memiliki sumber daya kayu besi yang selama ini dikenal kuat dan tahan lama. Karena itu, ia mempertanyakan alasan penggunaan material yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi lokal.
Di balik penolakan itu, terselip tuntutan yang lebih besar. Arnoldus menilai BP Tangguh perlu kembali membuka dokumen kesepakatan yang pernah dibangun bersama masyarakat adat, khususnya dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tahun 2014.
“BP Tangguh tidak komitmen dengan Amdal tahun 2014 yang telah disepakati oleh masyarakat adat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah daftar keberatan masyarakat Weriagar terhadap rencana pembangunan rumah. Sebelumnya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Weriagar juga telah menyampaikan penolakan serupa.
Bagi masyarakat, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan industri migas. Karena itu, mereka berharap BP Tangguh tidak hanya membangun rumah, tetapi juga mendengarkan suara warga yang akan menempatinya.
Kini, harapan masyarakat tertuju pada evaluasi menyeluruh terhadap spesifikasi pembangunan rumah tersebut. Warga meminta BP Tangguh membuka ruang dialog dan memastikan setiap keputusan benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat lokal, bukan semata pertimbangan efisiensi proyek. Dengan demikian, program yang digagas sebagai bentuk tanggung jawab sosial itu dapat menghadirkan manfaat jangka panjang sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat adat terhadap komitmen perusahaan.
***(Tim/red/MA/inspirasipapua.id)***











