Views: 0
BINTUNI, InspirasiPapua.id– Beberapa warga masyarakat Distrik Meyado melakukan pemalangan Kantor Distrik Meyado, menyebabkan aktivitas pemerintahan distrik Meyado tidak berjalan.
Kepala Distrik Meyado Itti Mangiri, SH ketika dikonfirmasi pada hari itu oleh wartawan media ini terkait pemalangan Kantor Distrik yang dipimpinnya itu lewat telepon seluler membenarkan adanya pemalangan Kantor Distrik Meyado.
Dirinya mengatakan bahwa pemalangan itu dilakukan salah satu Kepala Seksi Distrik Meyado yang tak lain adalah stafnya sendiri. “Hal itu dilakukan kepala seksi tersebut sebab saat dia menanyakan tentang pengadaan motor KLX kepada bendahara agak kasar kepadanya lalu Kantor Distrik dia palang kata Kepala Seksi itu ketika saya menghubunginya ,” ungkap Mangiri.
Kepala Distrik Meyado itu mengatakan bahwa awal persoalan itu terjadi diamana kepala seksi itu mau meminta motor pengadaan distrik Meyado untuk dia pakai.
“Namun motor pengadaan cuma satu yang akan digunakan untuk pelayanan umum distrik maka dia tidak diberikan motor.
Mulanya kita rencanakan untuk pengadaan motor KLX dua unit untuk motor dinas tetapi dananya tidak cukup karena dipotong untuk biaya Covid-19.
Maka kami lakukan pengadaan satu unit motor KLX saja untuk digunakan pelayanan umum di kantor distrik Meyado. Sedangkan kepala seksi menginginkan motor tersebut.
Sementara kepala seksi itu sudah memiliki motor dinas. Dan menurut aturan seorang pegawai tidak boleh memiliki dua kendaraan dinas,” sebut Mangiri.
Dimana motor yang diinginkan kepala seksi itu sudah dibawa naik ke Meyado oleh kepala seksi lainnya dan sudah diamankan di sana. Dan kami baru mau rapatkan motor KLX itu mau digunakan untuk apa?,” ungkap Mangiri.
Disinggung soal beberapa point lain yang menjadi tuntutan masyarakat yang ikut palang kantor distrik Meyado. Kepala Distrik Itti Mangiri memberikan bantahan kalau dirinya disebut tidak pernah berada di Meyado atau berada di kantor distrik Meyado.
“Saya ini baru dari Meyado dan soal keterbukaan anggaran saya sangat terbuka,” kata Mangiri.
Kemudian soal tuntutan pembayaran lahan Kantor Distrik Meyado, kata Mangiri bahwa memang itu baru dibayarkan 50 persen yaitu Rp. 100 juta.
“Dan Rp. 100 juta sisanya lagi masih kita upayakan.
Dimana kita sudah minta ke Dinas Pertanahan Teluk Bintuni untuk menganggarkan itu. Tetapi sampai saat ini kita belum tahu prosesnya sudah sampai dimana?. Dan saya akan segera mengecek itu di dinas pertanahan,” tutur Mangiri.
Untuk mengetahui perkembangan dan situasi di distrik Meyado, pasca pemalangan Kantor Distrik Meyado.
Kepala Distrik Itti Mangiri pada hari itu juga kembali ke wilayah pemerintahannya di distrik Meyado.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun oleh media ini bahwa pemalangan Kantor Meyado terjadi akibat adanya beberapa point tuntutan masyarakat.
Diantaranya yaitu Kepala Distrik Meyado selama ini tidak betah berada ditempat tugas, sebagai PNS di Distrik Meyado meminta salinan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) distrik Meyado.
Masyarakat juga meminta (menuntut) agar Kepala Distrik Meyado segera memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran selama 10 tahun, masyarakat kampung Meyado meminta kepada pemerintah untuk membayar tanah adat lokasi kantor distrik Meyado yang masih tersisa Rp. 100 juta.
Dari keempat point tuntutan itu tersebut apabila tidak dipenuhi maka palang tidak akan dibuka. (01-IP)
