Dana BLT Ekstrim Dari Provinsi PB Terlambat, Pemkab TB Salukan Dana BLT Dari APBD Lebih Dulu

Kepala Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Agus Wiratno, SE. IP-IST
Bagikan berita ini

Visits: 0

BINTUNI, InspirasiPapua.idDana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ekstrim yang diperuntukkan untuk kabupaten Teluk Bintuni pada 5 distrik yang dikategorikan memilki kondisi kemiskinan ekstrim dengan sumber dana berasal dari dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat pencairannya agak terlambat di bulan Desember tahun 2021.

“Hal itu disebabkan transferan dari provinsi Papua Barat per keluarga penerima manfaat (KPM) Rp.200 ribu mengalami keterlambatan.

Dimana sampai sekarang pihak provinsi Papua Barat belum menyalurkan dana tersebut menyebabkan penyaluran dana BLT tersebut terlambat.

Oleh karena itu untuk mengurangi keekstriman di 5 distrik tersebut pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni lebih dulu menyalurkan dana BLT tersebut yang sumbernya berasal dari dana APBD Kabupaten Teluk Bintuni,” ungkap Kepala Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan  Kampung Agus Wiratno, SE, Senin (17/01/2022).

Pada saat ditemui media ini di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Dinas PMK) Kabupaten Teluk Bintuni di Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupupaten Teluk Bintuni di Bumi Saniari Sp-3 distrik Manimeri.

Kepala Bidang (Kabid) Administrasi PMK itu juga menyebutkan bahwa untuk 5 distrik daerah ekstrim di Teluk Bintuni yang sudah mendapatkan dana BLT ekstrim dan dana desa di kampung-kampung di wilayah Teluk Bintuni per KPM masing-masing menerima uang sebesar Rp. 600 ribu.

“Dana BLT tersebut dirapel untuk KPM dari bulan Oktober, November serta Desember 2021 dengan jumlahnya Rp. 600 ribu.

Sementara untuk penyaluran dana BLT tahun 2022 ini kita masih menunggu BLT dana desa. Sebenarnya pada pertengahan bulan ini kita bisa ajukan namun saat ini kita masih menunggu persyaratan dari kampung-kampung.

Untuk dana BLT ekstrim Pemkab Teluk Bintuni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni sudah menyalurkan dana BLT tersebut ke 5 distrik yang dianggap ekstrim yaitu distrik Fafurwar pada kampung  Maryedi dan Reindom, distrik Masyeta pada kampung Kali Biru dan Mustofu.

Kemudian juga di distrik Merdey pada kampung  Merdey, Meyom, Anejrom, serta kampung Mayerga serta distrik  Moskona Timur pada kampung Mesna, Igomu serta Sumui dan distrik  Moskona Utara pada kampung Inofina, Mosu serta kampung Merestim,” terang Agus Wiratno.

Agus juga menegaskan bahwa 5 distrik tersebut dikategorikan masuk dalam kemiskinan ekstrim oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Karena terputusnya akses jadi kita bertemu di titik tengah dimana orang kampung jalan tiga jam untuk mencapai tempat tersebut.

“Sedangkan kita juga jalan tiga jam karena kampungnya jauh-jauh, namanya ekstrim tentunya letaknya  jauh-jauh.

Kalau distrik Merdey dan Fafurwar itu gampang dijangkau. Tetapi distrik Moskona Timur dan Moskona Utara itu rintangannya cukup besar dimana dari kampung Merenafa ke Mesna jalan kaki empat jam serta dari kampung ujung Biscoop ke kampung Igomu Moskono Timur ditempuh dengan berjalan kaki selama tujuh jam,” paparnya.

Sementara itu Agus juga mengatakan bahwa daerah itu dikatakan ekstrim atau miskin menurut BPS disebabkan pendapatan dari masyarakat di 5 distrik tersebut tidak sampai Rp. 700 ribu per bulan.

“Hal itu dihitung apa yang dikonsumsi oleh masyarakat di sana dalam satu hari dikalikan dengan satu bulan pendapatan dari keluarga mereka itu kurang dari Rp. 700 ribu.

Jadi daerah Moskona Timur dan Moskona Utara itu wajar disebut miskin ekstrim karena belum dijangkau transportasi darat serta disana juga tidak ada kios.

Kemudian kampung-kampung di sana juga berjauhan dengan Ibukota Distrik.

Apa yang dikonsumsi satu hari dikalikan satu bulan pendapatan itu kurang sekali dan tidak sama dengan di kota. Di sana makan apa adanya mungkin sayur-sayuran saja atau mungkin juga ubi-ubian saja,”  sebutnya.

Sementara Kabid Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung itu juga menyebutkan bahwa sesuai dengan survey BPS menunjukkan bagi masyarakat dikatakan tidak miskin ektrim apabila memiliki pendapatan di atas Rp.800 ribu.

“Sedangkan masyarakat di Moskona Timur dan Moskona Utara bukannya tidak ada pendapatan tetapi mereka masih menggantungkan dirinya dengan dana desa.

Sebab mereka di sana mau berjualan apa?. Memang masyarakat di sana hidup berkebun durian. Dan buah durian banyak tetapi tidak mungkin mereka pikul berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk dibawa ke ibu kota distrik atau ke ibu kota kabupaten di Kota Bintuni.

Sama halnya dengan hasil pertanian lainnya seperti kasbi atau ubi kayu juga tidak mungkin dipikul berhari-hari.

Gara-gara lima distrik tersebut termasuk ekstrim akhirnya dana BLT dana desa juga disalurkan pada bulan ke 15 sebab semua menganggarkan dana BLT tersebut pada bulan ke 15.

Penambahan di bulan Oktober, November dan Desember itu regulernya sudah pada tahap tiga maka dana desa dialihkan untuk penanggulangan untuk daerah yang masuk kategori kemiskinan ektrim itu.

Kalau Moskona Timur dan Utara jangkauannya sangat susah, Sedangkan kalau naik pesawat belum tentu setiap tiga bulan pesawat itu ada. Sedangkan kalau mau jalan kaki boleh tetapi mereka di sana sudah lama berada di kota sehingga belum tentu masyarakat mau jalan kaki,” ungkapnya.

Agus juga menambahkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga sudah melakukan upaya dari dana desa itu untuk ketahanan pangan  diberikan porsi 20 persen.

“Jadi apabila masyarakat bercocoktanam maka akan mendapat bayaran atau upah supaya keluarga mereka ada pendapatan.

Dana desa di tahun 2022 itu  disalurkan 20 persen untuk ketahanan pangan dan pertanian.

Dimana untuk daerah pesisir untuk perikanan dan untuk daerah gunung untuk ketahanan pangan dan tahun ini kita akan susun RAB-nya.

Dan ini juga sudah didukung oleh Kementerian Pedesaan dengan membuat satelit yang bagus agar kita dapat mempromosikan kekayaan alam dan potensi wisata. Dan mungkin buah merah bisa dipromosikan sebagai produk unggulan.

Jadi nanti kita akan buat Badan Usaha Milik Desa (Bumdesnya) dan akan dibangun jaringannya supaya orang dapat mengenal daerah itu. Dan hal tersebut merupakan program dari Kementerian Pedesaan,” pungkas Agus. (02-IP)

About Post Author

banner x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *