Views: 1
BINTUNI, InspirasiPapua.id– Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni yang kegiatannya cukup tinggi bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mendapatkan tambahan anggaran dari Pagu awal yang dirasa kurang oleh OPD-OPD tersebut. Seperti OPD Dinas Dukcapil, RSUD Bintuni, UPTD AMB serta Bapenda.
“Ada beberapa OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas mereka dalam rangka pelayanan kepada masyarakat salah satunya Dinas Dukcapil Teluk Bintuni.
Itu sudah menyampaikan saran dan masukan dalam rangka usulan tambahan anggaran,” ungkap Plt. Sekda Teluk Bintuni Drs. Frans Nicolas Awak, Sabtu (19/02/2022) kepada media ini saat dikonfirmasi di Bintuni.
Plt. Sekda Teluk Bintuni juga menjelaskan bahwa pelayanan Dinas Dukcapil pada beberapa waktu lalu sudah tidak mendapatkan dana DAK dan dalam perjalanannya dana DAK ini tidak bisa berjalan setiap tahun.
“Dimana kabupaten/kota urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari dana DAK dari pusat mereka lepas pelan-pelan ke daerah.
Termasuk Dinas Dukcapil dana urusan pelayanan mereka kepada masyarakat yang bersumber dari dana DAK ini sudah dihentikan.
Dan surat dari Kementrian sudah turun yang ditujukan kepada Pemkab Teluk Bintuni yang isinya kalau bisa pemerintah daerah siap untuk mengalokasikan anggaran untuk pelayanan Dukcapil.
Kemudikan pihak Dukcapil sudah menyampaikan surat tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum lama ini.
Kemudian TAPD sudah mendiskusikannya lalu menindaklanjutinya dengan mengkomunikasikan hal itu kepada Bupati.
Dan Bupati sudah menyetujui usulan dari Dinas Dukcapil yaitu beberapa kegiatan mendapatkan perhatian tambahan anggaran terutama pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan urusan Dukcapil.
Jadi Pagu awal mereka ada tambahan serta hutang-hutang mereka juga sudah terbayarkan atau sudah ditindaklanjuti.
Apa yang Dinas Dukcapil telah sampaikan pada pembagian Pagu pertama memang kurang. Dan setelah TAPD komunikasikan itu kepada Bupati. Bupati sudah merasionalkan anggaran Dinas Dukcapil dan sudah ditambahkan dari Pagu dana awal,” terang Awak.
Frans Awak juga menambahkan bahwa ada beberapa OPD lainnya yang kegiatannya juga langsung bersentuhan dengan masyarakat cukup tinggi seperti Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) yang sempat menghentikan pelayanan karena anggaran mereka tidak terkaper itu akhirnya Pagu anggaran mereka juga ditambahkan sehingga AMB tetap beroperasi.
“Kemudian RSUD yang juga berhubungan langsung dengan masyarakat anggarannya juga sudah kita tambahkan termasuk Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda,” tutup Awak. (01-IP)
