Views: 27
“SPPG Indayana Bintuni Bantah Isu MBG, Klaim Tak Pernah Terima Laporan Resmi dari Sekolah”
BINTUNI, PAPUA BARAT, inspirasipapua.id — Berbagai tudingan yang beredar di media sosial mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Teluk Bintuni dibantah oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Indayana Bintuni. Isu tersebut mencakup dugaan adanya benda asing di dalam makanan, penggunaan kendaraan distribusi untuk mengangkut sampah, minimnya pelibatan Orang Asli Papua (OAP), hingga penggunaan bahan baku dari luar daerah.
Kepala SPPG Indayana Bintuni, Edha Sidabutar, mengatakan informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang mereka temukan selama menjalankan program. Menurut dia, setiap keluhan dari sekolah memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan selalu ditindaklanjuti.
“Selama ini setiap ada kendala, baik keterlambatan distribusi maupun persoalan lainnya, pihak sekolah selalu menghubungi kami atau Asisten Lapangan. Jika memang ada makanan yang dianggap tidak layak, sekolah berhak menolak dan kami akan melakukan evaluasi,” kata Edha kepada wartawan, Kamis, 6 Agustus 2026.
Edha menjelaskan, sebelum makanan dibagikan kepada siswa, guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di sekolah melakukan uji organoleptik untuk memeriksa kualitas, rasa, dan kondisi makanan. Jika ditemukan masalah, laporan akan menjadi dasar evaluasi terhadap proses produksi.
“Kalau memang ada kejadian seperti itu, tentu kami akan meminta maaf dan langsung mengevaluasi bagian produksi. Tetapi sejauh ini kami tidak pernah menerima laporan resmi dari sekolah terkait tuduhan tersebut,” ujarnya.
Bantah Kendaraan Distribusi Dipakai Angkut Sampah
Edha juga membantah tudingan bahwa kendaraan distribusi makanan digunakan untuk mengangkut sampah. Menurut dia, pada masa awal operasional pengangkutan sampah memang menggunakan mobil Hilux bak terbuka milik mitra, bukan kendaraan yang dipakai mengantar makanan ke sekolah.
Kini, lanjutnya, pengelolaan sampah telah ditangani pihak ketiga sehingga kendaraan operasional Hilux tidak lagi digunakan untuk keperluan tersebut.
Rekrutmen OAP dan Disiplin Kerja
Menanggapi sorotan mengenai minimnya tenaga kerja Orang Asli Papua, Edha menegaskan sejak awal operasional pihaknya mengutamakan perekrutan warga lokal.
Namun, ia mengakui sejumlah pekerja harus diberhentikan karena persoalan disiplin, seperti sering terlambat, tidak masuk kerja tanpa keterangan, hingga datang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras.
“Kami sudah memberikan kesempatan, toleransi, bahkan surat peringatan. Kalau tetap mengulangi pelanggaran, tentu harus diganti. Penggantinya tetap kami prioritaskan dari warga sekitar,” katanya.
Pasokan Lokal Belum Mampu Penuhi Kebutuhan
Menurut Edha, bahan baku pangan sedapat mungkin dibeli dari petani dan pelaku UMKM di Teluk Bintuni. Namun kapasitas produksi lokal dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dua dapur MBG yang setiap hari menyiapkan ribuan porsi makanan.
“Kalau ada hasil panen masyarakat, pasti kami beli. Tetapi kebutuhan kami cukup besar sehingga sebagian pasokan masih harus didatangkan dari luar daerah agar pelayanan tidak terganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh makanan yang diproduksi juga dikonsumsi oleh petugas dapur sebelum didistribusikan sebagai bagian dari pengawasan mutu.
“Kami makan makanan yang sama dengan yang diberikan kepada anak-anak. Jadi tidak mungkin kami sengaja memberikan makanan yang tidak layak,” katanya.
Aslap: Isu Baru Diketahui dari Media Sosial
Asisten Lapangan SPPG Indayana Bintuni, Jean Manuputty, mengaku baru mengetahui tuduhan tersebut setelah ramai beredar di media sosial. Selama mendampingi distribusi makanan ke sekolah, ia mengaku tidak pernah menerima laporan langsung mengenai adanya benda asing di dalam makanan.
“Kalau memang ada temuan seperti itu, seharusnya pihak sekolah langsung menghubungi kami. Selama ini komunikasi berjalan baik. Justru saya mengetahui isu itu setelah ramai di media sosial,” ujarnya.
Jean mengatakan pihaknya telah berupaya menghubungi sekolah yang disebut-sebut dalam unggahan tersebut untuk meminta klarifikasi, namun hingga kini belum memperoleh penjelasan resmi.
Yayasan Nilai Tuduhan Merugikan
Sementara itu, PIC Yayasan Indayana Bintuni, Maryam, menilai tuduhan yang beredar telah merugikan nama baik lembaga dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut dia, seluruh menu disusun berdasarkan arahan ahli gizi dan disesuaikan dengan standar anggaran tanpa mengurangi kualitas makanan.
“Kami bekerja untuk melayani anak-anak. Tidak mungkin kami sengaja memberikan makanan yang tidak layak. Justru selama ini banyak sekolah menyampaikan apresiasi terhadap makanan yang kami siapkan,” katanya.
Maryam kembali menegaskan kendaraan distribusi makanan tidak pernah digunakan untuk mengangkut sampah. Ia juga memastikan pihaknya tetap memprioritaskan hasil pertanian lokal, meski sebagian kebutuhan harus dipenuhi dari luar daerah karena keterbatasan pasokan.
Di akhir keterangannya, Maryam menduga informasi yang beredar berasal dari pihak yang pernah bekerja di dapur MBG. Meski demikian, ia mengatakan langkah hukum baru akan dipertimbangkan setelah berkoordinasi dengan Kepala SPPG apabila penyebaran informasi yang dinilai tidak benar terus berlanjut.
“Kami terbuka terhadap kritik sebagai bahan evaluasi. Tetapi jika informasi yang disebarkan tidak sesuai fakta dan merugikan, tentu akan kami pertimbangkan langkah sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
***(Tim/red/MA/inspirasipapua.id)***
About Post Author
