Views: 19
Sidak Pasar hingga SPBU, Bupati Yohanis Manibuy Turun Langsung Jaga Harga Bapok Tetap Terjangkau
BINTUNI, PAPUA BARAT – Kekhawatiran masyarakat pasca kenaikan harga BBM nasional langsung direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
Bupati Yohanis Manibuy, S.E., M.H., turun langsung ke lapangan memimpin inspeksi mendadak (sidak), Rabu (22/4/2026), guna memastikan harga bahan pokok (bapok) tetap stabil dan terjangkau.
Didampingi Wakil Bupati Joko Lingara, Plt. Sekda I.B. Putu Suratna, serta unsur Forkopimda, Bupati yang akrab disapa Anisto itu menyisir sejumlah titik strategis. Mulai dari Pasar Sentral Bintuni, kios sembako, agen beras, minyak goreng, LPG, hingga SPBU resmi seperti CV Sinar Bintuni di kawasan Tuasai SP-5.
Di lapangan, Bupati tidak hanya memantau. Ia berdialog langsung dengan para pedagang, menanyakan harga sekaligus menyerap keluhan.
Pendekatannya santai, tetapi pesannya tegas: tidak boleh ada kenaikan harga yang tidak wajar.
“Kalau itu stok lama, jangan langsung naikkan harga. Masyarakat belum seharusnya menanggung dampak kenaikan BBM,” tegasnya.
Temuan: Kenaikan Tak Wajar pada Stok Lama
Dari hasil sidak, ditemukan sejumlah komoditas seperti gula pasir dan minyak goreng mengalami kenaikan harga. Namun, yang menjadi sorotan, kenaikan tersebut terjadi pada barang stok lama yang seharusnya belum terdampak kenaikan BBM.
Ketua Tim TPID Teluk Bintuni, Plt. Sekda I.B. Putu Suratna menjelaskan, secara teori kenaikan harga minyak goreng hanya berkisar 3 persen. Namun di lapangan, ditemukan lonjakan hingga 10 persen.
“Ini yang harus diluruskan. Tidak boleh ada spekulasi harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menindaklanjuti temuan itu, Bupati langsung menginstruksikan Dinas Perindagkop dan UMKM untuk memanggil distributor dan mengembalikan harga ke kondisi semula.
Distribusi BBM Disorot, Antrean SPBU Jadi Perhatian
Selain harga bahan pokok, Bupati juga memberi perhatian serius pada distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi. Ia meminta Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperketat pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, jika distribusi BBM tidak tepat sasaran, dampaknya akan meluas.
“Kalau ongkos angkut naik, harga barang pasti ikut naik. Ini yang harus kita cegah dari sekarang,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga berencana memanggil seluruh distributor BBM untuk mengevaluasi kuota distribusi. Antrean panjang di SPBU menjadi salah satu indikator yang tengah ditelusuri penyebabnya.
Cadangan Pangan Aman, Mitigasi Disiapkan
Di tengah dinamika harga, pemerintah memastikan stok cadangan pangan masih dalam kondisi aman. Saat ini tersedia sekitar 24 ton beras yang diperkirakan cukup untuk 2 hingga 3 bulan ke depan.
Cadangan tersebut akan digunakan secara selektif jika terjadi lonjakan harga signifikan atau kelangkaan di pasar.
Sebagai langkah tambahan, Bupati juga mendorong pelibatan tenaga PPPK paruh waktu untuk membantu pengawasan distribusi LPG dan BBM di tingkat lapangan.
Distributor Diperingatkan, Sanksi Menanti
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Dominggus Pattykawa, mengungkapkan bahwa harga minyak goreng saat ini berada di kisaran Rp23 ribu hingga Rp25 ribu per liter, sementara gula pasir juga mengalami kenaikan.
Ia menegaskan, pengawasan akan difokuskan pada distributor, terutama terkait barang stok lama yang seharusnya tidak mengalami penyesuaian harga.
“Distributor akan kami tegur untuk mengembalikan harga seperti semula. Jika tidak, sanksi akan diberikan,” tegasnya.
Satgas Pangan bersama aparat kepolisian juga siap turun langsung melakukan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, baik dalam perizinan maupun distribusi, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pesan Kuat: Negara Hadir di Tengah Masyarakat
Langkah cepat yang dilakukan Bupati Yohanis Manibuy bukan sekadar rutinitas sidak. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat—menjaga stabilitas harga, mengawal distribusi, dan melindungi daya beli warga di tengah tekanan ekonomi.
Masyarakat pun diimbau tidak panik. Kenaikan harga akibat dampak BBM diakui tidak bisa dihindari, namun diharapkan tetap dalam batas yang wajar dan terjangkau.
Pemerintah memastikan, pengawasan akan terus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa beban berlebih.
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
