Views: 48
Sekda Teluk Bintuni: Pembangunan di Papua Barat Harus Sejalan dengan Nilai Adat
BINTUNI, PAPUA BARAT – Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. I. B. Putu Suratna, MM, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Papua Barat di Hotel Steenkool Bintuni, Senin (9/3/2026).
Forum diskusi ini mengangkat isu strategis mengenai pembangunan dan investasi yang berkeadilan serta berkelanjutan di Papua Barat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Ketua Komite III DPD RI, anggota DPRD Papua Barat Fraksi Otsus, pimpinan dan anggota DPRK Teluk Bintuni, serta sejumlah pemateri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, akademisi ISEI Papua Barat, dan Bapelitbangda Provinsi Papua Barat.
Dalam sambutan Bupati Teluk Bintuni yang dibacakan Sekda Putu Suratna, ditegaskan bahwa Papua Barat, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, memiliki potensi sumber daya alam yang besar serta posisi strategis dalam pembangunan nasional.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pembangunan dan investasi di wilayah ini harus tetap memperhatikan realitas sosial masyarakat adat yang menjadikan tanah, hutan, dan wilayah adat sebagai ruang hidup yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual.
“Pembangunan di Papua Barat tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Ia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan nilai sosial, kultural, dan ekologis yang hidup dalam masyarakat adat,” ujar Putu.
Menurutnya, konsep investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan sangat penting agar masyarakat adat dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
FGD tersebut menghadirkan Filep Wamafma sebagai keynote speaker. Selain itu, sejumlah narasumber turut memberikan pandangan strategis, di antaranya Agustinus Orocomna, Victor Rumere, dan Susan Trida Salossa.
Diskusi dipandu oleh moderator Anthon Rumbruren, yang mengarahkan dialog antara pemerintah, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Sekda Putu berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang konkret dalam memperkuat tata kelola investasi yang transparan, inklusif, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Bagi Kabupaten Teluk Bintuni, masyarakat hukum adat merupakan pilar utama pembangunan daerah. Ke depan, kami ingin menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan sekaligus mitra strategis pemerintah,” ujarnya.
Melalui forum diskusi ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hak ulayat, meningkatkan kapasitas masyarakat adat, serta mendorong keterlibatan yang lebih bermakna dalam proses pembangunan daerah.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah “Teluk Bintuni SERASI menuju Papua Barat yang Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat.”
***(MA/Inspirasi Papua)***
About Post Author
