Views: 56
“Konsultasi Publik Tahap Ketiga Rampung, Dokumen Perencanaan Bandara Manimeri Masuk Tahap Akhir”
BINTUNI, inspirasipapua.id — Rencana pembangunan Bandara Manimeri di Kabupaten Teluk Bintuni memasuki tahapan penting. Pemerintah daerah kini mematangkan dokumen perencanaan melalui konsultasi publik tahap ketiga yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Senin (9/11/2026).
Konsultasi publik ini menjadi tahap terakhir dalam penyempurnaan dokumen Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) pembangunan bandara baru tersebut. Pemerintah daerah berharap seluruh masukan dari pemangku kepentingan dapat memperkuat dokumen sebelum memasuki tahap finalisasi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, Jandri Salakory, SE., MM., mengatakan penyusunan dokumen perencanaan merupakan langkah mendasar agar rencana pembangunan Bandara Manimeri dapat diproses lebih lanjut oleh pemerintah pusat.
“Terima kasih, hari ini tanggal 9 November 2026, Dinas Perhubungan Teluk Bintuni melaksanakan konsultasi publik tahap ketiga. Ini merupakan tahap akhir dalam rangka penyempurnaan penyusunan Master Plan dan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Bandara Manimeri,” ujar Jandri kepada wartawan di ruang kerjanya, seusai pembukaan kegiatan di Kantor Dinas Perhubungan Teluk Bintuni.
Menurut Jandri, pembangunan bandara baru dan pelabuhan laut merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah. Rencana tersebut juga sejalan dengan harapan masyarakat serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Ia menjelaskan, sebagai organisasi perangkat daerah teknis, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk melengkapi persyaratan perencanaan. Sebab, pembangunan bandara tidak cukup hanya dengan menentukan lokasi dan menyiapkan lahan. Ada sejumlah dokumen teknis dan lingkungan yang harus dipenuhi sebelum pemerintah daerah mengajukan permohonan penetapan lokasi (Penlok) kepada pemerintah pusat.
Dokumen tersebut meliputi Master Plan, DED, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Adapun kewenangan penetapan lokasi bandara berada pada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Karena itu, Jandri menilai konsultasi publik memiliki arti penting dalam proses perencanaan. Forum tersebut bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, melainkan menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta pertimbangan terhadap rencana pembangunan bandara.
Kegiatan ini melibatkan anggota DPRK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan, hingga instansi vertikal. Berbagai pandangan dari para peserta diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan sebagai dokumen final.
“Kami berharap seluruh pihak yang hadir dapat memberikan masukan dan pembobotan agar proses penyempurnaan serta finalisasi Master Plan ini benar-benar menghasilkan dokumen perencanaan yang matang. Kita semua percaya bahwa masyarakat Bintuni menghendaki adanya bandara baru,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga melibatkan tim tenaga ahli dari Universitas Hasanuddin Makassar dalam penyusunan kajian teknis. Tim tersebut terdiri atas akademisi dan tenaga ahli, termasuk profesor dan doktor yang memiliki kompetensi di bidang teknik, sipil, serta disiplin ilmu terkait.
Jandri menargetkan seluruh dokumen perencanaan Bandara Manimeri dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Setelah itu, dokumen akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk diproses sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga akan melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Papua Barat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. Dukungan pemerintah provinsi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan penyampaian usulan pembangunan Bandara Manimeri kepada pemerintah pusat.
“Kami berharap dukungan penuh Pemerintah Provinsi Papua Barat, termasuk dukungan gubernur, sehingga seluruh usulan pemerintah kabupaten dapat memperoleh perhatian dan persetujuan pemerintah pusat. Kami juga memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Bintuni agar proses ini berjalan lancar,” ujar Jandri.
Bagi Teluk Bintuni, rencana pembangunan Bandara Manimeri bukan semata-mata menghadirkan fasilitas transportasi udara baru. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperluas konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Namun, harapan itu masih harus melewati sejumlah tahapan. Penyelesaian dokumen perencanaan, pemenuhan persyaratan lingkungan, persetujuan penetapan lokasi, hingga kepastian penyelesaian lahan menjadi bagian dari proses yang perlu dituntaskan.
Dengan memasuki konsultasi publik tahap ketiga, pemerintah daerah kini berada pada fase akhir penyempurnaan dokumen perencanaan. Tahap berikutnya akan menentukan sejauh mana rencana Bandara Manimeri dapat diproses menuju persetujuan pemerintah pusat.
(MA/red/inspirasipapua)
About Post Author
