Views: 545
Masyarakat Adat Wasian dan Mogoi Menagih Keadilan dari Tanah Kaya Minyak
Setelah bertahun-tahun menjadi penonton di tanah sendiri, masyarakat adat Wasian dan Mogoi akhirnya melihat secercah harapan dari ruang rapat Komisi XII DPR RI.
Laporan: MA | KADATE – Inspirasi Papua
BINTUNI, KADATE, Inspirasi Papua— Di tengah rimbunnya pepohonan dan aroma tanah basah khas hutan Papua Barat, tersimpan potensi besar yang selama ini hanya jadi cerita bisu: sumur-sumur minyak tua yang mengendap di perut tanah adat Wasian dan Mogoi.
Sumber daya itu pernah menyala, pernah menghidupi, tapi kini terbengkalai. Tak memberi manfaat, tak pula menyejahterakan masyarakat yang selama ini menjadi penjaga dan pemilik ulayat.
“Bertahun-tahun kami melihat sumur-sumur itu dikeruk, tapi kami sendiri tidak tahu siapa yang mengelola. Tidak ada manfaat langsung yang kami rasakan,” kata seorang tokoh adat dari Wasian, matanya menatap jauh, seolah mengingat betapa panjang penantian mereka.
Sumur-sumur itu, yang disebut-sebut sebagai peninggalan kolonial, kini jadi tapal batas antara harapan dan ketidakadilan. Pemerintah daerah berganti, pejabat datang silih berganti, tapi suara masyarakat adat seperti hanya bergema di lembah-lembah hutan—tak pernah benar-benar sampai ke pusat kekuasaan.
Namun semuanya berubah ketika suara itu didengar oleh salah satu wakil rakyat asal Papua Barat, drg. Alfons Manibuy, anggota Komisi XII DPR RI. Ia bukan hanya mendengar, tapi juga membawa aspirasi itu langsung ke meja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat kerja Komisi XII bersama Kementerian ESDM pada Rabu, 2 Juli 2025.
Dari Tanah Sunyi ke Ruang Sidang Senayan
Langkah Alfons Manibuy membuka babak baru dalam perjuanganq masyarakat adat. Dalam pernyataan mereka yang dirilis melalui media lokal, masyarakat adat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi atas kepedulian tersebut.
Bagi masyarakat adat, hal ini lebih dari sekadar formalitas. Ini adalah pengakuan, sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Pengakuan bahwa mereka ada, bahwa mereka punya hak atas tanah dan kekayaan alamnya.
Sumur Tua, Luka Lama
Sejarah mencatat, banyak sumur tua di Papua Barat dibuka sejak era kolonial Belanda dan dilanjutkan secara sporadis di masa Orde Baru. Setelah sekian dekade, banyak sumur itu yang mati suri, sebagian dikelola tanpa kepastian hukum, dan sebagian lainnya dijarah oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Namun yang paling menyakitkan adalah: masyarakat adat tidak pernah diajak bicara. Mereka yang menjaga tanah itu turun-temurun justru jadi penonton dari jauh.
“Kalau ada minyak di tanah kita, ya seharusnya kita tahu siapa yang ambil, untuk apa, dan apakah kita dapat bagiannya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya,” keluh seorang warga Mogoi.
Harapan Baru: Kelola Bersama, Nikmati Bersama
Masyarakat adat tidak menolak pembangunan. Mereka justru siap terlibat aktif jika diberikan ruang. Yang mereka inginkan adalah skema pengelolaan bersama—dimana masyarakat adat tidak hanya mendapat upah sesekali, tapi benar-benar dilibatkan dalam proses, dari hulu ke hilir.
“Kami ingin keadilan. Jangan kami dijadikan penonton lagi. Kami juga mau anak-anak kami sekolah dari hasil minyak itu. Mau rumah sakit, jalan, air bersih—yang kami lihat di TV, itu juga bisa kami rasakan,” kata seorang ibu dari Wasian, sambil menggenggam tangan anaknya.
Kini bola ada di tangan pemerintah pusat. Apakah aspirasi ini akan ditindaklanjuti? Apakah akan ada kebijakan baru yang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam?
Dari Bumi Papua, Suara Itu Tak Lagi Diam
Langkah drg. Alfons Manibuy mungkin baru permulaan. Tapi bagi masyarakat adat Wasian dan Mogoi, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa suara mereka bisa menggema hingga ke ruang kekuasaan.
Bahwa tanah ini bukan hanya kaya minyak, tapi juga kaya harapan. ***
Versi bahasa Inggris:
The Indigenous People of Wasian and Mogoi Demand Justice from Their Oil-Rich Land
After years of being mere spectators on their own land, the indigenous communities of Wasian and Mogoi now see a glimmer of hope from inside the halls of Commission XII of the Indonesian Parliament.
Report by: MA | KADATE – Inspirasi Papua
BINTUNI, KADATE/Inspirasi Papua — Deep within the lush greenery and earthy scent of West Papua’s forests lies a wealth long shrouded in silence: old oil wells buried beneath the ancestral lands of Wasian and Mogoi. These resources once flowed, once sustained — but now, they lie neglected. They provide no benefits and bring no prosperity to the indigenous people who have long been stewards of the land.
“For years we watched the oil being extracted, but we never knew who was managing it. We felt no direct benefit,” said a traditional elder from Wasian, his eyes staring into the distance, as if reliving the long wait.
The oil wells — some said to be remnants from the colonial era — have become markers between hope and injustice. Local governments have come and gone, officials rotate in and out, yet the voices of the indigenous people have echoed only through forested valleys—never truly reaching the corridors of power.
But that changed when their plea was heard by a native son of Papua Barat, Drg. Alfons Manibuy, a member of Commission XII of the Indonesian House of Representatives. He didn’t just listen—he carried their concerns directly to the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) during a working meeting with the Commission in Jakarta on Wednesday, July 2, 2025.
From Quiet Lands to the Parliament Floor
Alfons Manibuy’s action marks a turning point in the struggle of the indigenous people. In an official statement released to the media, the communities expressed their heartfelt gratitude and appreciation for his solidarity.
“We, the Indigenous Peoples of Wasian and Mogoi, express our deepest thanks to Mr. Alfons Manibuy. He has conveyed our concerns directly to the Minister of Energy. This is a very important first step,” their statement read.
To the indigenous communities, this was more than a political gesture—it was a form of recognition, something they had long yearned for. Recognition that they exist, that they have rights over their land and its natural wealth.
Old Wells, Old Wounds
History notes that many oil wells in West Papua were first opened during the Dutch colonial era and sporadically continued under the New Order regime. After decades, many of these wells became dormant, some were operated without clear legal status, and others were exploited by irresponsible parties.
But the most painful truth remains: the indigenous people were never part of the conversation. Those who have protected this land for generations were reduced to mere spectators.
“If there’s oil on our land, shouldn’t we know who’s taking it, what for, and whether we get a share? But instead, we’re left in the dark,” lamented a resident of Mogoi.
A New Hope: Manage Together, Benefit Together
The indigenous communities do not reject development. In fact, they are ready to participate—if given the opportunity. What they seek is a collaborative management model—where they are not just laborers receiving one-off payments, but active participants from start to finish.
“We want justice. We don’t want to be sidelined anymore. We want our children to go to school with income from our oil. We want hospitals, roads, clean water—the things we see on TV, we want to feel that too,” said a mother from Wasian, holding her child’s hand tightly.
Now, the ball is in the central government’s court. Will this aspiration be followed up? Will there be a new policy that meaningfully includes indigenous communities in the management of energy and natural resources?
From the Heart of Papua, the Voice Is No Longer Silent
Drg. Alfons Manibuy’s move may be just the beginning. But for the people of Wasian and Mogoi, it is enough to prove that their voice can now reach the halls of power.
That this land is not only rich in oil—but rich in hope. ***
