Views: 40
Pemda Teluk Bintuni Diminta Komitmen Tangani Stunting Dan Kemiskinan Yang Masih Tinggi
BINTUNI, InspirasiPapua.id- Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah penghasil dan dikenal memiliki pendapatan pendapatan asli daerah atau PAD besar sebagai penghasil gas nomor dua di Indonesia tetapi Stunting dan kemiskinan ekstremnya masih tinggi di Papua Barat.
Untuk itu Pj Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw,M.Si turun ke Bintuni untuk rapat bersama pimpinan kepala daerah serta pimpinan OPD di Kabupaten Teluk Bintuni agar menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting yang masih tinggi tersebut.
Saat Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Jumat (14/04/2023) malam melakukan rapat bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Teluk Bintuni yang terdiri dari Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, Plt. Sekda Drs. Frans Awak dan Ketua DPRD Teluk Bintuni Simon Dowansiba, SE beserta para pimpinan OPD Pemda Teluk Bintuni mengingatkan agar berkomitmen untuk menangani persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi, dimana provinsi Papua Barat masuk dalam zona merah.
Pj Gubernur Papua Barat itu menjelaskan bahwa prevalensi stunting dan angka kemiskinan ekstrem pada sejumlah daerah di Papua Barat masih tinggi, hal itu menjadi atensi khusus Paulus Waterpauw.
“Penanganan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem itu lanmgsung dari pemerintah pusat yaitu dari presiden sehingga bersama OPD terkait kita segera ambil langkah cepat,” terang Waterpauw.
Paulus Waterpauw juga menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting Papua Barat masih dan masuk dalam urutan kelompok rendah.
“Dua hal ini adalah kebijakan presiden sehingga Pemprov Papua Barat siap menjalankan kedua hal tersebut.
Sehingga komitmen pemerintah daerah untuk menangani urgensi stunting dan kemiskinan ekstrem yang menjadi zona merah stunting dan kemiskinan ekstrim, seperti kabupaten Pegaf, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Manokwari dan Teluk Bintuni.
Dalam rapat tersebut Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bintuni Dr. Alimudin, MM mengungkapkan masalah-masalah stunting di Bintuni adalah kurang gizi dan pola asuh orang tua serta faktor ekonomi.
“Sehingga perlu adanya kerja sama semua stakholeder, termasuk LNG Tangguh yang mengelolah Migas di Bintuni itu perlu adanya intervensi dari pemerintah provinsi Papua Barat.
Dan yang perlu LNG Tangguh lakukan yaitu melalui pendekatan CSR yang bisa kita dorong. Sehingga Perlu ada intervensi dari provinsi untuk CSR di BP Tangguh,” pungkasnya. (02-IP)
