Views: 235
Lurah Bintuni Barat Serahkan Insentif Ketua RT Dan RW Kelurahan Bintuni Barat Serta Bantuan Operasional Posyandu
BINTUNI,InspirasiPapua.id- Lurah Bintuni Barat Ferdinand Orocomna, S.STP, Selasa (18/04/2023) menyerahkan insentif kepada ketua-ketua RT dan RW di lingkup Kelurahan Bintuni Barat.

Disamping itu Lurah Bintuni Barat itu juga menyerahkan bantuan operasional kepada 5 (lima) Posyandu yang ada di Kelurahan Bintuni Barat.
Saat penyerahan insentif ketua-ketua RT dan RW Lurah Bintuni Barat itu menjelaskan bahwa insentif ketua RT dan ketua RW ini sudah 1 (satu) 9iok=tahun mandek dari tahun anggaran 2021.
Dan setelah dirinya ditunjuk oleh Bupati Teluk Bintuni untuk menjabat Lurah Bintuni Barat maka dirinya mengusahakan kembali insentif untuk ketua RT dan ketua RW.

“Selanjutnya ketua RT dan ketua RW itu biasanya diberikan per 3 bulan atau per triwulan sekali dengan jumlah insentif setiap ketua RT maupun ketua RW itu sama yaitu Rp. 500 ribu per bulan.
Sehingga setiap tiga bulan sekali masing-masing ketua RT dan ketua RW mendapatkan Rp. 1 juta 500 ribu. Karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 maka insentif ketua RT dan ketua RW langsung saya bayarkan untuk 6 (enam) bulan sekaligus.
Jadi masing-masing ketua RT dan ketua RW mendapatkan Rp. 3 juta. Di Kelurahan Bintuni Barat ini ada 9 RT dan 3 RW dimana setiap RW membawahi 3 RT,” ungkap Lurah Bintuni Barat Ferdinand Orocomna, S.STP, Selasa (25/04/2023) kepada media ini ketika diwawancarai di kediamannya di Kampung Lama Bintuni.

Lurah Ferdinand Orocomna juga mengatakan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Bintuni Barat itu sebanyak 16 ribu lebih jiwa.
“Dimana warganya hampir 100 persen adalah orang asli Papua. Pada penyerahan insentif kepada ketua RT dan ketua RW Kelurahan Bintuni Barat saya tekankan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) di lingkungan RT/RW masing-masing.
Selama ini masyarakat Teluk Bintuni belum banyak yang mengetahui kalau kelurahan Bintuni Barat ini memiliki RT dan RW.

Sehingga orang baru yang datang atau masuk ke Bintuni dan ketika membuat acara tidak pernah melapor diri kepada ketua RT/ketua RW sebagai pemilik wilayah.
Padahal ketua RT/ketua RW ini memiliki SK dan merupakan perpanjangan tangan Lurah yang memiliki insentif serta tugas pokok.
Sehingga saya harap masyarakat tidak boleh melihat ketua RT/ketua RW dengan sebelah mata atau sepele.
Dimana ada beberapa kasus yang sering terjadi yaitu ketika masyarakat mungkin membuat acara lalu ada keributan dan warga masyarakat tidak menganggap ketua RT dan ketua RW ada.
Nanti kepolisian panggil lalu menanyakan mana ketua RT/ketua RW. Padahal selama ini kalau ada buat acara itu mereka tidak pernah melapor ke ketua RT/ketua RW,” terangnya.
Lurah Bintuni Barat itu juga menyebutkan bahwa dulunya memang sudah ada RT dan RW namun karena mereka terkendala sehingga mereka tidak menerima mereka punya insentif karena mungkin anggaran yang terbatas dan sebagainya.
“Sehingga pada tahun 2023 dan 2022 saya memperjuangkan insentif ketua RT dan ketua RW Kelurahan Bintuni Barat ini sehingga mereka bisa mendapatkan insentif.
Saat pembagian insentif dalam arahan saya tekankan agar mereka harus bekerja karena wilayah Bintuni Barat luas dan jumlah penduduk sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk yang ada di distrik-distrik yang ada di daerah pedalaman maupun pesisir.
Kelurahan Bintuni Barat memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak yaitu 16 ribu lebih jiwa. Yang terbagi 9 RT dan 3 RW dimana 1 RW membawahi 3 RT. 1 RT bisa didiami 200 sampai 300 jiwa,” tuturnya.
Ferdinand Orocomna juga mengatakan bahwa melihat situasi dan keadaan yang sekarang terjadi di lapangan jumlah penduduk Kelurahan Bintuni Barat sudah melebihi sedangkan distrik-distrik di pedalaman dan pesisir mereka punya jumlah penduduk hanya seberapa tetapi mereka diperhatikan.
“Sedangkan kita di kota mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga saya berharap kita kelurahan bisa diperhatikan lebih serius.
Karena selama ini yang dilihat kampung itu dapat dana desa dari pusat sudah terstruktur kalau kita kelurahan hanya tergantung pada APBD Kabupaten Teluk Bintuni.
Tentunya kita ini merasa iri dengan kampung, contoh seperti kampung Masina itu mendapatkan dana desa langsung dari pusat itu sampai milyaran rupiah padahal penduduknya tidak seberapa.
Sedangkan pelayanan dan pengurusan surat-surat semuanya itu ada di Kelurahan Bintuni Barat dan Bintuni Timur.
Dan itu bukan hanya di kampung Masina tetapi juga di distrik-distrik dan kampung lainnya apapun pelayanan suratnya mereka tidak mungkin mau mengurus di kampungnya tetapi pasti ke kelurahan Bintuni Barat dan Bintuni Timur.
Contoh lainnya kita punya pejabat-pejabat ketika mereka mengurus naskah pensiun Taspen mereka itu urus ke kelurahan.
Begitu pun dengan masyarakat yang tidak mampu ketika mau berobat pihak rumah sakit minta agar membuat BPJS dan pihak BPJS minta surat keterangan tidak mampu dan yang keluarkan surat keterangan tersebut adalah kelurahan.
Sehingga kita minta dukungan agar diperhatikan pemerintah daerah,” ujar Lurah Bintuni Barat itu.
Pada kesempatan itu selain memberikan insentif kepada ketua RT dan ketua RW, Ferdinand Orocomna, S.STP juga memberikan bantuan kepada 5 (lima) pos pelayanan terpadu (Posyandu) masing-masing mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp. 5 juta.
“Sewaktu saya baru menjabat Lurah Bintuni Barat banyak kader-kader Posyandu yang datang menemui saya untuk menanyakan bahwa kenapa kader-kader Posyandu di kampung-kampung itu bisa diperhatikan yaitu mereka dapat uang transport dan makanan tambahan atau makanan berqizi?.
Kemudian saya koordinasi dengan dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Puskemas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Teluk Bintuni serta dinas pendidikan.
Lalu saya mengecek mereka dan menanyakan apakah dari dinas-dinas tersebut sudah memperhatikan kebutuhan kader-kader Posyandu di Kelurahan Bintuni Barat?. Agar bantuan yang diberikan betul-betul tidak ada pendobolon.
Jangan sampai ada Dinas atau Puskesmas yang kasih uang transport, makanan tambahan terus kelurahan kasih lagi nanti bisa pendobolan.
Selain itu juga kelurahan diminta untuk menurunkan stunting atau gizi buruk kami bisa saja mengeluarkan SK kader stunting di kelurahan cuma jangan sampai ada pendobolan kegiatan karena ada OPD-OPD teknis yang menangani kasus ini.
Saya ambil kebijakan untuk memberikan mereka dana operasional untuk biaya transportasi dan makanan tambahan atau makanan berqizi sebanyak 5 juta kepada 5 (linma) Posyandu yang ada di Kelurahan Bintuni Barat.
Salah satu Posyandu yang ada di Kelurahan Bintuni Barat yaitu Posyandu Lansia ini perlu diperhatikan orang tua kita lanjut usia perlu diperhatikan karena saya rasa memiliki karena berada di kelurahan saya.
Usulan kami diterima hanya terbentur dengan aturan dimana yang memberikan bantuan adalah dinas Kesehatan soal gizi, dinas Pendidikan soal Paud sesuai dengan tupoksi mereka.
Mereka juga minta bangun Posyandu, Paud, taman baca anak-anak, kalau dilihat hampir 100 persen OAP ada di Kelurahan Bintuni Barat. Kota tua itu ada di Masui harus betul-betul diperhatikan karena orang asli Papua semua ada di situ,” harap Ferdinand Orocomna. (ahd-IP)