Views: 1
BINTUNI, InspirasiPapua.id– Pada tahun 2021 Kasus Malaria di Kabupaten Teluk Bintuni mulai meningkat kembali yaitu ada sekitar 40 persen kasus malaria yang terdiagnosis dan merupakan kasus lokal.
“Dan mayoritas yang terkena malaria lokal adalah laki-laki pada usia produktif yaitu perambah hutan dan buruh bangunan atau lainnya merupakan kelompok kerja yang paling rentan untuk tertular malaria.
Dimana lingkungan kerja dan tempat tinggal serta tingginya mobilitas di kalangan pekerja merupakan faktor pendukung yang meningkatkan resiko tertularnya malaria,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni Franky D. Mobilala, SKM, M.Kes, Selasa (03/02/2022) kepada media ini melalui WhatSapp di Bintuni.
Kepala Dinas Kesehatan itu juga mengatakan bahwa Penyakit malaria masih merupakan salah satu penyakit endemis di Indonesia, namun penyebaran kasus tidaklah merata.
“Menurut laporan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021 telah tedaftar sebanyak 94,610 kasus malaria dimana kasus tertinggi terdapat di Provinsi Papua, dan Papua Barat.
Sementara kasus penyakit malaria di Kabupaten Teluk Bintuni sudah mengalami penurunan yang drastis semenjak tahun 2009 dan tergolong rendah, dengan API Kabupaten 2,4 per 1.000 penduduk.
Namun dengan tingginya pergerakan manusia dan perkembangan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni, kasus malaria mulai meningkat kembali di tahun 2021,” papar Mobilala.
Franky Mobilala juga menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai target untuk mengelimiasi atau bebas dari malaria pada tahun 2030.
“Sejalan dengan rencana tersebut, Provinsi Papua Barat menargetkan agar Kabupaten/kota dapat mengelimiasi malaria secara keseluruhan di Papua Barat tercapai pada tahun 2027.
Agar rencana eliminasi malaria tersebut tercapai, maka Kabupaten/kota harus dapat mencegah terjadinya penularan lokal malaria setempat,” papar Kadin Kesehatan Teluk Bintuni.
Franky Mobilala juga mengatakan bahwa eliminasi malaria itu tidak dapat dicapai hanya dengan upaya Dinas Kesehatan saja.
“Tetapi juga diperlukan kerjasama dan kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah dalam upaya percepatan eliminasi malaria.
Skrinning malaria perlu ditingkat di garda terdepan, yaitu populasi khusus (kunci) yaitu perambah hutan, buruh bangunan dan lainnya.
Maka deteksi secara dini orang-orang yang membawa plasmodium malaria harus dilakukan agar penyebaran penyakit melalui penularan lokal dapat dicegah,” tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan Franky D. Mobilala juga mengatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria di kabupaten Teluk Bintuni maka Dinas Kesehatan Teluk Bintuni pada hari Senin (31/02/2022) telah menggelar kegiatan Evaluasi Malaraia Bagi Kelompok Perambah Hutan dan pihak-pihak terkait guna tindak lanjut penanggulangan malaria menuju Eliminasi Malaria Tahun 2023 di kabupaten Teluk Bintuni.
“Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, SH yang berlangsung di Aula Misi Kilometer 2 distrik Bintuni.
Adapun tujuan dari kegiatan itu untuk memperkuat komitmen, koordinasi dan komunikasi Dinas Kesehatan, pemangku kepentingan dan sektor terkait lainnya dalam pencegahan dan pengendalian malaria di Kabupaten Teluk Bintuni melalui peningkatkan kesadaran transmisi penyakit malaria.
Sedangkan output atau hasil yang harus dicapai yaitu pertama, untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah dalam upaya percepatan eliminasi malaria di kabupaten Teluk Bintuni.
Kedua, terbentuknya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan sektor terkait (pemerintah ataupun swasta) dalam pencegahan dan pengendalian malaria.
Ketiga, komitmen dan rencana tindak lanjut implementasi EDAT (penemuan kasus dini dan pengobatan yang tepat) bagi populasi khusus/ kunci di Kabupaten Teluk Bintuni,” terang Mobilala.
Kepala Dinas Kesehatan itu juga menambahkan bahwa materi-materi yang disampaikan dalam pertemuan pencegahan dan pengendaliah malaria yaitu terdiri dari Kebijakan dan Analisa situasi Provinsi Papua Barat.
“Kemudian materi Pelayanan Surveilans Malaria (EDAT) di Kabupaten Teluk Bintuni serta materi Analisa Situasi Malaria di Kab. Teluk Bintuni.
Serta Gambaran Penyakit Malaria dan Program EDAT di kabupaten Teluk Bintuni.
Pertemuan dilakukan dengan pola diskusi dan kesepakatan peserta. Sementara peserta yang terlibat dalam pertemuan tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni, UNICEF, Lembaga Pemerintah, Sektor swasta terdiri dari perusahaan, pemilik stand kayu, pemilik hak wilayah dan lainnya,” pungkas Mobilala. (01-IP)
