Ombudsman PB Minta Pemkab Teluk Bintuni Lakukan Good Governance Dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Bagikan berita ini

Visits: 9

Ombudsman PB Minta Pemkab Teluk Bintuni Lakukan Good Governance Dan Tingkatkan Pelayanan Publik

 

BINTUNI, InspirasiPapua.id-Ombudsman Perwakilan Papua Barat (PB) meminta kepada pemerintah kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan “Good Governance” dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisisensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain daerah, sektor swasta serta masyarakat.

“Selain itu juga meningkatkan pelayanan publik untuk memastikan keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Pentingnya dilaksanakan Good Governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam upaya menyikapi kemiskinan ekstrim, stunting dan kurang maksimalnya pelayanan publik. Maka perlunya langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kondisi di daerah ini.

Adapun berbagai aspek yang perlu diperbaiki termasuk transparansi dalam pengelolaan dana publik, akuntabilitas pemerintah daerah serta efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat, DR. Musa Sombuk, M.Si, Selasa (19/3/2024).

Pada saat dirinya diwawancarai wartawan di Bintuni melalui telepon genggam.

Kepala Ombudsman Papua Barat itu juga menekankan bahwa Good Governance bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci utama dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Yaitu perlunya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dimana semua pihak harus terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi serta melaksanakan program-program yang efektif untuk memperbaiki kondisi di di daerah ini.

Terkait hal itu maka masyarakat harus menjadi bagian dari proses perubahan dengan memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan serta turut serta dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dimana partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel,” paparnya.

Kepala Ombudsman yang berasal dari akdemisi itu juga mengatakan bahwa untuk mendukung upaya terwujudnya Good Governance dan Pelayanan Publik di Teluk Bintuni.

“Maka Ombudsman Papua Barat siap memberikan bantuan teknis dan supervisi kepada pemerintah daerah serta berbagai stakeholder lainnya.

Kami berkomitmen untuk untuk terus memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan serta pelayanan publik seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat salah satunya Kabupaten Teluk Bintuni guna memastikan bahwa standar Good Governance terpenuhi dengan baik,” jelasnya.

Kepala Ombudsman yang juga merupakan dosen Unipa itu berharap Kabupaten Teluk Bintuni dapat mengalami perubahan positif yang signifikan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan dana publik yang transparan serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pembangunan.

Sehingga kedepannya daerah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mencapai Good Governance dan pelayanan publik yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di darah ini,” harapnya. (ahm-IP)

About Post Author

banner x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *