Views: 20
BINTUNI, InspirasiPapua.id– Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Bintuni dalam rangka untuk melakukan evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Teluk Bintuni serta membahas pajak daerah sebagai aset penerimaan daerah dan penerimaan negara yang penting dan persoalan aset-aset bermasalah di kabupaten Teluk Bintuni.
“Maka kehadiran Tim KPK RI dari Jakarta di wilayah V termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka untuk melakukan evaluasi tentang MCP yang selama ini kita lakukan serta membahas pajak daerah sebagai aset penerimaan daerah dan penerimaan negara yang penting dan persoalan aset-aset bermasalah.
Melalui Rakor ini kiranya dapat dikuti dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita dalam melaksanakan tugas sesuai Perundang-Undangan yang belaku yang tentunya akan memberikan banyak manfaat terutama bagi masyaraat sera pembangunan di kabupaten Teluk Bintuni Tanah Sisar Matiti,” ungkap Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus kasihiw, MT, Senin (30/05/2022).
Pada saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Evaluasi dan Sosialisasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Pembahasan Pajak Daerah Serta Aset Bermasalah Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati Bumi Saniari SP-3 Distrik Manimeri.
Orang Nomor Satu itu juga menegaskan bahwa korupsi menjadi musuh negara tentunya melibatkan semua pihak untuk dapat melakukan pencegahan korupsi tersebut melalui sejumlah program salah satunya dalam bentuk MCP yang sudah berjalan selama ini.
“Pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang menjadi aspek kelemahan kita perbaiki dan terus menggenjot agar MCP ini bisa menjadi parameter dalam rangka menghindari atau mencegah korupsi lebih dini terhadap kemungkinan potensi korupsi di kabupaten Teluk Bintuni.
Adapun upaya pencegahan korupsi dari MCP terfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang meliputi 8 karya intervensi yang meliputi perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan layanan tertib terpadu satu pintu, penguatan aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola dana desa.
Delapan intervensi yang sudah disebutkan tersebut merupakan titik paling rawan korupsi dan memiliki serangkaian aksi pencegahan yang terintegrasi yang diimplementasikan kedalam indikator dan sub indikator yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan demi kemajuan dilakukan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala melalui aplikasi,” terang Bupati.
Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Unipa itu juga menjelaskan bahwa KPK datang ke Bintuni dalam rangka berkoordinasi, mengevaluasi dan juga untuk mengarahkan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni agar progres MCP dapat semakin menunjukkan progres yang meningkat.
“KPK juga datang untuk membantu kita dalam pengelolaan pajak dan aset bermasalah yang ada di daerah ini. Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu terdapat 5 tugas utama membantu KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Yaitu antara lain melakukan tugas koordinasi, melakukan supervisi, monitoring dalam penyelenggaraan pemerintah negara maupun di daerah hingga pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi itu menjadi prioritas kedua.
Adapun strategi KPK yang pertama yaitu mengutamakan pencegahan dan ini kesempatan baik apabila ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditanyakan oleh kita supaya tidak terjerumus dalam persoalan-persoalan yang melanggar hukum terutama dalam menjalankan tugas kita sehari-hari.
Pada prinsipnya pemerintah daerah kabupaten Teluk Bintuni mendukung penuh upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berpotensi terjadi diantara kita dalam hal ini memberikan dukungan sepenuhnya dan kita membuka diri untuk melihat kekurangan-kekuarangan yang ada pada tugas dan tanggung jawab kita hari-hari.
Persoalan-persoalan yang terjadi atau ganjalan-ganjalan selama ini kita alami semoga dengan kehadiran KPK ada solusinya agar kita kedepan tetap menjalankan tugas dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku,” pungkas Bupati.
Hadir dalam acara pembukaan Rakor tersebut, Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Dian Patra yang juga merupakan nara sumber dalam Rakor tersebut.
Juga didampingi empat orang anggota Satgas KPK, yaitu anggota Satgas/PIC Papua Ismail Indersah, anggota Satgas/PIC Maluku Epa Kartika, anggota Satgas/PIC Papua Barat Trianto Adhi Wardono serta anggota Satgas /PIC Maluku Barat Ramdhani.
Acara Rakor tersebut juga diikuti Forkopimda, Plt. Sekda Teluk Bintuni Drs. Frans N. Awak, Wakil Ketua I DPRD Teluk Bintuni Herlina Husain serta pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni Laras Nuryani, SE, MM.
Kemudian Kepala Inspektorat (Inspektur) Teluk Bintuni Richard Talakua, S.STP dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Drs. Achmad Rahanjamtel, M.Si serta pimpinan OPD serta pejabat eselon III. (01-IP)
