Masalah Kemiskinan Tanggung Jawab Semua, Bukan Hanya Pemerintah Saja

1. Bupati Petrus Kasihiw ketika melakukan pertemuan dengan SKK Migas dan K3S BP Tangguh di Aula Kantor Bupati Teluk Bintuni di Bumi Saniari SP-3 Manimeri. IP-IST
Bagikan berita ini

Visits: 0

BINTUNI, InspirasiPapua.idMasalah kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi itu merupakan tanggung jawab semua pihak.

“Ada beberapa pernyataan masyarakat yang disampaikan di media, kenapa ya di kabupaten Teluk Bintuni ini kaya tetapi orangnya miskin, APBD-nya besar tetapi orangnya miskin. Ini contoh beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni  selaku daerah penghasil Migas.

Suasana kota Bintuni di waktu petang. IP-IST

Masalah kemiskinan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab pemerintah saja, ada beberapa pihak yang turut serta berperan terhadap pembangunan lebih khusus pembangunan di sekitar wilayah Migas.

Pada kesempatan baik ini kita saling tukar pikiran, karena kita sudah ada dalam situasi itu. Situasi yang belum berkembang dengan baik apalagi diperparah dengan pandemi covid-19 membuat kita semkin terpuruk namun dalam kondisi yang sulit itu dibutuhkan kebersamaan tidak bisa masing-masing berjalan sendiri,” ungkap Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT ketika menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni

Sebagai daerah Penghasil Migas di wilayah Papua Maluku pada saat Rapat antara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan  Penghasil Hulu Migas SKK Migas serta K3S BP Indonesia.

Yang berlangsung di Perkantoran Bupati Teluk Bintuni, SP-3 Bumi Saniari, Distrik Manimeri, Selasa (24/05/2022) beberapa waktu lalu.

Bupati Bintuni dalam pertemuan itu juga mengatakan bahwa biasa orang bilang daerah Migas itu daerah yang mendapat kutukan kemiskinan, sejumlah persoalan besar akan muncul di daerah Migas dan apa yang terjadi di Bintuni salah satu contoh daerah Migas yang ada di Indonesia.

“Dan justru itu yang kita hadapi saat ini yaitu adanya sejumlah reaksi dari pemilik hak ulayat. Dan lebih khusus kita bertemu saat ini untuk menjalin ikatan silaturahmi untuk bagaimana kita bisa melihat beberapa persoalan yang terjadi di kabupaten Teluk Bintuni yang berkaitan dengan operasional  hulu Migas.

Contoh Perdasus DBH Migas yang dipakai oleh provinsi dan ditetapkan menjadi Perdasus ini semua sumbangan pikiran dan gagasan dari Pemkab Teluk Bintuni.

Dan ini luar biasa yang sudah kita berikan dan itu kebersamaan kita menggagas kedepan berkaitan dengan gas.

Masalah Gas ini juga butuh dukungan dari semua stakeholder dimana kita harus sama-sama mengejar agar investasi Migas di Bintuni ini benar-benar memberikan dampak positif secara berkesinambungan bagi pemerintah. Yaitu baik Pemkab Teluk Bintuni, masyarakat adat serta juga provinsi hingga pusat,” papar Bupati.

Orang Nomor Satu di Teluk Bintuni itu juga mengatakan bahwa sumbangan Kabupaten Teluk Bintuni bagi negara dari sektor gas alam terbesar kedua di Indonesia ini cukup besar.

“Dimana 1,3 Triliunan kita sumbangkan pajak kepada negara dari Papua Barat, Teluk Bintuni. Dan dari 14 Triliun itu kita juga menyumbangkan 435 milliar kepada 13 kabupaten kota.

Saya di undang oleh Pajak Pratama Manokwari lalu mereka memberikan apresiasi, saya sendiri kaget itu terjadi karena ada beberapa fasilitas penting negara yang ada di kawasan Teluk Bintuni ini dinilai dapat memberikan potensi pajak bagi negara,” terang Bupati.

Bupati Bintuni juga menjelaskan bahwa di sisi lain pihaknya juga telah bekerja sama bagaimana memberikan konsep mendorong agar penyelesaian hak-hak ulayat masyarakat adat itu bisa terselesaikan.

“Sebab kalau kita tidak upayakan itu akan menjadi batu sandungan bagi kita semua. Masyarakat menuntut lalu negara tidak memberikan jawaban, perusahaan tidak memberikan jawaban akan muncul berbagai macam aksi masyarakat yang akan berdampak negatif bagi kita semua terutama akan mempengaruhi aktifitas di wilayah eksplorasi atau di wilayah industri Migas kita.

Dan masih banyak lagi persoalan yang kita hadapi sebagai daerah penghasil Migas. Yaitu ada persoalan tenaga kerja, sering masyarakat datang palang kantor demo ke Bupati dan ke DPR ini isu-isu yang perlu kita pikirkan bersama supaya eskalasi konflik yang muncul dari waktu ke waktu semakin kita minimalisir,” pungkas Bupati.  (01-IP)

 

 

About Post Author

banner x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *