Views: 2

DPRD Dan Pemkab Teluk Bintuni Tandatangani KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023

BINTUNI, InspirasiPapua.id- Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Teluk Bintuni bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Teluk Bintuni melakukan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023.

Rapat Banggar dan TAPD berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Ruko Panjang, Selasa (06/12/2022) dipimpin Ketua DPRD Teluk Bintuni Simon Dowansiba,SE didampingi Wakil Ketua I Herlina Husein dan Wakil Ketua II Yohanes Pongtuluran bersama anggota Banggar DPRD.

Sementara Bupati Ir. Petrus Kasihiw, MT didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Teluk Bintuni Drs. Frans Nicolas Awak dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Teluk Bintuni Simon Dowansiba ketika memberikan sambutan mengatakan bahwa dari hasil kerja Banggar dan TAPD  akan dilanjutkan dalam rapat paripurna sesuai dengan kesepakatan bersama.

“Rapat paripurna DPRD Teluk Bintuni dalam rangka pembukaan pembahasan RAPBD T.A 2023 akan dilaksanakan pada Senin 12 Desember 2022 sedangkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) usulan pemerintah daerah dengan usulan inisiatif DPRD akan di laksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022,” papar Simon Dowansiba.

Di tempat yang sama Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw,MT mengatakan bahwa ada beberapa sasaran yang menjadi prioritas dalam program tahun anggaran 2023 diantaranya menyikapi masalah inflasi, selain itu pembangunan pada aspek kemiskinan dan stunting.

“Postur anggaran kita di tahun 2023 tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan juga tidak terlepas dari apa yang ditetapkan dalam APBN tahun 2023, jadi apa pun yang kita rencanakan di tahun 2023 perlu dalam kontek kehati-hatian dan kewaspadaan karena ekonomi belum stabil,” terang Bupati Kasihiw.

Lanjut Bupati Kasihiw bahwa postur RAPBD Teluk Bintuni harus didiskusikan dengan baik agar semua program-program prioritas kedepan tepat sasaran dan dapat menjawab persoalan kemiskinan, stunting, inflasi, kesenjangan antara wilayah, krisis pangan dan krisis energy.

Kasihiw berharap, agenda yang sudah ditetapkan DPRD Teluk Bintuni melalui Badan Musyawarah harus dipatuhi dan dilaksanakan supaya penetapan APBD induk 2023 segera disahkan kemudian tidak terganggu dengan agenda yang lain. (01-IP)

About Post Author