Cegah Lonjakan Malaria Di Bintuni, Tim Eliminasi Malaria Gelar Pertemuan Lintas Sektor

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Aloysius Nafurbenan saat memberikan statmen closong pada pertemuan lintas sektor antara Tim Eliminasi Malaria Bintuni dengan pemerintah, swasta dan perusahaan kayu atau HPH serta petugas medis dari beberapa Puskesmas. IP-IST
Bagikan berita ini

Visits: 3

BINTUNI, InspirasiPapua.idMencegah lonjakan malaria di kabupatren Teluk Bintuni, Tim Eliminasi Malaria dengan program Early Diagnosis and Treatment (EDAT) Kabupaten Teluk Bintuni lakukan pertemuan lintas sektor.
Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni Aloysius Nafurbenan ketika memberikan arahan pada pertemuan lintas sektor untuk tanggulangi malaria pada kelompok populasi khsuus di Bintuni, Manimeri dan Tembuni. IP-IST

 

 

Pertemuan lintas sektor tersebut dihadiri  beberapa Puskesmas diantaranya Puskesmas distrik Bintuni, Manimeri, Muturi serta distrik Tembuni. Selain itu juga dihadiri utusan dari instansi terkait seperti Dinas PUPR, Bappelitbangda dan Kehutanan serta beberapa perusahan HPH atau perusahaan kayu yang masih beroperasi di seputaran distrik Manimeri dan distrik Tembuni.
Kepala Bidang Penanggulangan  dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehaatan Kabupaten Teluk Bintuni Aloysius Nafurbenan, Rabu (27/07/2022) kepada media ini di Kantor dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Bidang P2P dan Tim Eliminasi Malaria melalui program EDAT menggelar  pertemuan koordinasi lintas sektor untuk menanggulangi penyakit malaria kepada populasi khusus yang ada di kabupaten Teluk dalam rangka eliminasi malaria  di kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2023 mendatang.
“Adapun peserta berasal dari beberapa Puskesmas dan instansi-intansi pemerintah lintas sektor dari dinas PUPR, Kehutan serta Bappeda. Dan yang dibicarakan dalam pertemuan itu terkait data kasus malaria kabupaten Teluk Bintuni secara umum.
Kemudian Mereka juga mendiskusikan tentang populasi khusus seperti penambangan-penambangan, pekerja proyek serta yang bekerja di usaha kayu atau perambah hutan yang memiliki andil untuk membawa malaria masuk ke BIntuni.
Peserta dari pihak perusahaan kayu atau HPH ketika memberikan masukan. IP-IST
Selanjutnya mereka juga bicara terkait pemeriksan malaria di masing-masing  tempat seperti di perusahaan, kampung-kampung serta pada proyek-proyek musiman yang ada di kabupaten Teluk Bintuni. Dimana orang yang datang tinggal ditempat itu harus ada upaya untuk menghentikan penularan malaria di tempat itu atau eliminasi malaria.
Kami berharap kedepan kita semua bisa mencegah malaria supaya jangan ada kasus lokal. Dan bagi orang yang positif malaria yang datang dari luar kalau kita ketemu langsung diobati supaya jangan ada yang tertular.
Hal tersebut yang sama-sama kita bicarakan atau diskusikan dalam pertemuan itu. Komitmen kami bersama dengan pihak Bappeda dan Kehutanan masing-masing memilikih ranah. Dimana kedepan kita bicara soal peraturan daerah (Perda) untuk penanggulangan penyakit malaria dan kita minta Bappeda juga ikut pikirkan itu,” papar Aloysius.
Kepala Bidang P2P itu juga berharap proyek-proyek Dinas PUPR yang dikerjakan di Teluk Bintuni  itu harus diketahui dimana lokasinya sebab di situ pasti banyak orang yang bekerja sehingga mereka harus diperiksa atau diberikan obat pencegahan agar tidak menularkan malaria.
Pihak Dinas PUPR Bintuni ketika memberikan masukan. IP-IST
“Seperti contoh dalam pertemuan yang kita lakukan ada proyek jalan di Tuhiba namun pihak PUPR tidak tahu apakah itu proyek provinsi dan tentunya ini menjadi peluang masuknya malaria di Bintuni dari pekerja-pekerja yang bekerja di proyek tersebut,
Sehingga ini menjadi catatan Dinas PUPR untuk mengecek proyek tersebut dari mana sehingga petugas dari Puskesmas yang dekat dengan lokasi bisa  melakukan pemeriksaan malaria kepada pekerja yang ada di sana guna melakukan pencegahan menularnya malaria di masyarakat lokal,” tutur Aloysius.
Kepala Bidang P2P itu juga menambahkan bahwa masuknya malaria dari luar  itu berasal juga dari pengusaha-pengusaha perambah hutan. Dimana  mereka menerima karyawan dari luar untuk bekerja di sini.
Mungkin mereka itu datang dari Sorong, Manokwari serta Fakfak langsung masuk hutan dan kita sendiri tidak tahu apakah mereka dari sana sudah positif malaria lalu masuk ke Bintuni kemudian sakit kita tidak tahu.
Sehingga kedepan kita bekerja sama dengan pihak Kehutanan agar semua orang yang bekerja di perambahan hutan wajib diperiksa terutama semua karyawan perusahaan pengolah kayu yang ada di dalam hutan.
Pihak Kehutanan ketika memberikan memberikan masukan. IP-IST
Untuk melakukan ini sebenarnya ini agak susah kita lakukan karena sampai sekarang kita belum memiliki Perda sebagai payung hukum untuk penanggulangan Malaria.
Karena dengan adanya Perda maka kerja sama lintas sektor antara pemerintah, swasta dan masyarakat itu untuk mengeliminasi malaria bisa lebih mudah dan efektif.

 

 

Kabid P2P Aloysius Nafurbenan ketika menyerahkan poster tentang pencegahan malaria kepada Puskesmas merupakan bagian dari soisalisasi pencegahan malaria di kabupaten Teluk Bintuni. IP-IST
 
Sedangkan untuk masyarakat kita beraharap terus diedukasi bagaimana masyarakat Bintuni melakukan pencegahan malaria yaitu kalau ada orang baru datang tinggal di Bintuni harus dilaporkan agar bisa dilakukan pemeriksaan darah kepada orang baru tersebut.
Atau mungkin orang baru tersebut positif malaria bagaimana caranya orang di rumah tersebut tidak tertular malaria maka dia disarankan menggunakan kelambu, autan dan lainnya. Hal-hal ini yang masyarakat perlu tahu.
Selain itu kami juga membagi-bagikan poster  ke setiap Puskesmas atau perusahaan dan itu merupakan bagian dari sosialisasi bagaimana upaya kita melakukan pencegahan malaria dengan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui poster-poster tersebut,” pungkasnya. (01-IP)

 

 

 

About Post Author

banner x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *