Visi Misi Bupati Dalam Fispra, Bangun Konektivitas Daerah Selatan, Pegunungan Serta Kembangkan Bandara Babo

Dinas Perhubungan ketika melakukan asistensi program kerja tahun 2023 di Aula Bappelitbangda Teluk Bintuni. Inzet : Kepala Bidang Fispra Bappelitbangda Teluk Bintuni. (IP-IST)
Bagikan berita ini

Visits: 8

Visi Misi Bupati Dalam Fispra, Bangun Konektivitas Daerah Selatan, Pegunungan Serta Kembangkan Bandara Babo

BINTUNI, InspirasiPapua.id- Visi Misi Bupati Teluk Bintuni di dalan Bidang Fisik Prasarana banyak capaian target yang harus dikejar  salah satunya konektivitas untuk daerah selatan Teluk Bintuni.

“Kemudian konektivitas daerah pegunungan Moskona serta rencana pengembangan Bandara Babo. Dan juga terkait dengan proteksi daerah Kawasan Industri (KI) juga menjadi target capaian.

Karena selain menjadi Visi Misi Bupati Teluk Bintuni juga merupakan target strategis nasional yang harus kita lakukan proteksi.

Dan kita juga lakukan dengan memproteksi terkait kemiskinan ekstrim yaitu bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Disitu ada bentuk kolabarasi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang tersebar di beberapa titik lokus.

Yaitu memproteksinya dari sisi pembangunan perumahan, jalan lingkungan serta dari sisi sanitasi diperbaiki,” ungkap Kepala Bidang Fispra Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni Faridl Fimbay, ST, Jumat (18/11/2022) kepada media ini.

Pada saat ditemui disela-sela asistensi Tim Bappelitbangda dengan OPD-OPD di lingkup Pemkab Teluk Biuntuni di Kantor Bappelitbangda di Komp;eks Perkantoran pemerintahan Teluk Bintuni di Bumi Saniari SP-3 Distrik Manimeri.

Lanjut Kabid Fispra itu bahwa ada beberapa OPD yang difokuskan untuk beberapa target pada kemiskinan agar bisa diturunkan. “Kemudian pada stunting itu juga ada beberapa OPD yang langsung dibawahi oleh Tim Wakil Bupati Teluk Bintuni.

Dimana ada beberapa OPD itu kita juga memproteksi bagaimana selain capaian target daerah  dalam RPJMD kemudian target nasional dalam hal ini kemiskinan ekstrim, stunting juga kita kejar bagaimana bisa diturunkan.

Dan juga rencana beberapa mayor projeck di bidang infrastruktur dan kewilayahan yang saat ini juga kita proteksi.

Dimana kita berupaya bagaimana program-program itu bisa dimunculkan dan disesuaikan dengan indikasi program sebagai cantolan di RPJMD. Dan juga kamarnya diamankan di Permendagri 90.

Termasuk inflasi juga masuk pada konektivitas dibeberapa OPD serta amanat dari pusat yaitu terkait persamaan gender di setiap dinas itu harus memiliki satu kegiatan memproteksi  perempuan Papua.

Itu wajib di setiap OPD memproteksi persamaan gender tersebut. Contohnya di Dinas Pemberdayaan Perempauan bagaimana dia memproteksi cikal bakal srikandi-srikandi Papua ini bisa mandiri.

Mungkin ada sebuah kegiatan yang memproteksi agar perempuan-perempuan atau ibu-ibu Papua ini  bisa mandiri minimal untuk dirinya dan untuk keluarganya sepert apa itu nanti kegiatannya diproteksi untuk mengkaper hal tersebut.

Jadi kegiatan teknis itu sudah ada di setiap OPD dan kita hanya tekankan bagaimana agar kegiatan ini memproteksi untuk pemberdayaan perempuan,” papar Faridl.

Faridl Fimbay juga menjelaskan bahwa ada tambahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati dan Kepala Bappelitbangda Teluk Bintuni bahwa alokasi khsusus untuk distrik yang pertama kemiskinan ekstrim anggaran yang diberikan ke distrik itu angkanya Rp. 500 juta per distrik.

“Kemudian ada alokasi padat karya untuk 28 distrik dengan anggaran sekitar Rp.1 milyar sampai Rp.1,5 milyar. Kemudian juga ada alokasi untuk daerah DAV yaitu 5 distrik di Sebyar dan 1 distrik di Sumuri. Itu besasarannya Rp. 1 milyar sampai Rp.2 milyar.

Daerah DAV yaitu sekitaran wilayah LNG Tangguh dimana dana ini untuk membantu proteksi masyarakat langsung dibawah distrik.

Jadi kegiatan itu nanti langsung disisipkan lewat dinas-dinas terkait tanpa mengurangi Pagu dari OPD. Jadi nanti itu diproteksi untuk mengkaper kegiatan di distrik tanpa mengganggu pos anggaran dari distrik.

Proteksi di sini yaitu nanti ada kegiatan-kegiatan yang disimpan dari dana tersebut yang dialokasikan di tiap-tiap OPD yang nanti difokuskan misalnya 5 distrik yang masuk kemiskinan ekstrim itu mendapatkan Rp.500 juta.

Diproteksi tinggal nanti kegiatannya disesuaikan bentuknya seperti apa untuk membantu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di distrik tersebut,” terangnya.

Faridl Fimbay juga mengatakan bahwa hasil dari Musrembang itu terdapat 144 program dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp.42 milyar. Sehingga setiap distrik itu mendapatkan Rp1,5 milyar untuk dialokasikan ke 28 distrik.

“Harapan saya bahwa tugas atau amanah yang diberikan oleh Bupati saat ini adalah bagaima semua rangkaian OPD yang saat ini di asistensi oleh Bappeda bagaimama skala-skala prioritas yang ada dalam perencanaan tahun 2023 ini maksimal harus mencapai target capaian di dalam visi dan misi Bupati Teluk Bintuni dalam dokumen RPJMD tersebut harus bisa terealisasi.

Tugas kami mungkin hanya sampai mengasistensi dan mengawal ibaratnya untuk memberikan pertimbangan teknis pada saat nanti tim anggaran akan membahas lebih rinci terkait alokasi dana di tahun 2023.

Minimal program yang diusulkan OPD itu kita sinkronkan kembali target capaian yang ada di dalam indikasi program yang ada di dalam RPJMD.

Kemudian kita juga amankan di Permendagri 90.
Sebab kalau aman di RPJMD tetapi tidak masuk di dalam kamar Permendagri 90 yang nota bene yang juga akan masuk dalam SIPD  akan percuma.

Karena SIPD ini kamarnya ada di Permendagri 90 itu terkait kodefikasi meskipun nomenklaturnya pas tetapi kodefikasinya salah otomatatis sistem akan tolak.

Jadi kita akan memastikan agar produk perencanaan ini semua bisa dimasukkan dan nanti setelah KUA dan PPAS itu ada kita tinggal melihat OPD mana yang menjadi skala prioritas dan akan disesuaikan dengan KUA dan PPAS tersebut,” ujarnya.

Faridl Fimbay juga menambahkan bahwa secara keseluruhan asistensi tersebut bagaimana mengasistensi para OPD dalam hal ini semua usulan kegiatan mereka di tahun 2023 minimal harus mencapai target capaian dalam RPJMD.

“Oleh karena itu tugas kami Tim asistensi adalah bagaimana memastikan program-program yang diusulkan itu minimal pertama harus disesuaikan dengan target capaian di dalam indikasi program yang ada di dalam visi misi Bupati sesuai dengan tupoksi daripada OPD masing-masing.

Kemudian kita sinkronkan pada Permendagri 90 itu terkait kodifikasi, klasifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan yang semua bermuara di SIPD.

Jadi dalam asistensi ini kita tidak fokus pada pembahasan anggaran kita hanya memastikan semua OPD itu memasukkan perencanaan di tahun 2023 adalah mengejar target capaian yang ada di dalam RPJMD yang merupakan visi misi dari Bupati saat ini,” pungkasnya. (01-IP)

About Post Author

banner x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *