Pemda Telbin Dan BP Tangguh Siap Bantu Nelayan Masyarakat Sebyar Agar Tidak Memancing Dekat Anjungan Migas

Nampak Bupati saat bersalaman dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat akan melakukan pertemuan, Selasa (01/03/2022) di Kantor SKK Migas Jakarta. IP-IST
Bagikan berita ini

Visits: 9

BINTUNI, InspirasiPapua.idMasyarakat adat suku Sebyar salah satu suku asli Teluk Bintuni yang bermukim dibagian Utara Teluk Bintuni yang berprofesi sebagai nelayan selama ini mencari ikan dekat ke Offshore Platform atau anjungan Migas milik BP Tangguh depan sungai Sebyar yang merupakan areal berbahaya.

Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT didampingi Kepala Bappelitbangda saat pertemuan dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas Jakarta. IP-IST

“Ini memang berat bahwa masyarakat adat Sebyar yang berprofesi nelayan beberapa waktu lalu sering pergi  memancing dekat Platform atau anjungan Migas yang ada di depan sungai Sebyar.

Dan saya sudah mengajak mereka untuk tidak mencari ikan dekat anjungan Migas tersebut karena sangat berbahaya dan rawan.

Selain itu peringatan juga sudah diberikan oleh Kapolres dan Dandim dengan mengajak masyarakat nelayan di sana untuk keluar dari areal anjungan Migas itu untuk tidak mencari ikan di sana.

Terkait hal itu kita sudah sepakat dengan masyarakat untuk memberikan bantuan kepada nelayan masyarakat Sebyar.

Dimana BP Tangguh sudah bersedia untuk  mengumpul hasil-hasil nelayan dan disalurkan kepada penjual.

Sedangkan dari Pemda Teluk Bintuni akan membantu alat tangkap kepada nelayan tersebut berupa perahu, motor tempel dan jaring.

Bahkan BP juga sudah membantu membuat 3 rumpon agar masyarat nelayan Sebyar tidak pergi ke anjungan Migas tersebut. Ini yang kita lakukan agar masyarakat Sebyar bisa tenang tidak pergi mencari ikan di areal areal anjungan Migas tersebut,” ungkap Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, MT, Selasa (01/03/2022) dalam pressrealisenya kepada wartawan di Bintuni usai melakukan pertemuan dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) di Jakarta.

Bupati saat berfose dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas Jakarta. IP-IST

Dalam pertemuan tersebut Bupati Teluk Bintuni didampingi Kepala Bappelitbang Teluk Bintuni DR. Alimudin Baedu, MM.

Sementara Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto yang didampingi 2 pejabat Deputi SKK Migas yang berlangsung di Wisma Mulia Lantai 35 Jalan Gatot Subroto No. 42 Jakarta.

Bupati Bintuni juga mengatakan bahwa dihadapan Kepala SKK Migas dirinya juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni  (Pemkab Teluk Bintuni) siap menyelesaikan hak adat masyarakat Sebyar 32,4 milyar yang tersisa.

“Kita sudah membahas bahkan menetapkan dengan pihak DPRD bahwa Pemkab Teluk Bintuni dan Pemprov Papua Barat akan menyelesaikan sisa pembayaran 32,4 milyar hak masyarakat adat Sebyar.

Dimana lewat skema dana Otsus kita telah sepakati dari 32,4 milyar itu Bintuni kebagian 16,2 milyar dan provinsi juga 16,2 milyar. Saat ini sedang dirumuskan atau difinalisasikan dengan Peraturan Gubernur terkait penyelesaian masalah adat ini.

Dan kita juga akan segera melaporkan ke Kementrian Dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi menyangkut penggunaan dana Otsus Papua,” tutur Bupati Petrus Kasihiw.

Bupati Petrus Kasihiw juga menambahkan bahwa dirinya juga menyampaikan kepada pihak SKK Migas bahwa Pemkab Teluk Bintuni juga telah sepakat dengan pihak BP Tangguh untuk menyelesaikan rumah-rumah masyarakat yang diperuntukkan untuk masyarakat adat Sebyar.

“Selama ini   skemanya BP menyiapkan dana dan pelelangan lewat Pemkab Teluk Bintuni dan itu sudah berjalan selama 3 tahun.

Dimana Gubernur, Kapolda dan Pangdam sudah turun meresmikan 25 unit rumah di sana yang sudah selesai dan itu sudah diterima masyarakat Sebyar.

Dan kita teruskan sampai sekarang dan kalau sudah selesai nanti kita akan serahkan rumah-rumah tersebut kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) terkait siapa yang tinggal di rumah-rumah tersebut sesuai dengan kesepakatan tersebut,” ujar Bupati Bintuni.

Bupati Bintuni juga mengatakan bahwa meski dalam pembangunan rumah-rumah tersebut dihadapkan dengan kendala bahan baku kayu karena 90 persen bahan baku dari rumah-rumah itu terbuat dari kayu besi.

Namun ijin pengelolaan kayu sebagai bahan baku rumah-rumah tersebut lewat Gubernur dan Kementrian Kehutanan dan akhirnya rumah-rumah tersebut bisa perlahan-lahan terselesaikan.

“Dan saya saya bilang bahwa masa kepemimpinan saya sebagai Bupati Teluk Bintuni hingga tahun 2024 rumah-rumah sebanyak 478 unit untuk masyarakat Bagian Utara itu harus sudah selesai,” pungkas Bupati Bintuni. (01-IP)

 

About Post Author

banner x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *