Views: 25
Bupati Bintuni Pimpin Rakor Masalah Pemalangan Bandara Steenkool Bintuni
BINTUNI, InspirasiPapua.id– Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw,MT, Kamis (28/07/2022) didampingi Asisten II Sekda Teluk Bintuni Ir. I.B. Putu Suratna, MM memimpin rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas pemalangan Bandara Steenkool atau Bandara Bintuni yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat atau pemilik tanah.
Adapun rapat koordinasi tersebut untuk mencari solusi guna menjawab kebutuhan masyarakat dalam transportasi udara di kabupaten Teluk Bintuni.
Rapat dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Teluk Bintuni di Bumi Saniari SP-3 distrik Manimeri.
Bupati Petrus Kasihiw saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi atau upaya-upaya untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat adat atau pemilik hak ulayat atau pemilik atas tanah Bandara Steenkool atau Bandara Bintuni terutama warga masyarakat dari marga Yettu,” ungkap Bupati Petrus Kasihiw.
Bupati Bintuni itu juga menjelaskan bahwa dalam rapat itu peserta rapat juga akan mendengarkan mendengarkan bersama persentase dari Tim Kerja yang sudah dibentuk dengan SK Bupati Teluk Bintuni dan selama ini sudah melakukan peninjauan ke lokasi atau lapangan untuk mengumpulkan segala dokumen-dokumen.
“Dokumen yang sudah peroleh dari tim kerja atas status Bandara Steenkool Bintuni. Dimana pertemuan hari ini, Kamis 28 Juli 2022 sangat penting sekali karena kita harus memastikan. Apakah tanah Bandara Bintuni itu berstatus milik negara atau milik pemerintah ataupun satatusnya masih milik dari pemilik hak ulayat.
Dimana dalam waktu dekat yaitu sekitar tanggal 01 Agustus 2022 kami akan mengundang pemilik hak ulayat marga Yettu secepatnya untuk melakukan pertemuan dengan instansi terkait yaitu Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Kepala Bandara Bintuni, Kepala Dinas Perhubungan, Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku dan terlebih khusus lagi Lembaga Masyarakat Adat Suku Sough, Moskona beserta Kepala Suku masing-masing untuk menyelesaikan masalah tanah Bandara Bintuni ini secara adat,” terang Bupati Bintuni.
Petrus Kasihiw juga mengungkapkan bahwa pemerintah sangat menghargai masyarakat adat, pemerintah tidak pernah mengabaikan hak-hak adat. Namun saya sangat berharap kepada masyarakat adat untuk memahami kondisi saat ini.
“Maka saya berharap agar palang yang ada di Bandara Bintuni segera dicabut atau dilepas supaya ekonomi bisa jalan kembali dengan adanya aktivitas tranportasi penumpang di Bandara.
Kita saat ini sedang melakukan tahapan negosiasi apa yang menjadi hak dari masyarakat adat atau pemilik hak ulayat tersebut.
Dan kedepan kita akan letakkan masalah tanah Bandara Bintuni ini ke dalam regulasi hukum atau payung hukum yang bisa membawa kita ke dalam satu keputusan terakhir.
Tanah dari bagian mana yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah Teluk Bintuni dan Kementerian Perhubungan.
Maka saya selaku Kepala Daerah dan juga sebagai orang tua meminta agar segala sesuatunya dilakukan dengan cara diskusi. Kita jangan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan karena itu dapat merugikan kita semua,” ujar Bupati.
Bupati juga menambahkan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada tim kerja yang telah bertugas memverifikasi data atau memvalidasi data serta mencari bukti-bukti dan saat ini Pemda sudah mempunyai beberapa bukti.
“Nanti pada saat pertemuan kami akan paparkan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh Pemda, lalu kita akan lakukan negosiasi dengan masyarakat. Dan titik temunya akan kita cari sama-sama serta mencari waktu untuk menyediakan dana dan yang terpenting adalah kita sepakat dulu mengenai ganti rugi tanahnya dengan pemilik hak ulayat,” sebut Bupati Bintuni.
Dari pantauan media ini, rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, SH, Kepala Bandara Steenkool, Kabid Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan kabupaten Teluk Bintuni, Kepala BIN serta Kapolsek Bintuni. (01-IP)
