Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Percepat Kesejahteraan Papua Di Teluk Bintuni

Nampak Staf Khusus Kementrian Ketenagakerjaan bersama tim berfose bersama penanggung jawab Rembuk Kawasan di Pulau Masina Bintuni.IP-IST
Bagikan berita ini

Visits: 63

Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Percepat Kesejahteraan Papua Di Teluk Bintuni

BINTUNI, InspirasiPapua.id- Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan pengentasan kemiskinan ekstrim, Kementerian Ketenagakerjaan mengimplementasikan program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni, Papua Barat, sejak tahun 2021 lalu. Selain di Teluk Bintuni, program serupa juga dilakukan di Mimika, Papua Tengah.

Nampak Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan dan para narasumber sedang memberikan materi pada acara Rembuk Lokal Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Bintuni.IP-IST.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cw mengatakan, program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan merupakan program terobosan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan berbasis pada potensi lokal.

“Potensi alam Papua yang melimpah khusunya Kabupaten Teluk Bintuni baik di atas tanah, bawah tanah, laut, dan bawah laut merupakan modal ekonomi yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua di Teluk Bintuni,” ungkap Staf Khusus Kementrian Tenaga Kerja Caswiyono Rusydie, Jumat (23/06/2023).

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cw mewakili Menteri Tenaga Kerja RI sampaikam sambutan pada acara Rembuk Lokal Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni.IP-IST

Pada saat dirinya mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI menyampaikan sambutan pada acara Rembuk Lokal Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Bintuni provinsi Papua Barat yang berlangsung di Aula Hotel Steenkool Bintuni.

Secara terpisah Penanggung Jawab Rembuk Kawasan Herman Ruban, Sabtu  (24/06/2023) ketika dikonfirmasi terkait program TKM dan Rembuk Kawasan di Bintuni menjelaskan bahwa kegiatan Rembuk Kawasan yang dilaksanakan di Bintuni selama 2 (dua) hari yaitu 23 dan 24 Juni 2023 yang dihadiri Kementerian Tenaga Kerja diwakili oleh Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Caswiyono Rusydie, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) serta Institut Pertanian Bogor Bidang Antropologi diwakili Ibu Mardiyana dan Universitas Papua dari bidang antropologi serta ekonomi.

Nampak peserta acara Rembuk Lokal Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan sedang mendengarkan sambutan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan.IP-IST.

“Selain itu juga hadir dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provonsi Papua Barat. Kehadiran mereka di Teluk Bintuni ini untuk membahas Rembuk Kawasan.

Dimana Rembuk Kawasan    yang digelar di Bintuni tersebut harus kita syukuri karena hanya dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Timika dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Penanggung Jawab Rembuk Kawasan Herman Ruban ketika menandatangani berita acara program kegiatan Rembuk Kawasan dan Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Kawasan di Bintuni.IP-IST

Rembuk Kawasan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni dan juga dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda, Sekretaris Transnaker kabupaten Teluk Bintuni.

Kegiatan Rembuk Kawasan ini menghasilkan beberapa poin penting kerja sama kolaborasi antara Pemerintah Daerah dalam hal ini  Bappelitbangda dan Dinas Transnaker, Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kementrian Tenaga Kerja RI dan Kementrian Lingkungan Hidup,” papar Ruban.

Ibu Mardiyana Antropolog IPB Bogor ketika menyajikan materi pada acara Rembuk Kawasan dan Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Kawasan di Bintuni.IP-IST

Lanjut Herman Ruban yang akrab disapa Herry itu menyebutkan, program yang dijalankan dari Kementrian Tenaga Kerja itu disebut Tenaga Kerja Mandiri atau TKM. Tenaga Kerja  Mandiri ini berjumlah 10 orang dalam 1 kelompok.

“Dimana 1 kelompok mengelola anggaran Rp. 20 juta. Kelompok-kelompok TKM ini berbasis pertanian dan perikanan mengingat Kementrian Tenaga Kerja bekerja sama dengan  Institut Pertanian Bogor (IPB).

Nampak Staf Khusus Kementrian Ketenagakerjaan bersama tim berfose bersama penanggung jawab Rembuk Kawasan di Pulau Masina Bintuni.IP-IST

Sehingga program-program yang digelontorkan itu menyasar pada 3 wilayah yaitu pertama wilayah pegunungan yang didiami masyarakat asli Papua bertempat di Merdey dengan 3 kelompok yaitu kelompok pengelolaan buah merah, kelompok kripik Kasbi serta kelompok selai Nenas.

Dimana di Merdey akan dibangun Rumah Produksi agar produk yang dihasilkan oleh kelompok di sana higienis.

Wilayah kedua itu di Manimeri cultur masyarakat Nusantara bertempat di kampung Waraitama SP-1 terdapat 4 kelompok yaitu kelompok peternakan ayam kampung pedaging, kelompok bebek petelur, kelompok budidaya ikan nila serta kelompok ternak sapi.

Kemudian wilayah ketiga yaitu wilayah Orang Asli Papua di Pesisir yang lokasi programnya ditempatkan di kampung Masina distrik Bintuni.

Dari tiga wilayah itu pemerintah lebih fokus ke kampung Masina yaitu pembangunan hutan Mangrove. Dan di sana akan diturunkan beberapa program dari Kementrian Tenaga Kerja diantaranya Rumah Produksi Pengelolaan ikan.

Dan kelompok TKM di Masina yang sudah ada atau sudah jalan yaitu kelompok budidaya ikan air tawar ikan nila.

Dan sekarang dari Kementrian Tenaga Kerja menambah lagi kelompok di pulau Masina yaitu kelompok budidaya ikan sembilan untuk dipersiapkan penyupplyan bahan baku ke Pabrik Pengalengan Makanan Bio Bintuni di SP-1 Waraitama.

Jadi dari sekarang sudah mulai persiapan dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja juga merespon itu. Dan akhirnya program itu kita akan matangkan dengan membentuk kelompok di kampung Masina yang sudah ada sekarang.

Herry juga menambahkan bahwa dari pusat akan menurunkan program dan dana sehingga beberapa bulan kedepan kelompok-kelompok tersebut akan diberikan pelatihan untuk meningkat kapasitas mereka dimana Tim Balai Latihan Kerja (BLK) Sorong akan turun untuk memberikan pelatihan di 3 wilayah itu di Bintuni.

“Yaitu bagaimana cara budidaya ikan yang baik serta bagaimana cara membuat kripik singkong yang higenies?.

Program Tenaga Kerja Mandiri ini sudah lama namun kita di Bintuni baru dapat pada tahun 2021. Sedangkan untuk Rembuk Kawasan ini baru pertama kali di Bintuni.

Kegiatan TKM ini terbuka untuk umum selama yang bersangkutan memenuhi syarat yaitu program yang mereka usulkan. Terkait hal tersebut kita akan menambah kelompok-kelompok TKM sebanyak 10 kelompok lagi dari yang sudah ada yaitu 10 kelompok karena Kementrian  Tenaga Kerja telah memberikan kita celah untuk menambah kelompok.

Dimana kita fokus lebih dulu pada  orang asli Papua (OAP) 7 Suku yang kita harapkan supaya mereka juga bisa bersaing dengan masyarakat nusantara yang ada di Bintuni.

Jadi masyarakat yang ingin mendaftarkan kelompoknya bisa langsung ke pendamping atau ke saya sendiri selaku penanggung jawab Kawasan,” tutur Ruban.

Ruban juga mnemaparkan bahwa saat ini program TKM ini baru di jawab di 3 distrik yaitu Manimeri, Bintuni dan Merdey. “Dan program TKM ini akan berkesinambungan. Dimana TKM ini seharusnya sudah berjalan pada tahun 2019 namun kita di Bintuni baru dapat celah di tahun 2022.

TKM ini ada 2 yaitu TKM yang baru dibentuk disebut TKM pemula sedangkan TKM yang sudah berjalan itu TKM lanjutan.

Kalau di pulau Masina itu yang sudah jalan TKM ikan Nila dengan 4 kolam sedangkan TKM untuk budidaya ikan Sembilan itu baru dibentuk jadi TKM pemula.

Pulau Masina perlu perhatian khusus karena airnya air payao dan dalam 1 atau 2 minggu kedepan Tim Perikanan Sorong akan tiba di Bintuni untuk memberikan pelatihan kepada kelompok TKM pemula budidaya ikan sembilan.

Harapan kami masyarakat yang tergabung dalam TKM yang ada di 3 distrik ini agar jangan melihat nilai bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja.

Tetapi yang harus kelompok lihat yaitu kepercayaan yang diberikan itulah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau kita hanya berharap dari pemerintah daerah itu tidak cukup sebab wilayah Teluk Bintuni sangat luas dimana pemerintah daerah harus memperhatikan semua,” terang Herry.

Herry juga menegaskan, dalam mensukseskan program TKM dan Rembuk Kawasan dibutuhkan kolaborasi lintas-level pemerintah dan lintas-stakeholder untuk mengelola potensi SDA itu, terutama untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

“Program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan program kolaborasi lintas sektor dan melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, perguruan tinggi, NGO serta kelompok-kelompok masyarakat,” ujar Herry. (ahd-IP)

About Post Author

banner x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *